Unjuk Rasa Warga Rempang Batam Kembali Ricuh, 6 Orang Terluka
Aksi unjuk rasa warga yang menolak pengembangan Kawasan Rempang di depan kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam Senin (11/9) diwarnai kericuhan. Laporan wartawan Antara menyebutkan warga yang awalnya melakukan aksi dengan damai, tiba-tiba ricuh dengan menghancurkan pagar.
Tidak hanya itu, batu, kayu, hingga bom molotov dilemparkan ke arah halaman kantor BP Batam. Sebaliknya petugas keamanan menembakkan gas air mata dan water canon ke arah kerumunan aksi unjuk rasa. Dari pantauan wartawan, beberapa petugas dan karyawan BP Batam ada yang terluka akibat terkena lemparan batu.
Masih menurut laporan Antara, di lapangan suasana masih belum kondusif. Petugas gabungan yang berjaga masih berusaha menghadang beberapa warga yang sudah masuk ke halaman kantor BP Batam. Beberapa orang petugas pengamanan aksi unjuk rasa terluka akibat lemparan batu.
Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan salah satu korban yang terluka merupakan pejabat utama BP Batam, yakni Direktur Pengamanan (Dirpam) BP Batam Brigjen Pol Muhammad Badrus. Mereka yang terluka langsung dibawa ke klinik yang ada di dalam kantor BP Batam untuk mendapat perawatan.
"Ada sekitar enam orang yang terluka, baik dari Ditpam maupun dari polisi. Salah satunya yang terluka itu Jenderal bintang satu. Dia kena lemparan di bagian dagu sampai berdarah," ujar Kepala Humas BP Batam Ariastuty atau yang lebih akrab disapa Tuty.
Hingga saat ini situasi di sekitar kantor BP Batam masih belum kondusif. Warga yang ikut unjuk rasa masih bertahan di sekitar kawasan kantor BP Batam.
Petugas pengamanan dari TNI/Polri, Satpol PP, dan Ditpam BP Batam juga masih menjaga dengan atribut lengkap. Tidak hanya itu, kendaraan taktis juga disiagakan untuk menahan amukan warga.
Pada Kamis (7/9), kerusuhan pecah di Pulau Rempang Batam. Kerusuhan mbermula dari penolakan warga atas rencana BP Batam melakukan pengukuran tanah untuk dijadikan kawasan terpadu. Masyarakat menolak lantaran tak mau dicerabut dari tanah adat. Sementara pemerintah Batam mengklaim telah menyediakan relokasi dan ganti rugi. Pada kerusuhan itu polisi menahan 7 tersangka.
