Ikhtiar BRGM Melakukan Restorasi Gambut, Dihadang Kebakaran Berulang
Sejak dibentuk pada 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016, Badan Restorasi Gambut mendapatkan mandat untuk merestorasi gambut kritis di tujuh provinsi prioritas, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. Kejadian kebakarahan hutan dan lahan (karhutla) besar-besaran pada 2015 yang menghanguskan 2.611.411 hektare, yang 34% di antaranya merupakan lahan gambut.
Strategi yang dikedepankan untuk melakukan restorasi ini dikenal dengan istilah 3R yaitu rewetting, revegetation, dan revitalization. Rewetting merupakan tindakan pembasahan kembali, revegetasi merupakan tindakan untuk menanami kembali lahan melalui persemaian, penanaman dan regerenasi alami, sedangkan revitalisasi bertujuan untuk meningkatkan ksejahteraan dan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan lahan berkelanjutan.
Mandat BRG dalam Perpres 1/2016 selama jangka waktu lima tahun diperpanjang melalui Perpres Nomor 120 tahun 2020 dengan ditambah satu tugas lagi untuk merestorasi mangrove. Melalui Perpres 120/2020 ini BRG kemudian menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang akan bertugas selama lima tahun hingga 2024.
Menjelang berakhirnya masa tugas BRGM, Indonesia mengalami karhutla hebat dan di antaranya disumbang dari lahan gambut. Menurut berbagai catatan organisasi sipil dan hasil liputan di lapangan oleh Katadata, kebakaran berulang di lahan gambut masih ditemukan.
Lalu, bagaimana sesungguhnya kinerja BRGM selama ini? Simak wawancara Katadata bersama dengan Kepala BRGM Hartono Prawiraatmadja berikut ini:
Selama bertugas sejak 2016, apa saja pencapaian BRGM?
Saat dibentuk, Badan Restorasi Gambut (BRG) memiliki target untuk memfasilitasi restorasi gambut seluas dua juta hektare selama lima tahun. Selanjutnya, BRG membuat Peta Indikatif Restorasi Gambut dengan mengklasifikasikan gambut pascaterbakar dan gambut lindung berkanal. Adapun luas totalnya 2,6 juta hektare yang terbagi lagi menurut status lahannya. Luasan yang berada di dalam kawasan berizin adalah 1,7 juta hektare dan di luar kawasan berizin atau disebut kawasan nonberizin 892 ribu hektare.
Capaian restorasi gambut pada periode BRG (2016-2020) antara lain telah mengintervensi gambut di kawasan non berizin seluas 834 ribu hektare. Sedangkan untuk kawasan berizin, BRG telah melakukan beberapa upaya seperti supervisi pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur restorasi gambut.
Presiden Joko Widodo melakukan perpanjangan tugas melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 yang menjadi pijakan bagi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk melakukan fasilitasi percepatan restorasi gambut dan mangrove yang disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target yang diemban adalah restorasi gambut seluas 1,2 juta hektare dan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare dengan jangka waktu empat tahun. Target-target tersebut ditetapkan pada 2021 ke dalam Peta Indikatif Restorasi Gambut seluas 1,6 juta hektare yang berada di areal nonkonsesi.
Sampai 2022, area yang telah diintervensi seluas 514 ribu hektare. Capaian luas ini masih terus dikonsolidasikan.
Apakah target-target BRGM akan tercapai di akhir masa tugas, mengingat ada beberapa kali pemangkasan anggaran BRGM?
Sesuai mandat Perpres, target restorasi 2021-2022 adalah seluas 660 ribu hektare. Kami menganalisis area intervensi kegiatan rewetting seluas 514 ribu hektare, sehingga belum mencapai target. Kekurangan itu disebabkan antara lain adanya penghematan anggaran dan analisis dampak sosial-ekonomi yang belum berjalan.
Pada 2023, target restorasi yang dimandatkan dalam Perpres adalah seluas 300 ribu hektare. Kami memenuhi target ini dengan melakukan pembangunan 369 unit sekat kanal, 195 hektare revegetasi, dan 151 kegiatan revitalisasi ekonomi masyarakat. Berdasarkan analisis dari kegiatan rewetting, luas area yang telah diintervensi adalah 228.258 hektare.
Dalam beberapa tahun terdapat kekurangan dalam memenuhi target. Bagaimana upaya BRGM untuk mengakselerasi kegiatan restorasi dengan jendela waktu terbatas hingga 2024?
BRGM berupaya melibatkan berbagai pihak mulai dari organisasi sipil, lembaga donor, perusahaan pemegang perizinan berusaha, dan berbagai instansi terkait lainnya, dalam pembangunan infrastruktur restorasi gambut seperti sekat kanal, kanal timbun, sumur bor dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan aspek sosial-ekonomi masyarakat.
Apa yang menjadi tantangan terbesar BRGM dalam melakukan kegiatan restorasi?
Salah satu mandat yang diberikan kepada BRGM adalah pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara permanen. Kebakaran di lahan gambut yang masih terjadi membutuhkan peran berbagai pihak untuk bersama-sama aktif melakukan perlindungan dan pengaturan tata air di lahan gambut. Dengan begitu, kebakaran hutan dan lahan, terutama di lahan gambut, dapat dicegah.
Pencegahan kebakaran ini sangat penting mengingat kebakaran di lahan gambut menyumbang emisi yang cukup besar dan menjadi tantangan terkait dengan target pengurangan emisi Indonesia.
Tantangan lainnya terkait erat dengan laju subsidensi. Dalam proses pembentukan gambut, dekomposisi akan terus terjadi secara alami yang mengakibatkan subsidensi atau penurunan permukaan tanah gambut. Ini tentu saja akan berdampak kepada keberadaan ekosistem gambut setempat. Oleh karena itu, laju subsidensi menjadi tantangan tersendiri dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem lahan gambut.
Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mendiami ekosistem gambut menjadi tantangan tersendiri di samping restorasi gambut secara fisik. Pemanfaatan di lahan gambut secara bijak dan lestari merupakan tantangan dalam merestorasi gambut jangka panjang.
