Peliknya Krisis Myanmar Bebani KTT ASEAN 2023

• ASEAN melarang junta militer Myanmar berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan tingkat tingginya.
• Implementasi 5PC untuk krisis Myanmar belum ada kemajuan yang signifikan.
• • Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendesak pendekatan non-intervensi dalam mengatasi krisis Myanmar.

Konvoi diplomat Indonesia dan Singapura menghadapi penembakan oleh sebuah kelompok bersenjata di Myanmar pada Minggu (7/5). Kejadian ini terjadi hanya tiga hari sebelum Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau KTT ASEAN 2023. 

Penembakan dengan senapan ringan itu melibatkan staf kedutaan besar Indonesia dan Singapura di Yangon, serta personil dari pusat bantuan kemanusiaan ASEAN. Tidak ada korban jiwa. Namun, mobil pikap mereka mengalami kerusakan kecil, seperti kaca pecah.

Para diplomat dan personil humaniter tengah menuju kantor penghubung Tentara Pembebasan Nasional Pa-O (PNLO) untuk membahas penyaluran bantuan ke para pengungsi.

Penembakan tersebut merupakan gejala dari peningkatan kekerasan di Myanmar sejak kudeta militer pada 2021. Tentara Myanmar yang disebut Tatmadaw telah menekan orang-orang yang melakukan perlawanan. Kudeta ini bermuara ke perang sipil yang disebut Revolusi Musim Semi.

Retreat Session KTT ke-42 ASEAN (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.)

Krisis yang telah berlangsung lebih dari dua tahun itu menghantui KTT ASEAN yang berlangsung di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada 10 sampai 11 Mei 2023. Kali ini, hanya pemimpin Myanmar dan Thailand yang tidak menghadiri forum kebijakan tertinggi ASEAN itu.

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha memilih absen karena menjelang masa pemilihan umum (pemilu) pada 14 Mei 2023. Posisinya digantikan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang memimpin KTT ASEAN, telah mengatakan penembakan tersebut tidak akan menekan tekad Indonesia dan organisasi regional itu untuk mendorong solusi damai di Myanmar. “Berhenti menggunakan kekuatan, berhenti menggunakan kekerasan karena rakyat yang akan jadi korban,” kata Presiden Jokowi di Labuan Bajo pada Senin (8/5).

Secara simbolis, ASEAN juga melarang junta militer untuk berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan tingkat tingginya. Indonesia dengan demikian tidak mengundang junta militer ke KTT ke-42.

Catatan biro hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa atau OHCHR menyebut, krisis Myanmar diperkirakan telah menyebabkan 2.940 kematian dan 17,572 penangkapan oleh militer. Lembaga tersebut juga memperkirakan 17,6 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Krisis ini berawal dari kudeta yang terjadi pada 1 Februari 2021. Tepatnya satu hari sebelum parlemen mengambil sumpah anggotanya yang baru terpilih dalam pemilihan umum 2020. Tatmadaw menolak kemenangan Liga Demokrasi Nasional (NLD), partai politik yang dipimpin pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.

Kepala Negara Myamnmar tidak hadir pada KTT ke-42 ASEAN (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.)

Penantian Respons Tegas Terhadap Krisis Myanmar

ASEAN cenderung menanggapi krisis di Myanmar dengan tindakan simbolis dan pernyataan. Pada hari pertama KTT ke-42 tersebut, organisasi yang beranggotakan 11 negara itu menerbitkan sebuah deklarasi menanggapi insiden penembakan pada 7 Mei lalu.

Lewat deklarasi, para pemimpin kawasan mengatakan mereka sangat prihatin terhadap kekerasan yang masih berlangsung di Myanmar. Mereka juga mendorong gencatan senjata sesegera mungkin untuk memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan dan dialog yang inklusif.

“Kami mengutuk serangan tersebut dan menegaskan agar pelakunya dimintai pertanggung jawaban,” tulis para pemimpin negara-negara yang menguasai lebih dari 3% dari ekonomi global itu pada Rabu lalu.

Dosen Universitas Gadjah Mada Riza Arfani mengatakan, respons lewat deklarasi seperti ini sangat khas ASEAN. Para pemimpin kawasan cenderung tidak ingin mempermalukan pemimpin lainnya di muka umum saat melakukan manajemen konflik yang melibatkan negara anggota.

ASEAN cenderung menyelesaikan masalah dengan pendekatan tidak langsung. Hal ini sesuai dengan prinsipnya, yaitu mencegah organisasi yang berdiri pada 1967 itu untuk melakukan campur tangan ke urusan domestik negara anggota.

Banyak insiden menjelang KTT ASEAN yang seharusnya, menurut Riza, mendorong protes yang lebih keras. Ini terutama insiden penembakan yang melibatkan diplomat Indonesia di Myanmar.

Namun, ASEAN secara institusional tidak memiliki peluang untuk bertindak lebih asertif dan efektif dalam menekan junta militer. “Yang bisa dilakukan sebetulnya nonkelembagaan. Mungkin bilateral, trilateral,” kata dosen Hubungan Internasional itu kemarin.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia telah melakukan penedekatan dalam beberapa bulan terakhir dengan pemangku kunci dalam krisis Myanmar. Ini termasuk negara tetangganya, yaitu India, Thailand, dan Tiongkok.

Kepada Reuters, Retno menyebut, diplomat-diplomat Indonesia telah melakukan pendekatan lewat lebih dari 60 pertemuan (engagement) dengan junta militer, pasukan etnis minoritas, dan pemerintah bayangan prodemokrasi.

Di sisi lain, ketegasan terlihat dalam respons dari Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan Kanada. Dari laporan Reuters, AS telah mengenakan sanksi ke 80 orang dan lebih dari 30 entitas di Myanmar.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendesak pendekatan non-intervensi dalam mengatasi krisis Myanmar. Pada saat memberi pidato di KTT ke-42 ASEAN, ia menyebut perhimpunan ini masih lemah dalam merespon berbagai masalah kawasan, khususnya menyangkut isu pengusi Rohingya.

Akibat krisis Myanmar, lebih dari 200 ribu pengungsi Rohingya masuk ke Malaysia. "Jika prinsip 'non-interference' ditegakkan, maka kita sebagai negara anggota dan negara tetangga harus memikirkan visi dan jalan baru dalam mengatasi masalah ini," cuitnya dalam akun Twitter @anwaribrahim. 

Presiden joko Widodo bersama para pemimpin ASEAN saat menikmati sore di atas kapal pinisi di Labuan Bajo, NTT, Rabu (10/5). Foto: Antara (Antara)

Kemandekan Implementasi Konsensus Lima Poin

Pada 2021, sembilan pemimpin ASEAN dan pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing telah mencapai kesepakatan yang bermuara ke Konsensus Lima Poin (5PC) pada pertemuan di Jakarta. Namun, sang jenderal senior tersebut kini telah mengabaikan konsensus.

Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia terus berupaya mendorong kemajuan penerapan 5PC dengan mendekati berbagai pihak. Negara yang dianggap primus inter pares di kawasan ini juga ingin mendorong dialog yang inklusif dan penghentian kekerasan, serta penyaluran bantuan kemanusiaan.

“Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasi 5PC belum ada kemajuan yang signifikan sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan,” kata Presiden Jokowi saat membuka retret KTT ASEAN pada Kamis lalu.

Pada saat menutup KTT, ia menyebut jangan ada pihak yang memanfaatkan krisis di Myanmar. "Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar, kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi,” kata Jokowi 

Dinna Prapto Raharja dari lembaga riset Synergy Policies mengatakan, ASEAN telah terjebak “di jalur lambat” dalam dua tahun terakhir dan keliru dengan 5PC. Selain karena terlalu bergantung pada forum formal, lembaga ini menghadapi hambatan karena menunjuk hanya satu utusan khusus dari negara yang memegang keketuaan.

Selain itu, tidak ada kejelasan terkait langkah atau urutan penerapan 5PC. Akibatnya, Kamboja sebagai ketua ASEAN pada 2022 salah membaca situasi. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengajukan permintaan di luar 5PC, seperti pembebasan Aung Sang Suu Kyi.

Dosen Universitas Bina Nusantara itu menambahkan, ASEAN diharapkan menghasilkan rencana terkait apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh pusat bantuan kemanusiaan ASEAN. Atau, tindak lanjut terhadap inisiatif diplomasi jalur 1.5 dari Thailand.

Diplomasi melibatkan Laos, Bangladesh, India, Tiongkok, Kamboja, Indonesia, dan Jepang. Ahli-ahli regional dan organisasi kemanusiaan juga terlibat. Dialog kedua dari diplomasi ini berlangsung di New Delhi, India, pada April 2023.

“Dalam KTT ASEAN kali ini, saya belum melihat ada terobosan berarti untuk penguatan implementasi 5PC. Padahal, yang saya tunggu adalah penguatan Kantor Utusan Khusus Myanmar yang diinisiasi oleh Indonesia,” kata eks perwakilan Indonesia di lembaga HAM ASEAN itu.

Pembukaan KTT Ke-42 ASEAN (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.)

Pencapaian KTT ASEAN 2023

Di luar isu krisis Myanmar, KTT ke-42 ASEAN menghasilkan 11 pernyataan, termasuk soal visi pasca-2025, penguatan kapasitas dan efektivitas institusional, perdagangan orang, ekosistem kendaraan listrik, konektivitas pembayaran dan transaksi dengan mata uang lokal, pekerja migran, kesehatan, dan jejaring desa.

Dinna menyebut hasil menonjol dari KTT di Labuan Bajo meliputi tiga deklarasi baru tentang perlindungan pekerja migran dan peningkatan perhatian terhadap arsitektur pembayaran bersama di kawasan. Negara-negara anggota diharapkan mengeluarkan instrumen penegakan perlindungan migran yang lebih baik.

Deklarasi terkait perdagangan orang muncul di tengah sejumlah laporan perdagangan orang lewat penipuan yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI). Pada Mei 2023, misalnya, 20 WNI menjadi korban dan sempat disekap di Myanmar.

Dalam laporan Global Report on Trafficking in Persons 2022, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mengestimasikan rasio jumlah korban perdagangan orang di kawasan Asia Timur dan Pasifik mencapai 0,34 korban per 100.000 penduduk pada 2020.

Data UNODC tersebut hanya merepresentasikan jumlah korban yang terdeteksi dan tercatat pihak berwenang. Rasio korban secara aktual bisa jadi lebih tinggi.

Data di atas juga sebatas mencakup korban dari 11 negara Asia Timur, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, Mongolia, Jepang, dan Tiongkok. Kemudian negara Pasifik meliputi Fiji, Palau, Tonga, Vanuatu, Kep. Solomon, Mikronesia, Australia, dan Selandia Baru.

"Saya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya," kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers penutup rangkaian KTT ASEAN, kemarin. "Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN, dan sebagian besar adalah warga negara Indonesia," kata Jokowi.