Rokok di Indonesia bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi beban ekonomi nasional akibat paradoks penerimaan cukai dan biaya kesehatan BPJS yang membengkak.
Dokter paru mengungkap kekhawatiran akan tren rokok elektronik atau vape yang kini dipersepsikan lebih aman dan menjadi gaya hidup di kalangan anak muda.
Pemerintah menyiapkan skema legalitas rokok ilegal untuk memperkuat penerimaan negara dengan menariknya ke sistem cukai dan ekonomi formal, kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menggelar aksi damai dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (12/11).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada kenaikan harga jual eceran dan tarif cukai rokok pada tahun 2026, mengutamakan stabilitas industri dan mencegah maraknya rokok ilegal.
Menkeu Purbaya berinisiatif mengubah daerah produksi rokok ilegal menjadi kawasan industri tembakau resmi untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan tertib pajak.
Meskipun daya beli domestik lemah dan cukai meningkat, pabrik rokok di Indonesia mencatat peningkatan kegiatan produksi karena moratorium cukai dan peningkatan ekspor.
Kemenperin menentang standarisasi kemasan rokok polos yang diusulkan Kemenkes, menyatakan itu dapat merugikan edukasi konsumen dan membahayakan industri.
Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menyatakan industri rokok dalam negeri terpaksa melakukan ekspor untuk menjaga aktivitas produksi pabrik.