Memahami Oligarki dan Praktiknya di Indonesia

Image title
18 Desember 2021, 00:00
Oligarki
ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/rwa.
Pasangan Bupati/Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah (kedua kanan) - Panji Tirtayasa (kanan) dan Wali Kota Cilegon/Wakil Wali Kota Heldy Agustian (kedua kiri) - Sanuji (kiri) foto bersama usai pelantikan di Serang, Banten, Jumat (26/2/2021). Dua pasang kepala daerah hasil Pilkada Serentak tersebut dilantik untuk masa jabatan 2021-2026.

Oligarki merupakan istilah untuk pemerintahan yang mana struktur kekuasaannya dikuasai oleh sekelompok kecil orang luar, atau beberapa individu terpilih untuk mengendalikan keputusan para pemimpin atau pemerintah.

Oligarki tidak pernah digunakan sebagai istilah resmi untuk bentuk pemerintahan dan hanya digunakan sebagai kritik. Itu juga sering digunakan sebagai cara untuk menunjukkan pengaruh orang kaya dan berkuasa dalam politik, serta pemerintahan yang biasanya digunakan untuk menguntungkan diri mereka sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

Sebuah negara yang dianggap memiliki pemerintahan oligarki juga bisa disebut sebagai oligarki, seperti dalam pandangan orang diluar bangsa yang menganggap bangsa tersebut sebagai oligarki yang menindas.

Oligarki juga dapat merujuk pada kelas orang yang memiliki kekuasaan dalam sistem. Misalnya, sebuah negara dijalankan oleh oligarki yang terdiri dari beberapa industrialis kuat.

Oligarki Menurut Winters

Menurut Profesor Northwestern University Jeffrey A Winters, oligarki dibagi menjadi dua dimensi. Dimensi pertama adalah oligarki memiliki kekuasaan besar secara sistematik walaupun memiliki status minoritas di dalam sebuah komunitas. Dimensi kedua oligarki punya dasar kekuasaan dan kekayaan material yang sangat sulit untuk diseimbangkan dan dipecah.

Menurut Winters, oligarki dibedakan menjadi dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki mempunyai suatu dasar kekuasaan serta kekayaan material yang sangat sulit untuk dipecah dan juga diseimbangkan. Sedangkan dimensi kedua menjelaskan bahwa oligarki mempunyai suatu jangkauan kekuasaan yang cukup luas dan sistemik, meskipun mempunyai status minoritas di dalam sebuah komunitas. 

Maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang oligarki harus mempunyai dasar kekuasaan yang sulit dipecah serta jangkauan yang harus sistemik.

Untuk memperjelas mengenai oligarki, Winters menggolongkan oligarki menjadi empat ciri utama antara lain, tingkat keterlibatan langsung oligarki dalam pemaksaan hak atas harta dan kekayaan, keterlibatan oligarki pada kekuasaan atau pemerintahan, sifat keterlibatan dalam memaksa apakah kolektif atau terpecah, dan yang terakhir sifat liar atau jinak.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, Winters juga membuat empat tipe ideal untuk oligarki, yaitu:

1. Oligarki Panglima

Oligarki muncul dengan kekuasaan yang memaksa atau dengan kekerasan secara langsung. Oligarki panglima mempunyai tentara hingga senjata untuk merebut sumber daya secara langsung kekuasaan milik oligarki lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengumpulan kekayaan dilakukan dengan menaklukan satu panglima dengan panglima lain, akibatnya ancaman yang paling dominan terjadi pada klaim harta daripada pendapatan. Oligarki panglima pernah terjadi pada masa pra sejarah, Eropa zaman pertengahan dan keluarga yang berseteru di Pegunungan Appalachia.

2. Oligarki Penguasa Kolektif

Oligarki mempunyai kekuasaan serta berkuasa dengan cara kolektif melalui lembaga yang memiliki aturan atau norma. Dalam oligarki ini, para penguasa akan saling bekerja sama dalam mempertahankan kekayaannya dengan cara memerintah suatu komunitas. Oligarki penguasa kolektif bisa ditemukan pada komisi mafia, pemerintahan Yunani-Roma dan juga praktek politik pasca Soeharto di Indonesia.

3. Oligarki Sultanistik

Oligarki yang terjadi ketika monopoli sarana pemaksaan terletak pada satu tangan oligarki. Terdapat suatu hubungan antara oligarki (patron-klien) dengan oligarki yang berkuasa. Oligarki sultanistik memberikan wewenang dan juga kekerasan pada penguasa utama saja, sedangkan para oligarki yang lain hanya menggantungkan pertahanan kekayaan serta harta mereka pada oligarki utama atau tunggal. Hal ini pernah terjadi di Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto.

Halaman:
Editor: Intan
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...