Tiga Gubernur Sulawesi Tolak Perpanjangan Kontrak Vale Indonesia
Tiga Pimpinan Daerah Sulawesi menolak perpanjangan kontrak pertambangan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang akan berakhir pada Desember 2025.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, lahan bekas tambang nikel Vale Indonesia di Blok Sorowako, Luwu Timur, sebaiknya beralih ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurut Sulaiman, total luas lahan kontrak karya Vale di Sulawesi Selatan seluas 70.923,74 hektar dengan tiga blok yang sudah dirilis, yakni Blok Pongkeru, Blok Bulubalang, dan Blok Lingke Utara.
Lebih lanjut, Sulaiman menyebut kontrak karya Vale Indonesia hanya berkontribusi pada 1,98% dari total pendapatan daerah. Dia menilai nominal Ini sangat kecil sehingga terjadi perlambatan penanganan kemiskinan Luwu Raya dan Lutim di wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam.
"Kami ingin konsesi eks-tambang vale di Sorowako bisa diserahkan ke BUMD. Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah kabupaten Luwu Timur," kata Sulaiman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM pada Kamis (8/9).
Pada kesempatan tersebut, Sulaiman membeberkan, daerahnya hanya mendapat Rp 1,3 miliar per tahun dari nilai sewa lahan di tanah seluas 70 ribu hektar, dengan sewa lahan per hektar hanya Rp. 60.000. Menurutnya, angka ini jauh lebih kecil dari nominal sewa lahan yang ditawarkan oleh BUMN sebesar Rp.1,7 juta per hektar.
"Kalau menguasai 70.000 hektare ini bisa sampai Rp 400 miliar per tahun. Itu sewa saja, kalau nyewa gak nyentuh apa cuma menanam. Kalau jual tanah air beda lagi," sambungnya.
Selain itu, Sulaiman mengatakan, Vale tidak memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk menjadi pimpinan perusahaan atau top level management sejak mereka menjalankan aktivitasnya 54 tahun lalu. Vale juga menolak untuk melakukan kerja sama penjualan BBM Solar yang ditawarkan dari perusahaan lokal.
"Sepanjang sejarah di Vale belum pernah ada yang menjadi top level management, direksi dari orang sana. Jangankan menjadi bagian perusahaan patungan untuk mereka, perusahaan daerah kami menyuplai Solar kepada PT Vale saja kami tidak boleh," ujar Sulaiman.
Menurut Sulaiman, kontribusi pemasukan terhadap daerah Sulawesi Selatan hanya mencapai Rp 200 miliar per tahun. Oleh karena itu, Sulaiman menolak perpanjangan kontrak PT Vale yang direncanakan berdurasi selama 35 tahun.
"Tidak ada perpanjangan untuk mereka. Kalau langsung dikasih perpanjangan 35 tahun berat kami. Kalau Freeport bisa dilepas, kenapa ini tidak? kenapa tidak diserahkan ke pemerintah kami," ucap Sulaiman.
Hal serupa juga dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi. Ada sekira 24.000 hektar lahan daerah yang masuk dalam wilayah kerja Vale. Empar ribu hektar diantaranya merupakan wilayah potensi kapur.
"Sampai saat ini di wilayah kami belum ada realisasi, tidak seperti di Sorowako, Sulawesi Selatan. Tapi kenapa kita yang punnya, mereka yang kelola. Kita hanya jadi penjaga kebon dan penonton," kata Ali.
Di forum tersebut, dia juga meminta agar eks lahan tambang PT Vale yang dicuitkan tidak lagi dilelang ke BUMN sebagai prioritas. Ketetapan tersebut tertulis di Pasal 112 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.
"Berikanlah kepada pemerintah di BUMD, jangan lalgi melalui lelang yang BUMN diutamakan. Kalau begitu, di daerah mau jadi apa? Masyarakat kami 3 juta jiwa juga butuh hidup," tegas Ali.
Ali menyebut, praktik proyek pertambangan bukanlah sebuah perkara sulit. Menurutnya, semua teknologi yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional ada di Tanah Air.
"Ini bukan teknologi antariksa untuk menciptakan apollo yang terbang ke langit, ini cuma urusan ambil tanah, lalu dibakar jadi besi. Ini teknologi yang tidak terlalu sulit," jelasnya.
Sikap serupa juga ditujukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura. Dia meminta agar konsesi lahan eks Vale dikembalikan kepada BUMD provinsi dan kabupaten kota masing-masing. Senasib dengan Sulawesi Tenggara, PT Vale juga belum beroperasi di daerah Sulawesi Tengah. Walau begitu, PT Vale telag memberikan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 1,3 miliar.
"Gubernur tahun lalu bilang, kalau tahun 2024 dia gak bangun smelter di sulawesi tengah, dia akan keluar. Sekarang mereka kerja sama dengan Cina," kata Rusdy.
Rusdy menyebut, pemerintahannya kerap kali mendapat penolakan dari PT Vale ketika mengajukan diri untuk ikut andil dalam perusahaan gabungan atau joint venture (JO). Kami minta JO 3 ribu hektar saja tidak bisa. Mereka bilang berat dan segala macam," tukas Rusdy.
