Pendidikan Bermutu Hingga Pelosok Nusantara
Pemerintah terus menjaga tren peningkatan alokasi anggaran fungsi pendidikan untuk mengurangi kesenjangan dan menjaga keadilan sosial. Pemerintah memastikan negara hadir dalam memberi layanan pendidikan bagi siswa di wilayah-wilayah terjauh, terpencil, perbatasan, termiskin, dan berpihak pada kelompok paling rentan dalam
pembangunan.
Dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah memastikan anggaran pendidikan tetap 20 persen dari APBN. Secara nilai, alokasi tahun depan meningkat 3,3 persen dari tahun ini menjadi Rp 440,9 triliun. Dana tersebut di antaranya dialokasikan untuk membangun 61,2 ribu ruang kelas, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 262,1 ribu sekolah, dan tunjangan Profesi Guru bagi 1,9 juta guru.
Selain itu, anggaran juga disalurkan untuk melanjutkan program Sekolah Garis Depan (SGD). Program penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi siswa di pelosok negeri tersebut antara lain membangun 114 sekolah baru dan merevitalisasi 49 sekolah yang ada.
Kemudian, pemerintah juga akan membangun 11 sekolah bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk mendukung program SGD, pemerintah akan menugaskan sebanyak 6.296 guru garis depan (GGD). Harapannya target partisipasi sekolah pada 2018 bisa terdongkrak jadi 89,7 persen.
