Uber telah beroperasi di sejumlah kota di Australia, termasuk Sydney dan Melbourne. Namun, di kawasan Victoria, Taxi Service Commision (TSC) yang menjadi regulator layanan taksi, meminta Uber menghentikan operasinya dengan alasan pengemudi tidak mengikuti aturan akreditasi dan lisensi, sehingga berisiko bagi keselamatan penumpang.
Belgia
Uber telah dilarang beroperasi sejak April lalu, dengan ancaman denda US$ 12 ribu bagi para pengemudi. Ibukota dari Brussel ini dikenal memiliki peraturan yang rumit soal taksi. Sebanyak 700 pengemudi Uber diberitakan mengalami kekerasan fisik dari pengemudi taksi tradisional yang merasa pendapatannya terancam. Musim dingin 2014, pengadilan Brussel memutuskan bahwa UberPop ilegal dengan denda 10 ribu euro atau sekitar Rp 147 juta untuk setiap pelanggaran.
Kanada
UberX dinilai melanggar aturan soal izin mengemudi, jaminan keselamatan bagi penumpang, asuransi, pelatihan bagi pengemudi, dan pengecekan kendaraan. Di Ottawa polisi menangkap para sopir UberX yang tidak memiliki izin mengemudi. Di Vancouver, Uber menarik kembali layanan jasa UberBlack, layanan mewah mereka, dikarenakan adanya penerapan peraturan tarif dasar taksi US$ 75 atau Rp 1 juta per perjalanan, yang membuat tarif mereka harus jauh lebih mahal. Sementara, di Toronto, Mayor John Tory, mengatakan menerima aplikasi pemesanan kendaraan tersebut sebagai bagian dari fenomena teknologi sementara.
Belanda
Kejaksaan membentuk tim investigasi kriminal untuk menyelidiki Uber sebagai perusahaan layanan taksi ilegal. Pada Desember lalu, pengadilan Belanda telah melarang UberPOP beroperasi, karena dinilai melanggar peraturan mengenai pengemudi komersial, dengan ancaman denda 100.000 euro (sekitar Rp 1,49 miliar). Kepolisian Belanda telah mendenda 23 pengemudi Uber senilai total 1.500 euro (Rp 22,3 juta) karena tak memiliki izin mengemudi.
India
Uber sempat dilarang beroperasi sementara setelah terjadi kasus pemerkosaan oleh pengemudi Uber terhadap penumpangnya. Pengemudi Uber pun, setelah itu dilaporkan atas tuduhan pelecehan seksual terhadap penumpangnya. Uber dinilai gagal untuk melakukan pemeriksaan latar belakang pengemudinya dengan tingginya angka kekerasan seksual di transportasi umum. Untuk memperbaiki layanannya, Uber kemudian mengangkat Amit Jain, mantan Presiden situs perumahan berbasis US, menjadi General Manager perwakilan Uber di India, dan meluncurkan tanda bantuan di aplikasinya yang langsung dihubungkan ke kantor kepolisian setempat.
Jepang
Uber memasuki kawasan dengan peraturan yang kompleks dan kuno. Selain itu, kota-kota di Jepang telah memiliki sistem pemesanan taksi yang maju dan jumlah ketersediaan armada taksi yang besar (50 ribu taksi di kota Tokyo). Karena itu, Uber memilih untuk mendaftarkan perusahaannya sebagai agen perjalanan dan bekerja sama dengan perusahaan taksi di Jepang. Operasi percobaan Uber di Fukuoka mendapatkan penentangan dari pemerintah karena tidak memiliki izin, sehingga dinyatakan sebagai perusahaan taksi ilegal.
Filipina
Setelah setahun beroperasi, Uber kini menjadi bisnis yang legal. Departemen Transportasi Filipina telah melansir peraturan baru yang sesuai dengan klasifikasi Uber bernama Transportation Network Vehicle Service (TNVS). Peraturan ini mengatur jasa transportasi berbasis aplikasi. Syaratnya, setiap armada harus dilengkapi sistem GPS, umur armada tidak lebih dari tujuh tahun, serta pemerintah hanya memperbolehkan kendaraan jenis Asian Utility Vehicles (AUV), Sports Utility Vehicles (SUV), van dan armada lain yang serupa. David Plouffe, eksekutif Uber untuk Filipina, mengatakan bahwa negeri itu merupakan yang pertama di dunia yang membuat perundang-undangan nasional untuk mengatur ?ridesharing?. Sekretaris Transportasi Filipina Joseph Emilio Abaya mengatakan, Uber tidak dilihat sebagai ancaman bagi industri taksi konvensional, tetapi justru merupakan alternatif pelayanan jasa transportasi yang lebih modern dan inovatif.
Rusia
Pasar taksi telah dikuasai terlebih dulu oleh aplikasi Yandex Taxi, milik pengusaha Rusia, yang menyediakan pelayanan jasa pemesanan taksi secara online. Aplikasi ini menunjukkan armada taksi terdekat dari posisi pengguna dengan tidak membedakan perusahaan taksinya, sehingga pengguna mampu dengan mudah mendapatkan taksi. Kurang lebih ada 200 perusahaan taksi berbeda dengan total 10 ribu armada yang terhubung dengan aplikasi ini dan dapat digunakan kapan saja. Meski begitu, Uber tetap berusaha menjajaki pasar Rusia dengan 50 armadanya, di tengah tuntutan pemerintah kepada Uber untuk mendaftarkan pengemudinya guna mendapatkan izin mengemudi taksi.
Spanyol
Uber telah berhenti beroperasi terhitung sejak Desember 2014, setelah asosiasi pengemudi taksi di Madrid (Madrid Taxi Association) melayangkan protes ke pengadilan. Hakim saat itu mengharuskan Uber berhenti beroperasi dan memerintahkan perusahaan telekomunikasi Madrid menutup koneksi online ke Uber.com, termasuk koneksi ke aplikasi Uber. Uber kemudian mengubah bisnisnya menjadi layanan jasa pengantaran makanan dan barang dengan meluncurkan UberEATS, dua bulan setelah berhenti beroperasi.
Taiwan
Lebih dari 1.200 pengemudi taksi melakukan aksi demonstrasi selama tiga jam di area kota Taipei, memprotes aplikasi Uber pada Juli 2014. Menteri Transportasi dan Komunikasi Taiwan pada 18 dan 19 Desember lalu mengatakan bahwa Uber melanggar hukum jalan di Taiwan, karena beroperasi secara ilegal tanpa izin jasa transportasi. Sampai 29 Januari 2015, Direktorat Jenderal Jalan (DGH) telah mendenda pengemudi Uber senilai total 23,15 juta dolar Taiwan (sekitar Rp 9,9 miliar).
Thailand
Departemen Transportasi telah memerintahkan Uber Technologies Corp. untuk menghentikan operasi taksi dengan kendaraan pribadi yang dipesan melalui smartphone. Selain Uber, aplikasi GrabTaxi dari Singapura dan EasyTaxi dari Brasil beroperasi di Thailand. Meski begitu, Direktor Jenderal Teerapong Rodprasert mengatakan bahwa EasyTaxi dan GrabTaxi menggunakan armada taksi yang terdaftar dengan plat kuning atau hijau, sedangkan Uber menggunakan kendaraan berplat hitam sehingga melanggar peraturan penggunaan kendaraan. Pengemudi yang menggunakan kendaraan pribadi untuk kebutuhan komersil akan didenda sebesar 2.000 baht atau sekitar Rp 787 ribu.
