Ilusi Data Keberhasilan Penurunan Pengangguran
Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan pernyataan soal standar satu jam bekerja–baik dibayar maupun membantu memperoleh penghasilan–sudah dikategorikan sebagai penduduk yang bekerja dan tidak masuk dalam daftar pengangguran terbuka. Pernyataan yang menimbulkan pro kontra ini tidak sebatas persoalan definisi, namun adalah tentang apakah keberhasilan ekonomi cukup diukur dari berapa banyak orang yang bekerja.
Merujuk pada logika tersebut, maka sebagai contoh misalnya ada seseorang yang baru saja terkena PHK. Setelah berbulan-bulan mencari pekerjaan tetap, ia akhirnya mendapatkan kesempatan membantu sebuah usaha kecil selama satu jam dalam seminggu. Dari pekerjaan itu, ia memperoleh sedikit penghasilan untuk menyambung kebutuhan sehari-hari.
Secara statistik, orang tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai pengangguran. Ia telah masuk dalam kelompok penduduk bekerja.
Situasi semacam inilah yang belakangan menjadi perbincangan dan perdebatan. Sebagian masyarakat mempertanyakan relevansinya dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya ketika standar seseorang disebut bekerja seluas demikian. Ukuran tersebut juga berpotensi membuat angka pengangguran terlihat lebih rendah daripada kondisi yang dirasakan masyarakat.
Tidak Utuh Menggambarkan Realitas
Pertama-tama, perlu dipahami bahwa persoalan ini bukanlah salah BPS. Sebab, kriteria satu jam bekerja merupakan indikator yang mengacu pada standar internasional yang ditetapkan melalui International Conference of Labour Statisticians (ICLS) di bawah Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO.
Dalam kerangka statistik ketenagakerjaan internasional, seseorang yang melakukan pekerjaan untuk memperoleh upah atau keuntungan selama setidaknya satu jam dalam periode referensi, umumnya satu minggu, dapat dikategorikan sebagai bekerja.
Maka, BPS menggunakan standar ini benar secara metodologis, termasuk agar standar tersebut dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.
Meski begitu, konteksnya yang menjadi permasalahan adalah ketika standar tersebut tidak tepat jika dipakai untuk mengukur angka pengangguran. Sementara dunia kerja tidak hanya terdiri atas pekerja formal, namun juga ada pekerja harian, pekerja lepas, pedagang kecil, pekerja keluarga, hingga mereka yang bekerja secara tidak teratur.
Tanpa batas minimum yang jelas, berbagai aktivitas ekonomi tersebut berisiko tidak tercatat dalam statistik. Sebab, standar satu jam oleh ILO tersebut dimaksudkan untuk menangkap sebanyak mungkin bentuk aktivitas ekonomi yang benar-benar berlangsung. Standar yang sama juga memungkinkan perbandingan statistik ketenagakerjaan antarnegara.
Dalam konteks ini, BPS tidak sedang menyatakan bahwa seseorang yang bekerja satu jam telah memperoleh pekerjaan layak. BPS hanya mengklasifikasikan status aktivitas ekonominya berdasarkan definisi statistik yang berlaku.
Hasil klasifikasi tersebut tidak boleh dibaca terlalu sederhana oleh pemerintah. Seolah-olah setiap orang yang masuk kategori bekerja telah terbebas dari persoalan pengangguran dan kesulitan ekonomi.
Jangan Dijadikan Klaim Keberhasilan
Pengklasifikasian seseorang adalah pekerja atau bukan perlu dilihat dari apakah aktivitas tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menuju kesejahteraan. Kondisi seseorang walaupun ia bekerja bisa saja tidak memiliki pendapatan stabil, kepastian pekerjaan, maupun perlindungan sosial.
BPS mengelompokkan penduduk bekerja berdasarkan jam kerja dan keinginan memperoleh pekerjaan tambahan, yakni pekerja penuh waktu (minimal 35 jam per minggu), pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran (bekerja kurang dari 35 jam serta masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan).
Data Sakernas Agustus 2026 mencatat TPT sebesar 4,75% atau 7,38 juta orang. Namun, terdapat pula 12,84 juta setengah pengangguran atau 8,68% dari penduduk bekerja. Sementara itu, pekerja penuh waktu mencapai 67,47% dan pekerja paruh waktu 23,85%. Pekerja yang hanya bekerja satu jam dalam seminggu sendiri tercatat sekitar 0,2% dari total penduduk bekerja.
Data ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak cukup dilihat dari jumlah pengangguran. Jutaan orang mungkin telah bekerja, tetapi belum memperoleh jam kerja dan pendapatan yang memadai.
Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengomunikasikan capaian ekonomi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memang penting, tetapi tidak dirancang untuk mengukur seluruh aspek kualitas pekerjaan.
Maka, jangan sampai penurunan angka pengangguran dijadikan klaim keberhasilan tanpa mempertimbangkan kondisi pekerja informal, setengah pengangguran, dan mereka yang berpendapatan tidak menentu.
Statistik seharusnya menjadi alat untuk memahami realitas, bukan sekadar instrumen untuk memperkuat narasi kebijakan. Selain itu, keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan bukan sekadar membuat masyarakat tercatat bekerja, tetapi memastikan pekerjaan yang tersedia mampu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.
