Ada Pesan Terselubung PDIP di Balik Teguran Lisan untuk Ganjar
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat teguran lisan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan usai menyatakan kesiapan menjadi calon presiden saat menjadi pembicara di salah satu stasiun televisi swasta. Teguran itu diterima setelah bertemu dengan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.
Usai menerima langsung teguran lisan dari partai, Ganjar meninggalkan kantor DPP PDIP di kawasan Menteng Jakarta Pusat Senin (24/10) dengan santai. Saat ditanya apakah setelah mendapat teguran Ganjar akan berhenti bicara soal pencapresan, dia hanya menjawab singkat.
"Soal capres itu urusannya bu Mega ya," ujar Ganjar singkat.
Saat ini nama Ganjar telah masuk dalam bursa calon presiden setelah ia dideklarasikan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Senin (3/10). Deklarasi itu tepat di hari yang sama dengan deklarasi Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasional Demokrat.
Menanggapi namanya yang masuk dalam bursa capres dari partai lain, Ganjar tak banyak berkomentar. Begitu pula saat ditanya apakah ia akan maju sebagai capres bila diusung oleh partai lain.
“Partai biar sama-sama partai suaranya ya,” ujar Ganjar.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa urusan penetapan calon presiden merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Karena itu, sebelum ada pengumuman dari Mega, maka kader dilarang untuk berbicara mengenai sosok calon presiden dan wakil presiden.
Mengenai pernyataan kesiapan menjadi capres yang disampaikan Ganjar, PDIP menurut Komarudin bisa memahami sebagai hal yang dapat dipahami. Pernyataan itu menurut dia tidak melanggar aturan partai. Meski begitu ucapan Ganjar yang menyatakan siap maju sebagai capres dinilai multitafsir dan bisa menimbulkan kegaduhan.
Peran Sentra Megawati
Peneliti dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai teguran lisan yang diterima Ganjar merupakan upaya partai untuk menertibkan kader. Meski begitu, ia menilai lewat pemberian sanksi itu, PDIP sebenarnya ingin menyampaikan pesan pada internal dan eksternal partai mengenai peran sentra Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sesuai amanat kongres PDIP, persoalan capres hanya boleh dibahas setelah ada mandat dari Mega.
"Sanksi menegaskan kembali mengenai persoalan bakal calon presiden adalah kedaulatan prerogatif dari ketua umum sebagaimana amanat kongres," ujar Bawono kepada Katadata.
Sanksi yang diterima Ganjar menurut Bawono sekaligus menjadi penegasan mengenai nasib Ganjar dalam Pilpres 2024. Tidak bisa tidak, bila tetap ingin berada di bawah perahu PDIP, Ganjar harus sabar menunggu keputusan partai.
Di sisi lain, bila maju dari partai lain tanpa mendapat restu PDIP, ia memperkirakan suara Ganjar dari pemilih PDIP akan gembos. Hal itu lantaran internal PDIP selama ini dikenal sebagai partai kader yang solid. Menurut Bawono bila nantinya Ganjar memutuskan maju tanpa restu PDIP, ia juga akan mengalami kerugian besar
“Ganjar Pranowo juga akan mendapat penilaian sebagai politisi oportunis tidak taat partai,” ujar Bawono.
Hingga saat ini PDIP memang belum mengumumkan calon presiden dan wakil presiden. Dua nama yang muncul adalah Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Dalam sejumlah survei, nama Ganjar selalu masuk dalam urutan dua teratas.
Dukungan terhadap Ganjar juga mulai datang dari sejumlah partai seperti kader Partai Persatuan Pembangunan. Ganjar juga sudah dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Solidaritas Indonesia.
