INFOGRAFIK: Politisi di Kursi Komisaris BUMN

Jabatan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya mayoritas diduduki oleh birokrat dan politisi. Transparency International Indonesia (TII) mencatat, dari 562 komisaris di 59 BUMN dan 60 anak usaha, sebanyak 174 orang (31%) merupakan birokrat dan 165 orang (29,4%) adalah politisi. 

Sementara yang berlatar belakang profesional hanya sebanyak 133 orang (23,7%). TII juga mencatat sebanyak sebanyak 29 orang (5,2%) merupakan aparat penegak hukum, yakni polisi dan jaksa. TII menilai, banyaknya politisi yang duduk di kursi BUMN dan anak usahanya sebagai praktik bagi-bagi jabatan. 

“BUMN selalu diisi komisaris dengan latar belakang tidak sesuai dengan kepentingan bisnisnya, dengan keterampilan yang barangkali berbeda. Itu disebut bagi-bagi jabatan yang masuk skema patronase,” kata Sekretaris Jenderal TII Danang Widoyoko pada 30 September. 

TII mencatat, dari 165 orang komisaris yang berafiliasi politik, sebanyak 104 orang merupakan kader partai sedangkan 61 orang merupakan relawan politik. Dari komisaris yang merupakan kader partai, sebesar 48,6% adalah kader Partai Gerindra. Sementara kader Partai Demokrat dan Golkar ada di urutan berikutnya dengan masing-masing sebesar 9,2℅ dan 8,3℅.