Saya Mewakili Negara Berdagang, Cost Recovery Itu Abusive
DUA tugas berat setidaknya menghadang Ignasius Jonan saat diangkat Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Oktober tahun lalu. Pertama, membangkitkan sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) yang lesu seiring rendahnya harga minyak dunia. Kedua, menyelesaikan sengkarut operasional dan kontrak PT Freeport Indonesia.
Demi menggairahkan investasi di sektor hulu migas, mantan Menteri Perhubungan ini mengubah sistem kontrak dari Production Sharing Contract (PSC) menjadi Gross Split dimana biaya produksi tidak lagi diganti oleh negara (cost recovery). Sistem ini memantik pro-kontra karena dianggap menurunkan daya tarik investasi migas di Indonesia.
Namun, Jonan tetap jalan terus. “Industri ini didorong menjadi lebih efisien,” katanya kepada wartawan Katadata, Metta Dharmasaputra, Ade Wahyudi, Yura Syahrul, dan Arnold Sirait di kantornya, Jumat (25/8).
Selama lebih 1,5 jam, mantan Direktur Utama PT KAI yang sukses melakukan refomasi perkeretaapian Indonesia ini menguraikan arah kebijakannya di sektor hulu migas, peran PT Pertamina ke depan, alotnya negosiasi dengan Freeport dan isu soal perombakan kabinet. Berikut petikan wawancara khususnya, yang sebagian tidak untuk dipublikasikan (off the record).
Apa fokus Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Anda terkait kondisi sektor hulu migas?
Industri hulu migas bisa didorong menjadi lebih efisien. Sebab, tidak banyak industri atau sektor bisnis di Indonesia bisa menyesuaikan dengan gejolak harga pasar yang luar biasa saat ini. Tiga atau empat tahun lalu, harga minyak masih di atas US$ 100 per barel, bahkan pernah US$ 120 pada tahun 2013. Sekarang ini di bawah US$ 50.
Apa yang harus didorong agar harga naik? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu, baik sendirian atau beramai-ramai itu bisa mempengaruhi harga minyak dunia. No body!
Apa penyebabnya?
OPEC itu segitu besarnya. Anggotanya mewakili mayoritas produsen minyak dunia. Saat sidang OPEC di Wina, November 2016, saya pertama kali hadir dan akhirnya mengajukan suspend (nonaktif) keanggotaan Indonesia. Sebab, OPEC merencanakan pemangkasan produksi minyak 3 juta barel per hari (bph) yang dibagi rata pada setiap negara anggota. Sementara itu, produksi Indonesia 800 ribu bph setahun dan kena pemotongan produksi 35 ribu bph.
Saya bilang, saya tidak mau karena dipotong 3 juta pun itu tidak akan menaikkan harga minyak sampai di atas US$ 60. Saya bilang tidak mungkin, itu susah sekali karena demand-nya tidak naik banyak. Pertumbuhan ekonomi Zona Euro kurang 1 -2 %, Jepang 1%. Sedangkan ekonomi Cina turun. Amerika juga plus-minus 2%. Tidak bisa bangkit.
Inilah latar belakang saya bilang kepada semua pelaku industri hulu migas, “you have to be efficient, you have to adjust to reality”. Kebijakannya menyesuaikan dengan realita, pokoknya harus bisa efisien karena tidak bisa melakukan kontrol harga.
Prinsip efisiensi itu yang menjadi dasar aturan skema kontrak migas gross split?
Kalau kata Albert Einsten itu ada kutipan yang terkenal: “Hanya orang gila yang melakukan hal yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda.” Jadi kalau mau hasilnya beda, apa yang dilakukan harus berbeda.
Kalau saya cuma pidato “harus efisien”, tidak mungkin bisa. SKK Migas itu sistem dan organisasinya begitu kompleks. Saya ketua pengawas SKK, itu (efisiensi) mungkin bisa 10 tahun lagi. Tapi, itu kelamaan, saya tidak mungkin ada 10 tahun di Kementerian ESDM.
Terus maunya diapakan? Banyak masukan, termasuk saya lapor Presiden dan Wakil Presiden. Beliau berdua setuju dengan yang saya katakan, yaitu “kalau begini terus maka industri hulu migas tidak belajar efisien dengan baik, semua di-cost recovery ke negara”.
Apa biaya operator yang tak efisien ditagihkan ke negara itu?
Apa saja ditagihkan ke negara. Misalnya, ada ekspatriat ditugaskan di Indonesia. Mereka sewa apartemen, sewa rumah 20 ribu dolar per bulan. Itu yang bayar rakyat. Kalau harga minyak US$ 100 lebih atau US$ 120, it’s fine. Kalau kurang (dari harga itu), ya harus kurang (cost recovery), bisa nge-kost. Ini uang rakyat, cost recovery. Ini uang APBN yang dipakai.
Karena itulah, saya mendorong agar kita mencoba gross split saja. Bagi di atas, hasilnya berapa, misalnya 100 ribu barel per hari. Oke, split (dibagi), you (operator) dapat 65% atau 65 ribu, pemerintah 35 ribu. Sebab, pemerintah tidak kerja, you yang menanggung ongkosnya. Ongkosnya terserah besarnya. Kalau Anda pergi naik busway kerjanya, kan bisa hemat dan yang untung Anda.
Karena, kalau tidak seperti itu, K3S (kontraktor kontrak kerja sama) di sini yang hasilnya (produksi) 300 ribu bph, 200 ribu bph, 100 ribu bph hingga yang 2 ribu bph itu sama-sama memakai Mercedes juga.
Saya tahu waktu kami memperkenalkan gross split ini pertentangannya pasti banyak. Sebab, risikonya di mereka sendiri (kontraktor). Kalau dulu risikonya di negara. Kalau ngebor gagal diklaim ke negara, pakai teknologi lain yang mahal tapi gagal juga diklaim ke negara. Beli sepatu safety shoes tidak mau buatan Indonesia, tapi impor dari Amerika. Tidak apa-apa kalau harganya lebih murah, tapi faktanya tidak.
