Kumpulkan Menteri dan Pejabat, Bahlil Bahas Kelanjutan Proyek Rempang
Sejumlah menteri dijadwalkan membahas percepatan pengembangan kawasan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (17/9). Kepala Biro Promosi, Humas dan Protokol Ariastuty Sirait mengatakan dalam kegiatan itu Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia akan melakukan rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan di kawasan Pulau Rempang, Kota Batam.
Dalam rapat tersebut Menteri Bahlil mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agraria Tata Ruang/BPN Hadi Tjahjanto. Selain itu juga hadir Wakapolri, Wakil Jaksa Agung, Kepala Badan Informasi Geospasial, Gubernur Kepulauan Riau, Kepala BP Batam, dan Forkopimda Provinsi Kepri.
Sebelumnya Menteri Bahlil mengungkapkan telah mendapat arahan Presiden Joko Widodo untuk kembali turun ke Kota Batam. Bahlil mendapat tugas mengawal percepatan pengembangan kawasan Rempang.
Ariastuty menyebutkan kehadiran Menteri Bahlil beserta rombongan diharapkan dapat memberikan dorongan positif dan menjadi angin segar bagi percepatan realisasi investasi di Batam. BP Batam optimistis jika pengembangan Rempang sebagai mesin ekonomi baru Indonesia bisa terealisasi dengan baik.
Menurut Ariastuty proyek Rempang Eco City bisa memberikan multiplier effect terhadap kota/kabupaten di sekitar. Selain itu ia meyakini proyek tersebut akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kepri.
“Iklim investasi yang kondusif guna mencapai kemajuan yang signifikan bagi perkembangan ekonomi serta kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Batam,” ucapnya.
Dalam kunjungan ke Batam ini, kata Ariastuty, ketiga menteri itu tidak dijadwalkan pergi ke Rempang pada hari ini. Koordinasi dilakukan di Kota Batam.
Rencana pemerintah membangun Rempang Eco City mendapat penolakan dari sebagian masyarakat. Pada Kamis (7/9) bentrok pecah saat masyarakat yang menolak dipindahkan melakukan demonstrasi saat tim gabungan dari BP Batam akan melakukan pengukuran tanah. Demonstrasi berakhir rusuh diwarnai aksi represif dari petugas keamanan.
Komnas HAM Investigasi Kekerasan di Rempang
Sebelumnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan investigasi dan verifikasi terkait dugaan kekerasan aparat keamanan terhadap murid sekolah saat bentrokan di Rempang. Bentrokan tersebut terjadi karena warga sekitar menolak penggusuran tempat tinggal mereka menjadi proyek Rempang Eco City.
Sebanyak enam komisioner Komnas HAM terjun ke Rempang. Tim menuju SMP Negeri 22 Batam dan SD Negeri 24 Galang, yang siswanya menjadi korban gas air mata pada saat kejadian. Komisioner Mediasi Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo mengatakan mereka menindaklanjuti informasi dari media massa.
"Selain itu kami juga mendapat laporan dari masyarakat, bahwa banyak siswa SMP dan SD terkena gas air mata. Hal ini menimbulkan traumatik kepada siswa," ujar Mukti di Batam Kepulauan Riau, Sabtu (16/9).
Dia menjelaskan Komnas HAM sudah mendapat penjelasan langsung dari kepala sekolah maupun guru yang mengajar di sekolah tersebut terkait peristiwa 7 September. "Apakah ini dibenarkan sesuai SOP (standar operasional prosedur), apakah ini ada pelanggaran, ini membutuhkan penyelidikan lebih lanjut," kata dia.
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Putu Elvina mengatakan kepolisian sudah memberikan trauma healing kepada murid tersebut. Namun, mereka akan memastikan apakah siswa tersebut bisa terobati atau tidak, karena untuk memberikan trauma healing itu tidak cukup hanya satu kali. Dia menyebut harus melakukan asesmen mendalam oleh lembaga yang memiliki peran memberikan trauma healing.
