Sumber D’insigth menyebut Jokowi akan memilih delapan wakil menteri baru dan sejumlah menteri dari partai koalisi. PDIP misalnya, dikabarkan meminta dua kursi tambahan di kabinet, baik berupa wamen maupun menteri.
“Kemungkinan memang akan ada penambahan Wamen baru ke depan,” kata Nicky.
Pendapat perbeda diungkapkan oleh pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin memprediksi kemungkinan kecil Presiden akan kembali melakukan reshuffle. Menurutnya, saat ini sudah memasuki tahun politik di mana partai-partai sudah memulai gerilya menuju 2024.
“Waktunya sudah mepet. Sekarang tinggal bagaimana Pak Jokowi menjaga ritme kabinetnya,” kata Ujang.
Ujang menilai reshuffle kali ini sebatas politik akomodatif semata, terutama untuk mengamankan dukungan ketua umum partai menjelang Pemilu 2024. Salah satu indikatornya adalah perombakan terbatas yang hanya mengganti dua menteri saja. Padahal, menurut Ujang masih banyak menteri-menteri lain yang kinerjanya jeblok.
“Ini politik bagi-bagi jabatan saja. Karena ada yang masuk koalisi jadi harus diakomodir. Itu hal yang biasa dalam politik,” kata Ujang.
Ujang juga berpendapat jabatan wakil menteri dibuat hanya untuk mengakomodasi partai koalisi saja. “Banyak juga wamen yang tidak jelas kerjanya,” ujarnya.
Sementara itu, dalam survei Charta Politica, sebagian besar masyarakat setuju dengan reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Kritik Oposisi
Kritik juga datang dari barisan oposisi. Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai, reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi hanya untuk memuaskan partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah, seperti balas jasa karena telah mendukungnya.
“Reshuffle ini hanya untuk mengakomodir kepentingan orang dekat dan partai politik koalisi pemerintah,” katanya saat dihubungi Katadata.co.id pada Kamis (16/6).
Menurut Kahar, hanya dua menteri yang diganti mengindikasikan reshuffle dilakukan bukan untuk menyelesaikan permasalahan atau untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah di akhir masa jabatan.
Kamhar pun menilai hasil perombakan kurang menekankan sosok profesional, sehingga publik tak dapat berharap banyak bahwa para menteri dan wakil menteri terpilih akan membawa perubahan lebih baik.
Kritik terhadap perombakan kabinet juga dilontarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Aboe Bakar Al’Habsyi mengungkapkan bahwa reshuffle dapat menunjukkan beragam makna.
Pertama, reshuffle dapat memberikan makna bahwa Jokowi ingin melakukan perbaikan ekonomi dengan mengganti Mendag. Sedangkan untuk pergantian Menteri ATR/ BPN, dapat memberikan makna bahwa Presiden ingin mempercepat masuknya investasi ke Indonesia.
Kemudian reshuffle yang baru dilakukan juga dapat memberikan makna bahwa presiden sedang membayar utang politiknya dengan membagikan kekuasaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan.
Indikator ini dapat terlihat dari beberapa pimpinan partai yang memperoleh jabatan di kabinet. “Publik bisa saja melihat reshuffle ini seperti bagi bagi kue buat mereka yang sudah berkeringat tapi selama ini belum mendapatkan porsi,” kata Aboe dalam keterangannya pada Rabu (15/6).
