Ribuan Dapur MBG Dibangun di Daerah Terpencil

Jakarta - 8.286 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) akan didirikan di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan ditargetkan tuntas pada Januari 2026.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan satuan tugas di pemerintah daerah tingkat II dan tingkat I terkait percepatan pembangunan SPPG terpencil ini.

“Kami sudah mendata bahwa di Sumatra akan ada 1.945 SPPG terpencil; di Jawa kami data sementara ada 235 [unit], di Kalimantan ada 1.783, Sulawesi 969 SPPG terpencil; Bali, Nusa Tenggara itu ada 1.265; Papua totalnya akan ada 2.043,” kata dia, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR, di Jakarta, Rabu (12/11).

Dari 8.286 SPPG di daerah 3T ini, sebanyak 8.218 di antaranya sudah terverifikasi dan memiliki investor, dengan 68 lainnya masih dalam proses.

“Jadi [SPPG terpencil] ini tersebar di 35 provinsi, di 324 kabupaten, 2.465 kecamatan,” kata Dadan.

BGN menargetkan sebagian besar SPPG terpencil tersebut dapat terbangun paling lambat Desember 2025, dan sebagian lainnya pada Januari 2026.

Rencana pendirian SPPG 3T itu merupakan bagian dari pengembangan jumlah SPPG secara nasional yang mencapai 30 ribu unit.

Sejauh ini, SPPG operasional alias yang sudah beroperasi mencapai 14.773 unit, SPPG yang sudah berstatus terverifikasi mencapai 14.189 unit, dengan kuota sisa 1.038 unit.

Dengan angka-angka itu, Dadan menyebut program MBG sudah menjangkau 100% provinsi; 99,1% kabupaten/kota seluruh Indonesia (509 dari total 514); serta 99,1% kecamatan (7.022 dari total 7.285).

Lewat penyediaan total 1,8 miliar porsi makan, program MBG juga disebut sudah melayani 41,6 juta orang, atau lebih dari 50% dari total target 82,9 juta warga.

Kriteria Dapur MBG 3T

Dadan menjelaskan daerah yang jadi lokasi pengembangan SPPG terpencil itu memiliki sejumlah kekhasan. Di antaranya, akses yang jauh dari daerah lain.

“Pokoknya seluruh warga negara Indonesia yang sulit dicapai oleh daerah lainnya lebih dari 30 menit, kami akan (dirikan) Pelayanan Satuan Pemenuhan Gizi Terpencil,” kata Dadan.

Selain itu, tolok ukur pendirian SPPG itu juga ialah keberadaan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah tersebut.

“Di situ ada anak sekolah, tidak ada anak sekolah, selama ada ibu hamil, ibu sudah anak balita, kita akan dirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Wilayah Terpencil,” jelasnya.

Di samping itu, pihaknya juga menyesuaikan kapasitas penyediaan porsi makanan SPPG itu dengan kebutuhan daerahnya. SPPG ini berkapasitas di bawah 1.000, atau rata-rata melayani 300 warga.

“Kita akan operasikan sama seperti daerah aglomerasi. Jadi total yg dilayani daerah terpencil dengan 8.286 [SPPG] ini kurang lebih antara 2,5 sampai 3 juta penerima manfaat,” kata Dadan.

Dapur MBG ini juga akan didirikan dengan dengan ukuran 10x15 meter. Soal lokasi dan calon investornya, BGN menyerahkan itu kepada pemerintah daerah.

“Karena bangunan ini beda dengan daerah aglomerasi yg kita berikan insentif harian. Kalau SPPG daerah terpencil ini SPPG dibangun, begitu selesai langsung kita sewa in advance 4 tahun,” kata Dadan.