Profil 14 Calon Komisioner Komnas HAM yang Diuji DPR Hari Ini
Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat hari ini Jumat (30/9) menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). DPR akan memilih 7 dari 14 nama yang diajukan oleh panitia seleksi.
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto Komnas HAM butuh penyegaran terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI). Dia menilai penindakan untuk pengentasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih bersifat parsial sehingga keberpihakan terhadap perlindungan buruh migran belum maksimal.
"Dalam konteks kejahatan transnasional, buruh migran belum mendapatkan perlindungan yang maksimal. Karena itu butuh penyegaran di Komnas HAM untuk perjuangkan perlindungan buruh migran," kata Didik saat uji kelayakan calon anggota Komnas HAM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (30/9).
Pekerjaan lain yang perlu menjadi perhatian Komnas HAM disampaikan oleh Politisi Partai Persatuan Pembangunan Cucun Ahmad Sjamsurijal. Ia menilai selama ini Komnas HAM kurang memperbaharui data terkait konflik agraria yang dihadapi masyarakat.
"Ketika mengawal advokasi suatu kasus, sejauh mana integritas Komnas HAM. Banyak konflik agraria yang disebut penanganan-nya lemah dan lembek," ucapnya.
Dalam proses seleksi kali ini, Komisi III menggelar uji kepatutan dan kelayakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan untuk 12 calon yang dilangsungkan pada Jumat (30/9). Mereka adalah Abdul Haris Semendawai, Amiruddin, Anis Hidayah, Antonio Pandjasto Hardojo, Atnike Nova Sigiro, Beka Ulung Hapsara, Chrisbiantoro, Hari Kurniawan, Prabianto Mukti Wibowo, Pramono Ubaid Tanthowi, Putu Elvina, dan Rita Serena Kalibonso.
Sementara itu pada Senin (3/10), ada dua calon anggota Komnas HAM yang menjalani uji kelayakan yaitu Saurlin P. Siagian dan Uli Parulian Sihombing.
Berikut profil 14 calon Komisioner Komnas HAM periode 2022-2027
1. Abdul Haris Semendawai
Lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini pernah dua kali menjabat sebagai ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia, pada 2008-2013 serta 2013-2018.
Sebelumnya, ia tergabung dalam Lembaga Kajian Hak-Hak Masyarakat (Lekhat) Yogyakarta, bergabung dengan ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) sebagai pengacara, pernah juga menjabat sebagai Wakil Direktur ELSAM di bidang Program, Koordinator Divisi Capacity Building TAPAL Jakarta, selanjutnya bergabung menjadi Anggota LPSK periode 2008-2013.
2. Amiruddin Al Rahab
Amiruddin menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Sejarah di FSUI serta S2 di Departemen Politik FISIP-UI. Ia merupakan Wakil Ketua Komnas HAM bidang Eksternal periode 2018-2022.
3. Anis Hidayah
Lulusan Universitas Jember ini dikenal sebagai aktivis Hak Asasi Manusia, ia kerap menyoroti perihal kasus buruh migran Indonesia di luar negeri. Perjalanan karir Anis meliputi Member of Executive Committee of Migrant Forum in Asia (Desember 2008-sekarang), Direktur Eksekutif Migrant Care (Mei 2004-sekarang), Solidaritas Perempuan Jatim (1998-1999), serta JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) Jember, Jawa Timur (1999).
4. Antonio Padjasto Hardojo
Antonio mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas indonesia, serta gelar master dalam hukum HAM internasional dari University of Essex di Inggris.
Ia dikenal sebagai praktisi hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama dalam isu-isu demokrasi.
5. Atnike Nova Sigiro
