Kabar fatwa haram vape yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sempat membuat Andi M. Arif terkejut. Sebagai pengguna vape, ia mengaku sempat merasa bersalah ketika pertama kali mendengar keputusan tersebut.
Namun, setelah membaca isi fatwa, pria berusia 31 tahun itu justru memiliki sejumlah pertanyaan. Andi menilai pertimbangan yang digunakan MUI belum sepenuhnya melihat hasil penelitian yang komprehensif, terutama terkait penggunaan vape sebagai media konsumsi narkoba.
Menurut Andi, potensi penyalahgunaan suatu produk tidak serta-merta membuat produk tersebut haram. Ia menilai hal itu juga berkaitan dengan niat dan perilaku penggunanya. Karena itu, Andi berpandangan bahwa vape semestinya memiliki kedudukan hukum yang sama dengan rokok konvensional, yakni makruh.
“Jadi saya sekarang menganggap Vape hukumnya sama kayak rokok: makruh,” kata Andi kepada Katadata.co.id, Kamis (19/11).
Pandangan serupa disampaikan Ameidyo Nasution (37). Ia mempertanyakan perbedaan perlakuan MUI terhadap vape dan rokok konvensional. Menurutnya, rokok juga memiliki potensi disalahgunakan sebagai media konsumsi narkoba, meskipun dampak buruk rokok terhadap kesehatan telah banyak diketahui.
"Jika alasannya bisa disisipi narkoba, kan rokok juga bisa disisipi narkoba atau ganja," katanya.
Beda Kebijakan untuk Vape dan Rokok
Industri vape kini menghadapi tekanan dari berbagai arah. Selain fatwa haram yang dikeluarkan MUI, penggunaan rokok elektrik juga menjadi perhatian kepolisian karena dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika. Perkembangan ini menambah tantangan bagi pelaku usaha vape yang selama ini menjalankan bisnis secara legal.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape sebagai perbuatan haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11) tersebut mempertimbangkan risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi dan peredaran narkotika.
Tak hanya mengharamkan penggunaan vape, MUI juga menetapkan bahwa memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik hukumnya haram. Lembaga tersebut turut merekomendasikan pemerintah dan DPR menyusun undang-undang yang mengatur larangan penggunaan vape beserta sanksinya. Selain itu, pemerintah diminta mengevaluasi perizinan industri, memperketat pengawasan peredaran, serta memperkuat penindakan terhadap penyalahgunaan perangkat vape.
Seminggu sebelumnya, Polri juga menerbitkan Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh personel, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan surat edaran tersebut mulai berlaku sejak diterbitkan pada 30 Oktober 2026.
Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) di lingkungan Polri, mulai dari Mabes Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), hingga Kepolisian Sektor (Polsek). Personel yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Isir mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah proaktif Polri dalam merespons perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang terus mengalami perubahan, termasuk dengan memanfaatkan perangkat rokok elektrik. Menurutnya, modus peredaran narkotika kini telah merambah penggunaan narkotika berbentuk cair yang dapat disamarkan melalui perangkat vape.
“Hal itu menjadi perhatian serius karena secara kasatmata kandungannya tidak selalu dapat dibedakan antara cairan biasa dan cairan yang mengandung narkotika,” ucapnya dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (2/11).
Tekanan terhadap vape tersebut berbeda dengan perlakuan terhadap rokok konvensional. Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI pada 2009, hukum merokok masih menjadi perdebatan antara makruh dan haram.
MUI menyepakati rokok haram jika dikonsumsi di tempat umum, oleh anak-anak, dan perempuan hamil. Sementara itu, Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan hukum merokok haram melalui Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 6/SM/MTT/III/2010.
Di lingkungan Polri, hingga saat ini belum ada surat edaran yang melarang personel menggunakan rokok konvensional. Perbedaan perlakuan ini pun memunculkan pertanyaan mengenai dasar kebijakan terhadap kedua produk yang sama-sama mengandung nikotin tersebut.
Tekanan Industri hingga PHK
Tekanan terhadap vape membuat pelaku industri mulai menyuarakan kekhawatiran mengenai keberlangsungan bisnis mereka. Sejumlah asosiasi yang mewakili produsen, distributor, pedagang, pekerja, hingga konsumen vape meminta pemerintah memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha yang selama ini menjalankan kegiatan secara legal.
Ketua Umum Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO), Paido Siahaan, mengingatkan pentingnya konsistensi dan proporsionalitas dalam menerapkan kebijakan terhadap produk-produk yang memiliki risiko kesehatan.
Menurut Paido, vape dan rokok konvensional memiliki hubungan kompetitif karena sama-sama berada dalam pasar produk nikotin. Pembatasan terhadap salah satu produk berpotensi memberikan keuntungan ekonomi tidak langsung bagi produk substitusinya.
"Ketika rokok elektrik mendapat tekanan yang semakin besar, sementara rokok konvensional tidak mengalami bentuk pembatasan yang sama, wajar apabila muncul pertanyaan mengenai kesetaraan perlakuan dan dasar ilmiah dari kebijakan tersebut," kata Paido melalui pesan WhatsApp, Rabu (18/11).
Kekhawatiran serupa disampaikan lima asosiasi industri vape dalam konferensi pers di Jakarta. Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto mengatakan perkembangan wacana pelarangan vape telah menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan pelaku usaha dan pekerja. Ia berharap pemerintah tetap memberikan perlindungan kepada pihak yang selama ini menjalankan bisnis sesuai regulasi.
"Yang kami perjuangkan bukan hanya keberlangsungan industri, tetapi mata pencaharian banyak pelaku usaha dan pekerja beserta keluarganya," ujar Budiyanto.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO) Fachmi Kurnia Firmansyah mengungkapkan tekanan terhadap industri mulai dirasakan pedagang. Sejumlah pemilik toko vape disebut menghadapi penolakan perpanjangan sewa hingga diminta mengosongkan tempat usaha akibat stigma yang berkembang terhadap produk tersebut.
Bagi asosiasi, penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika seharusnya menyasar pelaku dan jaringan peredaran ilegal, bukan menggeneralisasi seluruh produk serta pelaku usaha yang beroperasi secara resmi.
Menilik Perbandingan Rokok Konvensional dan Elektrik
Perbedaan perlakuan terhadap vape dan rokok konvensional tersebut menyisakan satu pertanyaan, yaitu sejauh mana kedua produk itu memang berbeda? Untuk melihatnya, perbandingan dapat ditarik dari jumlah pengguna, skala industri, kontribusi terhadap negara, hingga risiko kesehatan. Dari sejumlah aspek tersebut, terlihat bahwa vape dan rokok konvensional memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi juga menyimpan sejumlah persamaan mendasar.
Dari sisi konsumen, rokok konvensional masih jauh lebih banyak digunakan dibandingkan rokok elektrik (vape) di Indonesia. Data BPS menunjukkan penggunaan rokok konvensional memiliki prevalensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan rokok elektrik.
Dari sisi industri, skala industri rokok konvensional juga masih jauh lebih besar. Ekosistemnya melibatkan lebih banyak perusahaan dan tenaga kerja serta memiliki perputaran ekonomi, nilai ekspor, dan kontribusi cukai yang lebih besar. Sementara itu, industri rokok elektrik masih relatif lebih kecil, meski terus berkembang dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian serta penerimaan negara.
Dari sisi fiskal, keduanya sama-sama merupakan barang kena cukai hasil tembakau dan dikenai pungutan pajak. Namun, mekanisme dan struktur tarif cukainya berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing produk.
Sementara dari sisi kesehatan, rokok konvensional maupun rokok elektrik sama-sama memiliki risiko terhadap kesehatan. Vape memang tidak melalui proses pembakaran tembakau dan tidak menghasilkan tar seperti rokok konvensional, tetapi tetap mengandung nikotin dan zat kimia yang dapat membahayakan kesehatan. Karena itu, vape bukan produk yang bebas risiko atau sepenuhnya aman sebagai pengganti rokok konvensional.
Pemerintah juga telah menerapkan pengendalian terhadap rokok elektrik, mulai dari pembatasan usia dan penjualan hingga pengaturan iklan, promosi, dan kandungan produk. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa rokok elektrik tetap dipandang sebagai produk yang perlu dikendalikan karena memiliki risiko kesehatan
Kebijakan Vape Harus Proporsional
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda, menilai rokok konvensional dan rokok elektrik memiliki pasar yang saling bersinggungan sehingga keduanya bersaing memperebutkan konsumen. Karena itu, pelarangan terhadap salah satu produk berpotensi menguntungkan produk substitusinya.
"Jangan sampai ada kesan pelarangan ini hanya menguntungkan satu pihak tertentu saja,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Kamis (19/11).
Menurutnya, pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan pembatasan vape tidak menimbulkan kesan hanya menguntungkan industri tertentu. Ia juga menilai alasan penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika perlu diterapkan secara konsisten dalam melihat produk lain yang berpotensi disalahgunakan.
Meski demikian, ia tidak menilai peredaran rokok elektrik harus dibiarkan tanpa pembatasan. Pengendalian dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal maupun nonfiskal, antara lain dengan menaikkan cukai untuk menekan konsumsi serta mengatur lokasi penjualan agar tidak berdekatan dengan permukiman, pusat perbelanjaan, ruang publik, dan sekolah.
Pakar Kebijakan Publik Kristian Widya Wicaksono menilai pemerintah perlu menggunakan bukti yang tepat sebelum menentukan bentuk pembatasan terhadap rokok elektrik. Menurut akademisi Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) tersebut, kebijakan yang diterapkan juga harus mempertimbangkan proporsionalitas agar dapat menjawab persoalan yang ingin diselesaikan.
Kristian mengatakan efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh bentuk pembatasan, tetapi juga konsistensi pelaksanaannya. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan di lapangan, mengendalikan peredaran produk ilegal, serta menindak pihak yang menyalahgunakan perangkat vape untuk konsumsi narkotika.
"Saat ini sudah terdapat berbagai ketentuan yang mengatur industri rokok elektronik. Tantangan kebijakan sebenarnya bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya larangan. Karena itu, yang tidak kalah penting adalah konsistensi pelaksanaan aturan," ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Permasalahan Vape/Rokok Elektrik (REL).
Belum Tentu Ditinggalkan Konsumen
Berbeda dengan dua pendapat ekonom sebelumnya, Peneliti Senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan mengatakan tekanan terhadap vape tidak serta-merta menunjukkan adanya perlakuan yang timpang dibandingkan rokok konvensional. Sebab, kedua produk tersebut sama-sama pernah menghadapi tekanan kebijakan. Rokok konvensional, misalnya, dibebani cukai tinggi dan pembatasan iklan. Kondisi tersebut turut mendorong sebagian konsumen beralih ke vape maupun rokok ilegal.
Deni menilai vape dan rokok konvensional merupakan produk substitusi karena sama-sama berada di pasar produk nikotin. Ketika salah satu produk mengalami pembatasan atau kenaikan harga, konsumen berpeluang beralih ke produk lainnya. Karena itu, tekanan terhadap vape berpotensi mendorong sebagian penggunanya kembali mengonsumsi rokok konvensional. Namun, ia belum dapat memperkirakan seberapa besar perpindahan tersebut.
Menurut Deni, fatwa haram MUI saja belum tentu mengubah perilaku konsumen secara signifikan. Dampak yang lebih besar mungkin terjadi apabila pemerintah menerapkan pembatasan yang lebih ketat, seperti pelarangan peredaran, kenaikan cukai, atau pemeriksaan kepolisian yang lebih intensif. Meski demikian, perpindahan konsumen tidak selalu mengarah ke rokok konvensional. Harga rokok yang juga relatif tinggi akibat cukai dapat mendorong sebagian konsumen beralih ke rokok ilegal.
"Kalau hanya larangan haram dari MUI, saya melihat itu sesuatu yang tidak akan mengubah perilaku orang secara dramatis. Paling kalau ada kebijakan cukai atau pemeriksaan kepolisian yang lebih intensif, orang pindah ke rokok konvensional," ujar Deni.
Pada akhirnya, persoalan vape bukan semata soal melarang, melainkan memastikan aturan berjalan dan penyalahgunaan ditindak.



