Raja Juli di Pusaran Kebakaran Hutan dan Tekanan Politik

Selama 14 bulan terakhir, Yuyun Sanjaya mengaku tak pernah menghirup udara segar. Di tempat tinggalnya di Palangkaraya, langit lebih sering terlihat pekat. Asap kebakaran hutan dan lahan menggantung di udara, menyelimuti langit dengan warna kelabu dan oranye layaknya lanskap dalam film-film apokaliptik.

“Kami hanya bisa menjerit dalam hati dan berharap kepada pemerintah. Namun pemerintah hanya mengatakan karhutla belum layak diangkat menjadi bencana nasional,” kata Yuyun, mahasiswa Universitas Islam Palangkaraya, saat ditemui dalam demonstrasi di Bundaran HI, Rabu (28/10).

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga kini masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Kementerian Kehutanan mencatat luas area yang terbakar mencapai 202.010 hektare hingga Juli 2026. Angka ini 17 kali lipat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dampak karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Di Jakarta, bencana ekologis ini juga memicu tekanan politik terhadap sejumlah pejabat pemerintah. Salah satunya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang kini menghadapi desakan evaluasi hingga pergantian dari sejumlah partai politik.

“Kalau benar Presiden ingin mengganti [Menteri Kehutanan], ya kami semua aminkan,” kata Kamrussamad, Juru Bicara Partai Gerindra, Selasa (20/10).

Kamrussamad menilai Menteri Kehutanan tidak memiliki rencana yang jelas dalam menangani karhutla. Ia mengidentifikasi empat faktor pemicu kebakaran hutan tahun ini, yakni pembukaan lahan; iklim dan cuaca ekstrem; kerusakan ekosistem gambut akibat pembangunan kanal maupun alih fungsi lahan; serta lemahnya pengawasan dan tata kelola lahan di area rawan terbakar. Karena itu, ia menilai kinerja Menteri Kehutanan perlu dievaluasi.

Senada, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengisyaratkan perlunya pergantian pucuk pimpinan Kementerian Kehutanan menyusul penanganan karhutla yang dinilai belum memadai.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi PDIP Ronny Talapessy mengatakan pimpinan Kementerian Kehutanan harus lebih berfokus pada penegakan hukum dalam menangani karhutla. Namun, Ronny enggan menyebutkan sosok yang dinilai pantas menggantikan Raja Juli.

“Dengan apa yang hari-hari ini kita saksikan di hutan-hutan kita, rasanya tidak perlu lagi ada pertanyaan apakah Raja Juli berhasil menjaga keseimbangan antara kepentingan ekologis, bisnis, dan sosial,” kata Ronny kepada Katadata.co.id.

Menurut Ronny, pengganti Raja Juli harus mampu meningkatkan peran Kementerian Kehutanan dalam membangun kesadaran ekologis. Selain itu, menteri berikutnya dituntut lebih tegas dalam penegakan hukum.

Menanggapi kritik sejumlah partai politik, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menilai desakan tersebut merupakan manuver politik yang dilandasi ketidakpahaman terhadap aturan bernegara. Ia mengatakan kader-kader PSI berperan dalam menjalankan program-program Presiden Prabowo Subianto.

“Suruh mereka belajar lagi. Bahwa yang namanya urusan penempatan menteri dalam kabinet itu hak prerogatif Presiden,” katanya kepada Katadata.

Katadata telah berupaya menghubungi Raja Juli untuk meminta konfirmasi. Namun, hingga berita ini diturunkan, Menteri Kehutanan tersebut belum memberikan tanggapan.

Lokasi kebakaran di Taman Nasional Sebangau (ANTARA FOTO/Auliya Rahman/tom.)

\

Simbol Relasi Solo-Hambalang

Sejak era reformasi, jabatan Menteri Kehutanan hanya sekali diisi oleh sosok yang disebut bukan berasal dari partai politik, yakni Mohamad Prakosa pada 2001–2004. Selebihnya, posisi ini diisi oleh tokoh-tokoh yang memiliki afiliasi dengan partai politik, mulai dari Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, hingga Partai Solidaritas Indonesia.

Dalam lanskap politik pemerintahan saat ini, posisi Raja Juli tidak hanya berkaitan dengan urusan pengelolaan hutan. Ia juga menjadi salah satu simbol relasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo. Raja Juli dikenal sebagai salah satu orang dekat Jokowi. Bahkan, ketika kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dan Gibran menjadi sorotan, Raja Juli termasuk salah satu tokoh yang paling lantang memberikan pembelaan.

Peneliti Departemen Politik CSIS Indonesia Nicky Fahrizal menilai pencopotan Raja Juli dari kabinet berpotensi memperuncing relasi politik antara Prabowo dan Jokowi. Pergantian tersebut juga dapat membuat PSI kehilangan akses terhadap kekuasaan.

Menurut Nicky, pengganti Raja Juli kemungkinan tetap berasal dari pilihan partai politik. Sebab, penentuan posisi Menteri Kehutanan tidak bisa dilepaskan dari politik keseimbangan dan jaringan kekuasaan yang dibangun Presiden Prabowo.

Di sisi lain, Nicky menilai penanganan karhutla oleh Kementerian Kehutanan berjalan lambat dan belum didukung strategi yang jelas. Kondisi ini berpotensi memengaruhi tingkat dukungan publik terhadap pemerintah.

“Karhutla akan memengaruhi dukungan publik kepada partai politik pendukung pemerintah ketika masuk tahun politik. Evaluasi oleh parpol ke Raja Juli adalah hal yang masuk akal, tapi ada dampak politiknya,” kata Nicky kepada Katadata.co.id.

Jatah Partai Politik?

Desakan pergantian Menteri Kehutanan belum tentu menyelesaikan persoalan karhutla apabila posisi tersebut kembali diberikan berdasarkan kepentingan politik, bukan kompetensi. Pandangan ini disampaikan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Belgis Habiba.

Menurut Belgis, Menteri Kehutanan berikutnya harus memiliki pemahaman mendalam mengenai ilmu kehutanan dan karakteristik lanskap, terutama ekosistem gambut. Tanpa kompetensi tersebut, pergantian pimpinan dikhawatirkan hanya mengulang persoalan yang sama.

“Jika tidak, prosesnya akan begini terus. Kalau tidak memiliki kompetensi, menteri selanjutnya tetap tidak tahu apa akar masalahnya dan akhirnya membuat kebijakan yang sembarangan,” kata Belgis.

Meski demikian, Belgis memahami bahwa jabatan Menteri Kehutanan merupakan posisi politik dalam setiap rezim pemerintahan. Karena itu, ia menilai pengganti Raja Juli setidaknya harus memiliki keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Pandangan serupa disampaikan Iqbal Damanik, Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim dalam Kabinet Bayangan. Ia menilai pemerintah perlu mulai mempertimbangkan sosok profesional nonpartai untuk mengisi posisi Menteri Kehutanan. Menurutnya, latar belakang profesional dapat menjadi modal untuk menghasilkan kebijakan yang lebih terarah dibandingkan kepemimpinan yang lebih didominasi kepentingan politik.

Namun, Iqbal menyadari bahwa pemerintahan saat ini sarat dengan kepentingan politik. Karena itu, siapa pun yang menggantikan Raja Juli pada akhirnya tetap akan berhadapan dengan agenda politik partai penguasa dan presiden.

“Semua pada akhirnya tergantung bagaimana arahan politik besar dari Presiden Prabowo dan Partai Gerindra,” kata Iqbal.

Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mengatakan terdapat sejumlah kemajuan dalam tata kelola kehutanan ketika posisi Menteri Kehutanan diisi kalangan profesional. Salah satu contohnya adalah Mohamad Prakosa yang menjabat pada 2001–2004.

Prakosa dinilai berhasil membangun sejumlah sistem penanggulangan kebakaran hutan yang masih digunakan hingga kini. Di antaranya pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Manggala Agni, penerapan sistem deteksi berbasis satelit dan cuaca, serta pembangunan sekat bakar hijau.

“Saya melihat posisi Menhut setelah Prakosa menjabat belum menjadi porsi seorang teknokrat. Dengan demikian, posisi Menhut masih dominan menjadi jabatan politis,” kata Wasisto.