Waketum PPP: Kami Yakin Survive di Pemilu 2024, Patahkan Temuan Survei

Pemilu 2019 menjadi pesta demokrasi yang tidak mudah bagi Partai Persatuan Pembangunan. Kasus hukum yang menjerat Ketua Umum partai jelang pemilu membuat akar rumput partai goyang. Namun, PPP menunjukkan eksistensi dengan tetap menjadi partai yang lolos ke Senayan dengan perolehan 4,4% suara. 

Pada pemilu 2024 sejumlah lembaga survei kompak memprediksi PPP tak lolos ke parlemen. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis akhir Mei 2023 menunjukkan partai yang berdiri sejak 1973 ini diprediksi hanya meraup 2,9% suara. 

Dalam wawancara khusus dengan Katadata.co.id, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan partainya tak gentar dengan hasil survei. Bahkan ia meyakini PPP kini berada dalam posisi terbaik untuk kembali menjadi partai besar yang telah memiliki sejarah panjang dalam pesta demokrasi di Indonesia.

Keyakinan Arsul diperkuat dengan sikap PPP yang telah lebih awal menyatakan dukungan pada salah satu capres dalam pilpres. Menurut Arsul, partai memiliki cukup waktu untuk melakukan pendekatan kepada konstituen untuk tetap setia memilih PPP di bilik suara. 

Bagaimana strategi PPP dalam menghadapi Pemilu 2024? Bagaimana PPP menyiapkan diri keluar dari tantangan parliamentary threshold 4%? Berikut wawancara khusus tim Katadata dengan Arsul Sani yang juga merupakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024.

Pada Pemilu 2024 pemilihan legislatif dilakukan serentak dengan pemilihan presiden. Bagaimana PPP melihatnya? Apakah menjadi tantangan tersendiri bagi partai?

Sebetulnya kalau kami bicara tentang pemilu waktu yang bareng antara pileg dan pilpres itu kan bukan hanya 2024 saja, 2019 kami sudah mengalaminya. Kalau dari sisi penyelenggara pemilu misalnya mengakibatkan kelelahan yang luar biasa, banyak penyelenggara di level paling bawah di TPS seperti KPPS sampai meninggal itu  menjadikan sebuah pembelajaran. 

 Bagi partai pengalaman 2019 membuat kami lebih memperhatikan beberapa hal seperti saksi harus sebanyak mungkin. Idealnya di setiap TPS itu secara bergantian antara 3 sampai 4. Kalau bisa 5 lebih bagus. Agar kemudian pemilunya berlangsung dengan baik saat pelaksanaan dan perhitungan. Proses perhitungan itu yang seringkali kami anggap sebagai paling menentukan.

Seberapa optimis PPP menghadapi pemilu 2024?

Kami terus terang saja belajar dari pemilu 2019, kami melakukan perbaikan. Apa yang kami perbaiki? Tentu pertama kebijakan partai. Kemudian yang kedua perilaku para aparatur partai termasuk yang duduk di DPR RI di DPRD Provinsi, hingga kabupaten dan kota. Kami melakukan proses persiapan yang lebih awal.

Dalam hal kebijakan partai kami berusaha agar sedapat mungkin kebijakan partai itu tidak dipersepsikan bertabrakan, berbeda jauh dari konstituen dan akar rumput partai.Yang kedua, kebijakan partai harus bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintahan yang kami pandang kontraproduktif dengan kepentingan umat islam dan dengan kepentingan bangsa secara umum. 

Saya kasih contoh misalnya ketika ramai soal draf rancangan peta jalan pendidikan nasional yang menghilangkan kata agama, iman dan takwa, dan lain sebagainya, nah itu tugas kami untuk lakukan koreksi meskipun kami ada di dalam koalisi pemerintahan. Di samping itu saya kira juga sebagaimana partai lainnya kami juga harus tetap kritis walaupun ada di pemerintahan.

Sebagai partai dengan konstituen utama muslim, apa isu yang menjadi prioritas PPP?

Saya ingin cerita sedikit, dulu pada Pilpres 2019 ketika PPP menetapkan bersama Pak Jokowi yang berpasangan dengan Kyai Ma’ruf Amin kami mengajukan dua klaster program. Apa itu? Yang pertama adalah klaster program penguatan lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren serta tempat-tempat ibadah. Intinya adalah agar pemerintah mengalokasikan baik anggaran, maupun sumber daya, untuk terus meningkatkan kualitas dan juga kuantitas lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren.

Pada dasarnya lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren itu mandiri. Tetapi kalau didukung dengan alokasi anggaran yang lebih baik dari pemerintah atau ada ikhtiar pemberdayaan yang lebih baik, lebih masif dari pemerintah itu akan lebih bagus lagi

Yang berikut nya pada periode yang lalu PPP menginisiasi RUU pondok pesantren. Nah ini kan kami harus terus kawal supaya itu tidak berhenti di level Undang-undang saja, tapi juga pada peraturan di bawah Undang-undang dan juga tentu adalah dukungan anggarannya. Ada satu hal lagi yang saya kira kami masih akan terus perjuangkan yakni RUU minuman beralkohol. Ini RUU yang diinisiasi oleh PPP. Memang kemudian banyak yang mengkritisi ketika yang  kami pakai itu judulnya adalah RUU larangan minuman beralkohol, yang disarankan kemudian RUU pengendalian minuman beralkohol.

Yang kedua adalah penguatan ekonomi keumatan. Ini sebetulnya sudah dilaksanakan juga oleh pemerintah dengan berbagai program, termasuk ya KUR, dan kemudian pinjaman bergulir dan lain sebagainya. Tetapi ini ke depan kami ingin agar ini terus meningkat lah.

PPP selama ini diidentikkan dengan partai orang tua sedangkan pemilu 2024 nanti akan diikuti oleh lebih banyak pemilih dari kelompok muda. Bagaimana PPP menyikapi situasi ini?

Saya kira gini setelah selesai Pemilu 2019 kami itu serius menggarap pemilih milenial dan Gen Z. Kami tahu pada pemilu 2024 akan didominasi kelompok muda. Mau tidak mau PPP dan semua partai memberikan atensi. Hanya tentu PPP harus mengambil segmen yang berbeda. Artinya segmen yang kami ambil adalah generasi milenial termasuk gen z yang sehari-harinya itu lebih dekat dengan lingkungan keagamaan.

Kalangan santri, para pelajar islam, dan lain sebagainya akan menjadi lebih fokus kami. Bukan berarti kami meninggalkan pemilih milenial atau gen z yang tidak ada di lingkungan santri, itu tetap kami garap. Tetapi kalau kami fokusnya di lingkungan yang non santri apalagi yang ada di perkotaan, barangkali kami harus berkompetisi lebih keras dengan partai-partai yang lain. Maka kami tentu harus juga memahami bahwa lebih baik kami bisa berkompetisi yang secara kultural itu lebih dekat dengan lingkungan kepartaian kami, PPP.

Dengan strategi ini apakah PPP akan mempertahankan pemilih konvensional?

Pemilih tradisionalnya iya, tetapi memperluas garapannya tidak hanya pada yang usia atau generasi baby boomer. Jadi milenialnya termasuk gen z-nya kami garap. Hanya tentu kemudian pilihan gen z-nya yang ada di mana, barangkali yang ada di rural area, di luar perkotaan, itu lebih menjadi fokus. Secara kultur memang lebih dekat di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan, dan pondok pesantren.

Daerah mana yang akan menjadi garapan utama PPP di Pemilu 2024. Apakah akan fokus di daerah Jawa?

Kalau bicara dalam arti persentase, suara total yang diperoleh PPP antara di Jawa-Madura, dengan yang di luar Jawa-Madura itu memang berbeda. Ini memang karena jumlah penduduk pulau Jawa dan Madura itu lebih banyak. Tetapi juga tidak terlalu jomplang. Barangkali suara total PPP itu ada pada kisaran 55-60 persen itu ada di Jawa-Madura.

Di luar itu juga ada daerah yang PPP itu lumayan dominan. Di NTB misalnya. Di NTB itu 2019 PPP itu masuk posisi 3 besar partai yang ada di sana. Daerah lain yang kepercayaan masyarakat terus tumbuh ada di Aceh, di sebagian Riau, kemudian di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan.

PPP  sudah berdiri 40 tahun dan sekarang banyak partai islam muncul. Apa yang menjadi pembeda PPP dengan partai berbasis islam lainnya?

Pertama kalau bicara partai Islam dan ukurannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta asas kepartaian itu sebenarnya tinggal PPP saja. Yang lain misalnya teman-teman kami PKB, PAN, itu partai nasionalis yang memang juga memperjuangkan aspirasi umat islam. PKS juga sudah menjadi partai terbuka sehingga tinggal PPP yang partai islam. Kalau  dibandingkan dengan partai lain termasuk yang ada di non parlemen ada persamaannya dengan PBB.

Tapi kalau ditanya apa perbedaannya yang jelas perbedaannya adalah kami merupakan partai lama sudah jelas positioningnya dalam persoalan hubungan relasi antara islam dan negara. Itu sudah jelas. Kami tidak sedang mencari-cari lagi dan tidak terpengaruh dengan paham transnasional yang masuk. Itu tercermin tidak hanya dalam ucapan ya, kami sudah selesai sampai penerapan. 

Kami tidak ingin ya pada level DPP ngomong empat konsensus bernegara, tapi di bawah masih bicara soal misalnya khilafah, islam, dan lain sebagainya. Ini buat kami sudah selesai. Kalau soal persoalan kritis misalnya dalam penegakan hukum memang kami lakukan bukan semata-mata karena Islamnya, itu karena prinsip keadilan saja. Hal yang sama akan kami suarakan kalau itu terjadi juga terhadap non Islam sekalipun.

Dulu pendekatan PPP ke konstituen lewat dai dan ustadz yang terafiliasi dengan PPP, sekarang bagaimana?

Yang dulu tentu masih ada, banyak ustad-ustad, bahkan kalau di dapil saya itu banyak pondok-pondok yang masih mengidentifikasikan diri secara terang-terangan dengan PPP, masih pasang lah bendera PPP. Itu masih banyak tetapi kan tentu tidak cukup lagi karena zaman sudah berubah. Maka pendekatannya juga berubah tetapi enggak beda dengan partai-partai lain. Barangkali bedanya hanya dalam bentuk pilihan. Misal pentas seni PPP ya ada juga pentas seninya, kadang-kadang kami panggil band. Tetapi yang membedakan tentu kami memilih lagu-lagunya, kami juga mengatur cara berpakaian anggota band dan penyanyinya.

Bila ada pesta seni atau pesta budaya, itu enggak cuman soal hadroh, atau irama gambus saja, ada juga kan misalnya kalau yang saya pernah bikin itu kan film-film pendek dan segala macam. Bedanya apa? hanya kami barangkali temanya kami lebih dispesifikan. Misalnya kalau kami bicara tentang kehidupan remaja, ya kami kasih lah topik-topik tertentu yang enggak sekuler atau yang bentuk relasi atau hubungan yang bebas. Pendekatan kami tetap pendekatan Wali Songo  kira-kira kan seperti itu.

Sejumlah lembaga survei memprediksi PPP tidak lolos parliamentary threshold pemilu 2024. Bagaimana PPP melihatnya?

Sejumlah lembaga survei memprediksi PPP tidak lolos parliamentary threshold pemilu 2024. Bagaimana PPP melihatnya?

Orang banyak berpendapat seperti itu karena melihat hasil survei kan, karena hasil surveinya itu selalu begitu. Nah, saya ingin sampaikan, dan ini selalu saya sampaikan artinya sudah berkali-kali. Sejak yang namanya survei politik, survei Pemilu itu dikenal dalam khasanah kehidupan demokrasi maka eggak pernah tuh surveinya PPP itu di atas threshold, di atas ambang batas, enggak pernah. Tapi sampai 2019 ya PPP kok tetap survive, bahkan orang geleng-geleng kepala.

Banyak teman-teman saya yang geleng-geleng kepala ketika PPP survive di pemilu 2019. Kenapa? karena sebulan sebelum Pemilu terjadi, ya, kan ada musibah yang menyangkut ketua umum PPP pada saat itu, persoalan OTT-nya Mas Rommy, tapi kok tetap survive? Ya memang kursi kami rontok, tapi secara suara sebetulnya tidak kemudian menjadi habis ya. 

Nah, jadi di internal kami itu sampai ada rumus begini “eh hasil survei kami berapa gitu.” Nah yang terakhir kalau kami ambil contoh misalnya hasil surveinya litbang Kompas itu 2,9, margin errornya berapa? Margin errornya kan sekamir 2,8, saya selalu bilang “ya sudah, berarti kami itu hasil survei plus margin error.”

Jadi saya selalu bilang sama teman-teman “sudahlah, kami itu jangan mengimani hasil survei, ya kami lihat untuk jadi pelecut supaya kami semangat.

Apakah semangat survive ada di seluruh level internal PPP?

Kelihatan. Sekarang ini kami bicara untuk pemilu 2024, ini kecuali nanti Allah menentukan lain, ya. Dari sisi prinsip ainul yaqin  dan kami melihat, menganalisis berbasis ilmu dan berbasis apa yang kami lihat, justru untuk menghadapi pemilu 2024 ini struktur PPP dari mulai DPP sampai tingkat ranting di desa-desa itu pergerakannya luar biasa. Dibandingkan dengan yang saya rasakan untuk pemilu 2014 dan 2019. 

Saya kebetulan facebookers, dan juga aktif di instagram. Saya memonitor itu dari aktivitas yang mereka jalankan, bukan mereka laporan, mereka jalan karena mereka posting, foto atau video pendeknya itu luar biasa terlihat kegiatannya.

Yang kedua, boleh dibilang mudah-mudahan jangan sampai kasus hukum pada level pimpinan yang menyangkut PPP terjadi lagi. Jadi itu tentu akan memberikan persepsi yang positif juga ya. Terus kami juga tetap bersuara kritis kalau kami bicara keadilan. Ketika misalnya di kasus-kasus tertentu katakanlah penembakan km 51 yang sangat ramai itu, ya kami bicara, ya, keras. Apa yang saya sampaikan dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung itu juga viral. Kemudian kami juga bicara keras, saya termasuk yang bicara keras ya ketika soal Wadas dan lain sebagainya. Itu akan kami lakukan.

Meskipun kadang-kadang ketika kami bicara keras diasosiasikan dengan pembelaan kelompok yang “dilabeli kurang NKRI” tapi buat saya urusannya bukan soal NKRI atau bukan. Ini urusan keadilan dan kemanusiaan. Siapapun kalau diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi harus kami bela, harus kami suarakan.

Bagaimana pandangan PPP tentang ada anggapan bahwa politik itu mahal?

Mahal itu begini. Mahal, iya karena butuh modal ya kan. Tapi ingat, modal dalam politik itu menurut saya tidak melulu modal finansial, ada juga modal sosial. Saya mempercayai semakin tinggi, semakin besar modal sosial yang dimiliki oleh seorang caleg, maka modal finansial yang dia butuhkan semakin kecil. Tapi semakin dia kecil atau enggak ada malah modal sosialnya, untuk kemudian dia bisa terpilih dia akan perlu modal finansial. 

Maka dari satu tahun yang lalu kami sudah minta sama kader-kader kami, kami sudah mengundang juga orang-orang luar yang mau nyaleg di PPP untuk membentuk modal sosialnya di dapil. Itu satu-satunya cara untuk mengurangi model finansial. Jadi kalau kami itu bicara misalnya soal modal yang mahal, itu iya. Tapi mahal itu jangan kemudian selalu dikaitkan dengan jumlah uang.

Bagaimana PPP mengatur pembiayaan kampanye?

Pertama undang-undang partai politik itu memang membolehkan orang untuk menyumbang partai politik. Kalau perorangan itu ada aturannya, kalau perusahaan itu sampai Rp 25 miliar. Nah dalam perjalanannya PPP juga dapat sumbangan dari kami yang jadi anggota fraksi. Kami nyumbang dengan cara dipotong gaji dan tunjangan kami. Itu jadi sumbangan untuk modal awal dalam menghadapi pemilu. Dan itu mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Yang kedua PPP juga dapat sumbangan juga dari pihak-pihak lain ya. itu tidak bisa dipungkiri. Dari sumbangan-sumbangan itu kami kumpulkan, itulah yang kami pergunakan nanti untuk pembiayaan pemilu terutama untuk saksi, karena ini enggak murah juga.

Berapa budgetnya?

Ya kami belum tentukan, tetapi kami tentu tidak jauh dari partai-partai lain. Saya mau kasih contoh kalau saksi di partai lain itu diupah Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu, ya PPP ada juga di sekitar itu. Meskipun tentu mungkin tidak seperti partai yang kaya atau yang besar.

Munculnya semangat ranting dan cabang, apakah berkaitan dengan keputusan PPP yang cepat memutuskan capresnya?

Gak juga. Jadi hasil 2019 atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pemilu 2019 itu memang menjadi bahan introspeksi dan koreksi di kami jajaran partai dari atas ke bawah. Contoh misalnya saya kan yang ada di jajaran atas pada waktu itu, hampir setiap hari saya diingatkan oleh teman-teman jajaran partai di bawah itu untuk hati-hati, untuk tidak lagi mengulang seperti dulu gitu ya, nah jadi ini yang kami coba untuk untuk mempertahankan.

Terkait capres tidak mudah bagi kami. Selama ini siapapun yang kami pilih, siapapun yang kami putuskan melalui mekanisme permusyawaratan di partai pasti ada yang resisten. Dalam arti ada yang kemudian tidak mengikuti putusan itu. Nah saya sampaikan sebagai fungsionaris partai, jadi ini selalu saya sampaikan ketika teman-teman dari daerah datang ke Jakarta, bahwa tugas utama kami sebagai kader sebagai struktur, sebagai akar rumput PPP itu adalah mengembalikan suara partai yang hilang di 2019 untuk kembali kepada posisi syukur-syukur seperti pemilu 2004, minimal seperti pemilu 2014 ketika kami punya 39 kursi.

“Kalau anda–Ini untuk akar rumput ya, untuk konstituen – kalau anda enggak cocok dengan capres yang kami putuskan, kami akan hormati anda untuk berbeda”. Tentu memang ini tidak bisa kalau terhadap struktur partai, kalau struktur partai karena dia itu asumsinya terlibat dalam proses pengambilan keputusan, ya enggak boleh berbeda. 

Konsekuensinya apa? Konsekuensinya saya sampaikan kepada teman-teman, kalau di daerah Anda ternyata apa yang dibutuhkan oleh PPP itu tidak bisa diterima oleh akar rumput atau konstituen PPP non struktural, enggak usah diajak berantem, justru kemudian kewajiban kami mengatakan “ya sudah kalau memang anda tidak bisa mengikuti kami dalam soal pilpres, yang penting, kalau istilah saya, untuk pilegnya penuhi gerbong PPP.

Kebebasan dalam memilih capres ini apakah menjadi kebijakan partaI?

Kebebasan dalam memilih capres ini apakah menjadi kebijakan partaI?

Bukan, ini ya bukan kebijakan partai. Tapi sikap yang paling tidak terus terang saja ini saya sampaikan kepada teman-teman karena memang tidak bisa kami pungkiri ada daerah tertentu yang belum apa-apa sudah menolak dan sudah mengancam partai. Nah, saya tidak ingin itu menimbulkan perselisihan, perseteruan baru di internal PPP,  menjadikan tidak produktif. 

Ya sudah, saya bilang, Anda yang sekali lagi akar rumput, yang konstituen kan tidak kami paksa juga. Dan memang tidak bisa dipaksa juga. Tetapi yang kami minta, kami minta-minta, kami mohon-mohon tetap ada di gerbong PPP untuk pileg. Itu terus terang saya termasuk yang melakukan itu agar internal PPP itu memasuki pemilu 2024 nanti tidak seperti orang jawa bilang eker-ekeran sendiri. 

Kami tidak mau ada perpecahan, ikhtilaf internal gara-gara yang satu itu ingin mengamankan keputusan partainya mengusung capres kemudian yang satu lagi tidak mau sehingga mempengaruhi kinerja seluruh aparatur partai dan konstituen partai di dalam pileg 2024.

Menyikapi perbedaan sikap di akar rumput apakah ini berarti PPP akan lebih konsentrasi pada pileg dan soal pilpres diserahkan pada masing-masing konstituen?

Bukan seperti itu. Kami punya kewajiban utama untuk mengembalikan suara PPP di pileg, dan kami  juga punya kewajiban untuk memperjuangkan sebagai konsekuensi dari pilihan politik kami terkait dengan pilpres ya. Tetapi ketika memperjuangkan yang kedua terkait dengan capres-cawapres terjadi resistansi yang luar biasa yang mengancam suara partai di pileg, ini tidak boleh terjadi. 

Dalam situasi yang seperti itu maka jangan kemudian terjadi perselisihan atau bahkan ribut sendiri. Ya sudah, saya bilang yang tidak bisa kami ajak untuk memenangkan capres kami, ya sudah tidak usah dipaksa, tidak usah ditengkari, tidak usah diselisihi.

Saya bilang kan masih banyak segmen masyarakat lain yang mungkin bisa diajak bareng untuk memenangkan capres kami, kenapa kok kami karena berbeda jadi berselisih sendiri, tengkar sendiri, energi kami kan habis untuk pertengkaran.

Apakah perbedaan suara di internal soal capres ini mayoritas?

Enggak lah. Enggak ya. Jadi saya ingin buka terus terang saja, waktu pilpres 2019 itu kami juga mendapatkan report dari internal dan survei bahwa pemilih PPP yang pada saat itu mendukung pasangan 01 Jokowi - Ma’ruf Amin hanya di kisaran 58-64%. Artinya sisanya mendukung pasangan 02 Prabowo – Sandiaga Uno. Tapi antar dua kelompok yang sama-sama PPP tapi berbeda pengusungan capresnya itu di bawah banyak tengkar. Banyak kemudian saling menegasikan. Ini yang kami tidak ingin kembali terjadi.

Itu mempengaruhi kinerja pileg, padahal bagi PPP pileg itu penting. Bahkan bagi saya terus terang itu menjadi lebih penting dalam keadaan PPP sekarang ini menjadi yang terkecil di parlemen.

Kalau sekarang perkiraannya apa sampai terbelah 50:50?

Kalau sekarang kami yakin asal pendekatan kami itu pendekatan dari hati ke hati, itu insyaallah yang sepakat dengan keputusan DPP tentang capres itu akan lebih banyak. Sepanjang pendekatan kami bijak, pendekatan kami enggak ngajak berantem, pendekatan kami enggak ngancam-ngancam dengan sanksi dan lain sebagainya.

Apa keuntungan yang diharapkan PPP dengan berkoalisi dengan PDIP?

Ya setiap partai punya perhitungan politiknya sendiri ya. Bagi kami bekerja sama atau berkoalisi dengan PDI itu kan bukan barang baru. Dulu waktu Orde Baru ada Mega - Bintang, waktu reformasi ada Mega - Hamzah, dan kemudian ketika Pak jokowi yang capres dan kader PDIP itu yang menang, kami juga diajak. Jadi kan ini bukan hal yang baru ya.

Tentu setiap pilihan politik ada pro-kontranya, termasuk dalam mengusung capres. Ada plus minusnya itu tidak bisa dihindarkan, tapi apakah pilihan atau keputusan politik mengusung capres tertentu itu benar atau salah kalau dalam politik itu baru bisa kami lihat nanti setelah pemilu itu selesai.

Apakah ada kesepakatan soal cawapres dengan mengusung Ganjar jadi capres?

Ya tentu itu bagian dari kesepakatan bekerja sama atau berkoalisi ya, tetapi itu kan tidak harus kemudian sesuatu yang kami putuskan sekarang. Termasuk terkait dengan siapa sosok orangnya, wong masih lama. Dan kemudian juga masih dinamis, karena kan tentu baru akan mengurut ke nama cawapres itu setelah konfigurasi politik kami lebih bisa dibaca, atau bahkan sudah terbentuk.

Jadi soal cawapres masih jauh?

Bukan masih jauh. Masih ada waktu beberapa bulan ke depan.

Dari kerja sama dengan PDIP apakah PPP punya lampu hijau untuk mengusung cawapres sendiri?

Tentu kami sepakat bahwa pertama soal cawapres itu akan dimusyawarahkan bersama. Jadi tidak kemudian perjanjiannya cawapres pasti dari PPP, enggak juga begitu. Tapi tidak juga posisinya adalah “pokoknya cawapres urusan PDIP, sampean kalau mau ikut ya ikut, kalau enggak ya enggak usah,” enggak gitu juga.

Ada semangat untuk musyawarah, semangat untuk memusyawarahkan cawapres. Dibicarakan bersama dan diputuskan bersama siapa cawapres. Tentu dalam proses memutuskan itu ada banyak hal yang akan dilihat. Tidak boleh juga misalnya PPP maunya si a, padahal ternyata si a yang diusung PPP itu juga mendapatkan resistensi termasuk dari ormas islam. Jadi itu proses-proses yang pada akhirnya itu akan kami bicarakan, kami diskusikan, baru diambil keputusan.

Artinya penentuan cawapres tetap dengan persetujuan PPP?

Tentu. Ya enggak mungkin kalau kemudian PPP enggak dimintai persetujuan gitu kan.