Jokowi Digugat ke Pengadilan Soal Ijazah Palsu, Apa Kata Istana?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan penggunaan ijazah palsu pada pemilihan presiden 2019 lalu. Gugatan didaftarkan oleh Bambang Tri Mulyono pada Senin (3/10).
Berdasarkan penelusuran di laman resmi pengadilan Jakarta Pusat, gugatan terhadap Jokowi tercatat dengan nomor perkara 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Adapun klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Tidak hanya Jokowi, Bambang juga menggugat Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
“Menyatakan tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar,” jelas Bambang dalam petitum aduan seperti dikutip dari laman resmi Pengadilan Jakarta Pusat, Selasa (4/10)
Dalam gugatan itu, Bambang menyebut Jokowi bersama tergugat lainnya telah memberikan dokumen palsu berupa ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Joko Widodo. Dokumen yang dituduh tidak benar itu digunakan sebagai kelengkapan syarat pencalonan pada Pilpres 2019 yang diserahkan ke KPU.
Menanggapi gugatan itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwanto mengatakan agar aparat untuk tidak terlalu menggubris aduan tesebut. Dini menyebut perkara yang digugat adalah perkara kecil.
"Jangan dihabiskan hanya untuk menangani hal remeh temeh yang tujuannya sekadar mencari sensasi atau menimbulkan provokasi," kata Dini dalam pesan singkat, Selasa (4/10).
Menurut Dini, sumber daya aparat penegak hukum dan pengadilan harus digunakan dengan sebagaimana mestinya. Untuk itu, masyarakat diminta untuk tidak membuat lelucon atau prank kepada aparat dengan gugatan yang tak berdasar.
Di sisi lain, ia meminta aparat hukum harus semakin cerdas dalam memilah gugatan yang bersubstansi. Ia juga berharap agar terdapat mekanisme sanksi terhadap pihak yang menyampaikan gugatan secara asal-asalan. Dini memastikan, semua ijazah yang digunakan Jokowi adalah asli.
"Ini dapat dibuktikan dengan mudah," katanya.
Meski membantah tuduhan Bambang, Dini mengatakan pengajuan gugatan merupakan hak warga negara. Ia mempersilakan pengajuan gugatan apabila ada bukti yang cukup.
"Apabila gugatan mengada-ada, jelas hanya akan menampar muka penggugat sendiri," ujar Dini.
Dini menilai, masyarakat juga bisa menilai kredibilitas penggugat serta mempertanyakan motivasi penggugat.
