HAM: Berita Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Terkini - Kabar HAM

Komnas HAM mengungkap temuan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral selama Pemilihan Umum 2024. Sebarannya mulai dari ASN level desa hingga gubernur.

Komnas HAM mengimbau Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) untuk tidak menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Pulau Rempang.

Insiden bentrokan terjadi antara kepolisian dan warga Rempang yang menolak relokasi pada 7 September dan 11 September 2023.

Rekomendasi Komnas HAM menyusul adanya sejumlah laporan dari serikat buruh karena menurunnya kualitas kehidupan pekerja usai diterapkannya Permenaker 5/2023.

Komnas HAM) melakukan investigasi dan verifikasi terkait dugaan kekerasan aparat keamanan terhadap murid sekolah saat bentrokan di Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (7/9).

Pekan lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis temuan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat.

Sepekan terakhir, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan temuan atas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat.

omnas HAM memberikan lima kriteria bagi bakal calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Apa saja syarat caleg yang bisa dipiih menurut Komnas HAM?

Sepanjang 2022 ada 132 kasus pidana baru terkait dengan hukuman mati. Sementara itu, dalam daftar tunggu eksekusi ada 428 orang.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis mati kepada Ferdy Sambo, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Bagaimana status hukum mati dalam hukum positif Indonesia?

Preside Jokowi akan membentuk mekanisme pemulihan korban 12 pelanggaran HAM berat.

Komnas HAM mengecam kekerasan yang terjadi, dan berharap semua pihak dapat turut membantu menghentikan provokasi dan sentimen negatif.

Komnas HAM menilai PSSI tidak memperhatikan faktor keamanan yang terdapat di regulasi FIFA.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan sejumlah pasal dalam RKUHP yang akan disahkan DPR hari ini yang berpotensi melanggengkan diskriminasi

Komnas HAM periode 2022—2027 memutuskan prioritas kerja enam bulan ke depan, yaitu pelanggaran HAM yang berat dan permasalahan HAM di Papua.