KOMIK: Maju Kena, Mundur Gibran

Kamila Meilina
21 November 2026, 09:00

Gibran Rakabuming Raka akhirnya meninggalkan kursi Wakil Presiden. Keputusan tersebut menjadi babak baru perjalanan politik putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu, setelah polemik dokumen pendidikan dan tekanan politik di parlemen kian menguat. Pengunduran diri Gibran juga mengakhiri proses politik yang mengarah pada pemakzulan dirinya melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR.

Polemik bermula dari persoalan ijazah SMA atau sederajat yang menjadi salah satu syarat pencalonan wakil presiden. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau dokumen kelulusan setingkat SMA dari luar negeri yang dapat disetarakan. Namun, MK menyatakan permohonan perkara tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Tekanan hukum bertambah setelah Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi dalam perkara surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. MA menyatakan surat keterangan tersebut batal dan mewajibkan pemerintah mencabutnya. Putusan itu kemudian ditindaklanjuti dengan pencabutan surat keterangan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 12 November 2026.

Persoalan tersebut turut mendorong munculnya desakan pemakzulan di DPR. Usulan HMP mendapat dukungan sekitar 120 anggota DPR dan dijadwalkan dibahas dalam rapat paripurna pada 12 November 2026. Namun, agenda tersebut batal setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada hari yang sama.

Gibran menyatakan pengunduran dirinya merupakan keputusan pribadi yang telah melalui pertimbangan panjang. Ia membantah langkah tersebut berkaitan dengan polemik ijazah dan menegaskan seluruh dokumen pendidikannya telah diserahkan kepada pengadilan.

"Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan," kata Gibran dalam pernyataan resminya.

Di luar persoalan pergantian wakil presiden, mundurnya Gibran juga menandai perubahan dalam peta politik di sekitar Jokowi. Pengaruh politik mantan presiden tersebut dinilai mulai melemah seiring mencuatnya berbagai persoalan yang melibatkan dirinya dan keluarga.

Situasi itu turut membayangi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang selama ini lekat dengan keluarga Jokowi. Tiga kader PSI yang berada di kabinet, yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, mengundurkan diri dari partai pada 9 November 2026. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai fenomena tersebut menjadi salah satu indikasi memudarnya pengaruh atau Jokowi effect.

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Bintan Insani

Cek juga data ini