6 Poin Pidato Anies di Milad PKS Sentil Konsep Negara hingga Jalan Tol

Calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyampaikan pidato kebangsaan dalam perayaan ulang tahun Partai Keadilan Sejahtera yang berlangsung di Istora Senayan, Sabtu (20/5). Perayaan ulang tahun PKS ke-21 itu juga dihadiri Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla juga hadir dan memberikan pidato. 

Selain petinggi PKS, petinggi Partai Demokrat dan Partai Nasional Demokrat yang mendukung Anies sebagai capres juga turut hadir. Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. 

Apa saja yang disorot Anies dalam pidato selama 30 menit di hadapan ribuan kader PKS yang memadati Istora Senayan? 

Anies Sebut Momen Kebangkitan

Mengawali pidatonya, Anies mengingatkan pentingnya semangat untuk mewujudkan Indonesia bangkit. Hal itu disampaikan Anies karena perayaan milad PKS bertepatan dengan hari kebangkitan nasional yang diperingati setiap 20 Mei. 

Menurut Anies, segenap elemen bangsa hari ini perlu menyatukan langkah untuk bergerak lebih cepat mendorong pertumbuhan di segala bidang. Ia menyebut kebangkitan yang sudah dimulai Indonesia tidak akan berarti bila semua pihak tidak bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan. 

“Bangsa ini harus bisa bangkit lebih kuat sambil kita lihat sejarah ribuan tahun ada negara bangkit dan negara hilang,” ujar Anies. 

Negara dan Kekuasaan

Usai membahas arti kebangkitan, Anies melanjutkan pidatonya mengenai konsep bernegara. Ia menyebut sebagai institusi politik, pada praktiknya ada negara yang menerapkan sikap ekstraktif atau memeras.  Negara yang digerakkan oleh kelompok ekstraktif menurut Anies akan cenderung mengkonsolidasikan kekuatan pada satu kelompok. 

“Negara dengan institusi bersifat memeras menyingkirkan kelompok yang berbeda,” ujar Anies. 

Ia menyebut konsep politik yang digerakkan oleh kelompok ekstraktif cenderung mengabaikan partisipasi publik. Meski begitu, ia tidak menyebutkan contoh pemerintahan yang menganut prinsip ekstraktif ini. “Mudah-mudahan tanda-tanda yang seperti itu tidak ada dalam negeri kita,” ujar Anie lagi. 

Partisipasi Publik 

Berlawanan dengan penyelenggara negara yang bersifat ekstraktif, Anies menyebut institusi politik lainnya adalah yang lebih merangkul banyak kelompok atau dikenal dengan institusi yang inklusif. Ia menyebut pemerintahan yang menerapkan prinsip inklusivitas akan merangkul lebih banyak kelompok dalam pengambilan kebijakan. 

Menurut Anies, pemerintahan yang inklusif akan memastikan meritokrasi berjalan di pemerintahan. Selain itu, negara dengan institusi politik yang menjunjung tinggi inklusi ini menjunjung tinggi kesempatan kepada warga untuk menyuarakan aspirasinya tanpa sedikit pun rasa takut. 

“Negara yang tidak baperan yang membuka ruang pada kritik. jangan sampai kata-katapun dilarang untuk diartikulasikan,” ujar Anies. 

Pemerataan Pembangunan  

Dalam konteks ekonomi, Anies kembali menyinggung institusi negara yang bersifat ekstraktif cenderung memberi kekuasaan pada kelompok tertentu. Menurut Anies sikap ini akan membuat pembangunan hanya lebih diarahkan untuk memastikan terpenuhinya kepentingan kelompok tertentu.