HUT TNI, Jokowi Minta Kebijakan Belanja Pertahanan Jadi Investasi
Presiden Joko Widodo memimpin pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI). Dalam upacara tersebut, Jokowi meminta kebijakan belanja sektor pertahanan digeser menjadi kebijakan investasi yang dapat bermanfaat dalam waktu panjang.
"Kita harus bergeser dari kebijakan belanja pertahanan menjadi kebijakan investasi pertahanan yang berpikir jangka panjang," kata Jokowi saat Upacara Peringatan HUT ke-76 TNI di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/10).
Menurutnya, investasi pertahanan harus dirancang secara sistematis, dijalankan secara konsisten, dan berkelanjutan. Selain itu, perlu sistem pertahanan keamanan yang defensif dengan pertahanan yang berlapis.
Perwira dan prajurit TNI juga diimbau untuk memetakan lompatan teknologi militer dalam berinvestasi pertahanan yang terencana. "Modernisasi pertahanan ini juga harus disertai dengan terobosan pengelolaan ekonomi dan investasi pertahanan," ujar dia.
Kepala Negara juga meminta TNI untuk mengadopsi inovasi teknologi mutakhir untuk Tanah Air. Kemudian, TNI diharapkan dapat bergerak aktif dalam konsorsium industri pertahanan global, memegang teguh semangat kemandirian, dan penguatan industri pertahanan dalam negeri. Hal ini untuk mewujudkan kekuatan pertahanan Indonesia yang lebih mumpuni.
Dalam menghadapi spektrum ancaman yang semakin luas, Kepala Negara berharap transformasi pertahanan dapat dilanjutkan. Pondasi bagi pembentukan kapabilitas pertahanan modern harus dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi militer terkini.
Dengan demikian, TNI akan bertransformasi menjadi kekuatan pertahanan Indonesia. "Serta mampu berperan di lingkungan strategis di regional dan global," ujar dia.
Sektor pertahanan negara menjadi prioritas pemerintah pada 2022. Dalam RAPBN 2022, Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto mendapat alokasi anggaran mencapai Rp 134 triliun, naik Rp 118 triliun pada APBN 2021. Anggaran Kemenhan menjadi yang terbesar di antara kementerian/lembaga lainnya.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN TA 2022, total belanja K/L pada tahun ini turun dari APBN 2021 Rp 1.032 triliun menjadi Rp 940,6 triliun. Sementara belanja nonKL naik dari Rp 867,5 triliun menjadi Rp 997,7 triliun.
Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan menyalip Kementerian PUPR yang mendapatkan alokasi dalam APBN 2021 mencapai Rp 149,6 triliun dengan realisasi diperkirakan mencapai Rp 130,5 triliun. Pada tahun depan, PUPR hanya mendapat jatah anggaran Rp 100,6 triliun.
