Audit BPK: SKK dan 4 Pemda Tidak Wajar

Badan Pemeriksa keuangan memberikan opini Tidak Wajar (TW) pada laporan keuangan Satuan Kinerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) periode 2015. Hasil audit ini menjadi yang terburuk bagi lembaga ini dalam lima tahun terakhir.  Sebelumnya, SKK MIgas selalu mendapatkan opini tertinggi, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

(Baca: Simpan Banyak Masalah, BPK Vonis Laporan SKK Migas Tidak Wajar)

Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi menyadari bahwa opini yang diterima lembaganya adalah yang paling buruk. “Saya akuntan jadi paham bahwa opini tidak wajar adalah opini yang paling tidak baik”, kata Amien,

(Baca: Divonis BPK Tidak Wajar, SKK Migas: Itu Opini Paling Tidak Baik)

Selain SKK Migas, empat pemerintah daerah lain juga mendapat opini yang sama pada 2015. Keempatnya adalah kabupaten di Sulawesi dan Maluku. Satu diantaranya yakni Kabupaten Pulau Taliabu telah mendapatkan opini terburuk sejak 2014. Sisanya mengalami penurunan tingkat opini dibanding tahun sebelumnya.