ADB Apresiasi Transformasi BUMN, Beri Pinjaman US$ 500 juta
Upaya Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan transformasi pada perusahaan pelat merah selama tiga tahun ini, di antaranya dengan pembentukan holding dan subholding, terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan aset BUMN.
Atas kerja keras ini, The Asian Development Bank (ADB) memberikan dukungan agar transformasi BUMN dapat terus dijalankan. Melalui siaran pers pada hari Kamis (17/11) kemarin, ADB menyatakan telah menyetujui pinjaman sebesar US$ 500 juta untuk mendukung reformasi di Kementerian BUMN.
“ADB dengan senang hati memberikan dukungan kepada pemerintah, melalui reformasi di BUMN,” kata Senior Public Management Specialist ADB untuk Asia Tenggara Yurendra Basnett.
Gaung tranformasi BUMN memang mulai terdengar dan mendapat dukungan dunia internasional. Bukan cuma ADB, Bank Pembangunan Jerman KfW, juga memberikan pembiayaan bersama dengan pinjaman sebesar 300 juta euro atau sekitar US$ 295,8 juta.
“Kami bersyukur kerja keras selama tiga tahun terakhir membuahkan hasil signifikan dan ini diakui secara internasional,” kata Erick Thohir menanggapi kepercayaan lembaga keuangan internasional terhadak kinerja kementeriannya.
Pinjaman dari ADB dan KfW merupakan kredit program yang semua dananya langsung masuk ke kas negara untuk pendanaan defisit negara.
“Jadi tidak ada yang masuk ke Kementerian BUMN,” ujar Erick.
Ini artinya Kementerian BUMN memberikan kontribusi ke kas negara sekitar US$ 800 juta atau Rp 12,5 trilliun di 2023. Selain dipercaya lembaga keuangan internasional, BUMN juga akan memberikan kontribusi dividen sebesar Rp 48 trilliun di 2023.
ADB juga melihat peran BUMN sebagai garda utama dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dan punya peran kunci dalam program pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, keberlanjutan reformasi dan transformasi BUMN menjadi penting.
Dalam hal ini, ADB mengapresiasi reformasi dan transformasi di Kementerian BUMN yang akan dilakukan di 2023 dan 2024. Sebagai contoh, salah satu kebijakan yang sedang didorong oleh Erick adalah agar Kementerian BUMN menerima persentase kecil dari dividen.
“Sejak 2020, saya telah berjuang agar Kementerian BUMN mendapatkan 1% dari dividen BUMN. Ini penting sebagai bagian dari apresiasi terhadap kinerja Kementerian BUMN karena kami harus mengawal aset-aset BUMN. Alhamdullilah, ADB juga melihat hal yang sama,” ujar Erick.
Untuk memastikan keberlanjutan dari reformasi dan transformasi BUMN, Kementerian BUMN sedang membuat peta jalan 2024-2034 yang merupakan kelanjutan dari peta jalan 2020-2024.
Peta jalan 2024-2034 ditargetkan selesai kwartal pertama 2023. Salah satu target peta jalan ini adalah memastikan BUMN sebagai salah satu aktor utama dalam mendorong tercapainya tujuan Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
Melalui program transformasi BUMN, pendapatan konsolidasi BUMN pada 2021 meningkat 18,8 persen menjadi Rp 2,295 triliun. Sementara itu, laba konsolidasi BUMN juga melesat 838,3 persen jadi Rp 124,7 trilun pada 2021 lalu.
Laporan keuangan gabungan atau agregat BUMN ini, baru pertama kali diterbitkan oleh Kementerian BUMN dalam sejarah untuk tahun buku 2021.
Dengan adanya laporan keuangan ini, maka kementerian BUMN berharap tidak ada lagi risiko pencatatan ganda sehingga akuntabilitas dan transparansi pada publik dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berharap, BUMN dapat memberikan kontribusi yang terus meningkat pada perekeonomian Indonesia dan bermanfaat bagi lebih banyak orang,” kata Erick.
