Strategi Daerah Perkuat Daya Saing Berkelanjutan
Tujuh kabupaten meraih apresiasi sebagai daerah yang memiliki daya saing berkelanjutan terbaik. Apresiasi diberikan oleh Konsorsium Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB) dalam forum Apresiasi Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, salah satu bagian acara Katadata Regional Summit 2022, di Aryanusa Ballroom, Menara Danareksa, Jakarta (01/12).
Penghargaan IDSDB ini diberikan Direktur Eksekutif Komite Percepatan Pemerintahan dan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman dan Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Dr. Safrizal ZA. Ada empat pilar yang menjadi acuan penilaian, yakni Lingkungan Lestari, Ekonomi Tangguh, Sosial Inklusif, dan Tata Kelola Pemerintah yang Baik.
Apresiasi dibagi menjadi kategori kabupaten terbaik dan inspirasi pilar. Kategori kabupaten terbaik diberikan kepada kabupaten yang memiliki nilai rata-rata tinggi dari empat pilar yang ada, sementara kategori inspirasi pilar diperuntukkan bagi kabupaten yang memiliki skor tertinggi di salah satu pilar atau inspirasi.
Tiap pilar memiliki 17 variabel dan 34 indikator. “Daya saing daerah berkelanjutan adalah hasil kinerja dari seluruh pilar, variabel, dan indikator dalam Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan ini,” kata Herman.
Ketiga kabupaten terbaik adalah Badung, Trenggalek, dan Klungkung. Kabupaten Badung mendapat peringkat pertama dengan skor 72,96. Kemudian Kabupaten Trenggalek dan Badung di peringkat dua dan tiga, sama-sama meraih skor 72,77.
Untuk daerah penerima kategori Inspirasi Pilar, masing-masing penerimanya adalah Sanggau untuk Pilar Tata Kelola Berkelanjutan (81,00). Sukoharjo untuk Inklusi Sosial (82,10), Kutai Kertanegara untuk Ekonomi Berkelanjutan (71,98), dan Malinau untuk Lingkungan Lestari (71,98).
Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB) dikembangkan Tim Konsorsium Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB) yang terdiri dari KPPOD, Terrakomunika, dan Kinara Center Indonesia. Tim ini berkolaborasi dengan beberapa pihak lain seperti Katadata, Asosiasi Pemerintah Kabupaten (Apkasi), beberapa NGO, serta akademisi.
Herman menyampaikan, daya saing daerah merupakan salah satu cara mencapai otonomi daerah menurut UU 23/2014. “Dari sejumlah inisiatif global, nasional, bahkan lokal, masih terdapat begitu banyak pekerjaan rumah untuk meningkatkan daya saing daerah kita,” kata Hendra.
Herman menambahkan, melalui program ini, IDSDB diharapkan dapat menjadi referensi pemerintah, pelaku usaha, bahkan masyarakat sipil. IDSDB dapat menjadi patokan melihat perencanaan penganggaran sebagai upaya meningkatkan daya saing berkelanjutan. Selain itu juga untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam meningkatan iklim investasi dan memonitor program apa yang perlu dikolaborasikan untuk daya saing berkelanjutan.
Di pilar Tata Kelola Berkelanjutan, Herman menggaris bawahi masih ada ketimpangan daya saing antara Indonesia Barat, Tengah, dan Timur dalam pengolahan data.
“(Pilar ini) masih didominasi regional Jawa dan Bali. Indonesia Tengah dan Timur masih punya pekerjaan rumah besar terkait penggunaan digitalisasi pelayanan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” kata Herman.
Inovasi Daerah Mencapai Keberlanjutan
Seluruh daerah penerima penghargaan memberikan berbagai inovasi layanan publik dan kebijakan berwawasan lingkungan. Kabupaen Badung yang meraih peringkat pertama berhasil membangun fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, mengurangi angka stunting, membentuk kebijakan kemudahan investasi, bahkan mendapat penghargaan daerah dengan pencegahan korupsi terbaik di tingkat nasional.
Kemudian Kabupaten Trenggalek yang berada di peringkat kedua berhasil meningkatkan kapasitas desa dalam memelihara lingkungan, serta memberlakukan serangkaian kebijakan sosial inklusif untuk perempuan, anak dan pemuda, serta kelompok difabel.
Selanjutnya, Kabupaten Klungkung di peringkat tiga telah mengembangkan pengelolaan dan daur ulang sampah, pelayanan publik yang aktif, serta pemanfaatan aplikasi untuk meningkatkan pelayanan pengentasan kemiskinan dan kemampuan fiskal.
Kabupaten Sanggau yang mendapat penghargaan Inspirasi Pilar Tata Kelola Berkelanjutan berhasil menerapkan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) dan menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 065/3442/HK-B terkait penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit. Berbagai kebijakan yang dilakukan juga berhasil meningkatkan produktivitas sawit di wilayah tersebut.
Sementara itu, Kabupaten Sukoharjo yang mendapat penghargaan Inspirasi Pilar Inklusi Sosial telah menerapkan beberapa kebijakan sosial yang menjangkau penyandang disabilitas dan perempuan. Itu dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pemerintahan kelurahan/desa inklusif, serta integrasi isu gender dalam pembuatan kebijakan pembangunan daerah.
Adapun Kabupaten Kutai Kertanegara yang mendapat Inspirasi Ekonomi Berkelanjutan memiliki 120 hektare (ha) budidaya rumput laut yang sudah merambah pasar internasional, menerbitkan Perda Nomor 3/2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perda Nomor 18/2016 tentang Pengelolaan Rawa dan Gambut.
Terakhir, Kabupaten Malinau yang mendapat penghargaan Inspirasi Lingkungan Lestari berhasil mengelola konservasi hutan seluas 1,3 juta ha di Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM). Kabupaten ini juga mendapat penghargaan Inspirasi Lingkungan Lestari karena telah berhasil membentuk pelibatan multi-pihak untuk kelestarian lingkungan, dan pengelolaan sampah berbasis desa.
Komitmen Kepala Daerah Dukung Daya Saing Berkelanjutan
Keberhasilan serta inovasi tiap daerah tidak lepas dari berbagai hambatan. Herman mengatakan, ada dua hambatan daerah dalam mencapai daya saing berkelanjutan yang baik.
Pertama, masalah kapasitas fiskal daerah. “Bukan karena faktor keterbatasan (fiskal) daerah, tetapi kebijakan lain yang terkait misalnya undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah. Itu belum mampu menaikkan kemampuan fiskal daerah,” kata Herman.
Kedua, terkait komitmen kepala daerah yang mempengaruhi proses perencanaan, penganggaran, dan kebijakan di empat pilar. "Komitmen ini nomor satu. Di mana daerah yang kita periksa, kenapa bisa maju, mengapa bisa menjadi champion. Komitmen kepala daerah adalah kunci," kata Safrizal.
Kepemimpinan daerah mempengaruhi bagaimana daerah dapat mencapai daya saing berkelanjutan yang tinggi, sehingga dapat mencapai inovasi-inovasi yang menjadi unggulan tiap daerah.
Dalam kesempatan yang berbeda, Bupati Kabupaten Sanggau Paolus Hadi menyampaikan ia berkomitmen menerapkan kebijakan yang menunjang tata kelola berkelanjutan. “Tata kelola juga bicara kolaborasi dengan pelibatan unsur-unsur, baik dari pemerintah sendiri, masyarakatnya, kemudian lembaga-lembaga pendamping, teman-teman NGO, dan juga teman-teman perusahaan,” kata Paolus dalam wawancaranya dengan Katadata (1/12).
Paolus menjelaskan, perkebunan sawit mendominasi ekonomi wilayahnya. Kondisi itu menjadikan tata kelola sebagai isu krusial. “Tapi kami tidak bisa biarkan kalau tidak terkontrol dalam konteks keberlanjutannya, baik dari sisi lingkungan hidup, produksinya, dan dari sisi keterlibatan masyarakat,” kata Paolus.
Ke depannya, Paolus akan melakukan evaluasi atas komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendamping, NGO, dan perusahaan. Salah satu tantangan yang harus diselesaikan adalah untuk meyakinkan masyarakat bahwa keberlanjutan harus berjalan berbarengan dengan ekonomi.
"Ekonomi yang berkelanjutan ini tetap dibarengi dengan tata kelola yang baik. Mungkin digitalisasinya kita akan sempurnakan," tutup Paolus.
