Demo Buruh Hari ini Batal: KSP-PB Serahkan Draft RUU Ketenagakerjaan 

Demo buruh hari ini 30 September 2025 di Jakarta salah satunya terkait kenaikan upah minimum tahun 2026. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan harapannya agar pimpinan DPR dapat menerima perwakilan buruh dalam aksi 30 September 2025.

Namun, rencana aksi buruh di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, yang sebelumnya digelar berlangsung pada Selasa (30/9/2025), dipastikan batal digelar. Sebaliknya, pimpinan DPR RI akan menerima langsung utusan dari Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB) untuk menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan versi buruh Indonesia. 

Kepastian tersebut diumumkan melalui siaran pers Partai Buruh dan KSP-PB. Delegasi yang berjumlah 50 orang dijadwalkan bertemu pimpinan DPR RI pada pukul 12.00 WIB.

Isi Draft RUU Ketenagakerjaan Versi Buruh

Rancangan RUU Ketenagakerjaan yang disusun Partai Buruh bersama kalangan buruh Indonesia melalui tim KSP-PB dibagi ke dalam tiga bagian utama:

1. Memuat prinsip-prinsip dasar yang wajib dijadikan acuan dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan, baik dari sisi formil maupun materiil. 
2. Mencakup pokok-pokok pikiran versi buruh Indonesia yang tekanan pentingnya perlindungan bagi seluruh pekerja dari berbagai sektor, mulai dari buruh manufaktur, pekerja platform digital, tenaga medis, awak kapal, tenaga pendidikan dan kampus, pegawai BUMN, tenaga honorer, awak media dan jurnalis, pekerja rumah tangga (PRT), buruh migran, hingga gigworkers. 
3. Berisi draf perbandingan berupa norma hukum atau pasal-pasal yang dijadikan sebagai usulan RUU Ketenagakerjaan versi buruh Indonesia yang dirumuskan oleh tim KSP-PB.

Isi Tuntutan Demo Buruh Hari ini 30 September 2025

Isi Tuntutan Demo Buruh (Lensajurnal.id)

Isi tuntutan demo buruh hari ini 30 September 2025 yaitu kenaikan upah minimum yang sesuai dengan standar hidup layak. Berikut isi tuntutan demo buruh hari ini:

1. Menolak Praktik Outsourcing

Kaum buruh menolak penerapan sistem kerja alih daya (outsourcing) karena dianggap merugikan dan menempatkan pekerja pada posisi yang rentan. Skema ini dinilai membuat hak-hak mereka lebih terbatas dibandingkan dengan karyawan tetap. Karena itu, para buruh mendesak agar aturan mengenai outsourcing segera direvisi bahkan bila perlu dihapuskan, sehingga pekerja dapat memperoleh jaminan perlindungan serta kepastian kerja yang lebih layak.

2. Menolak Sistem Upah Murah (HOSTUM)

HOSTUM, kependekan dari Sistem Honorarium Upah Murah, merujuk pada praktik pembayaran upah yang sangat rendah dan jauh dari standar kelayakan, sehingga pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Kaum buruh menentang sistem ini karena dinilai sarat dengan eksploitasi tenaga kerja serta semakin meringankan tingkat kesejahteraan pekerja.

3. RUU Ketenagakerjaan harus Berpihak Pada Pekerja

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang berpotensi mengubah sejumlah ketentuan terkait tenaga kerja. Kalangan buruh mendesak agar penyusunan RUU tersebut benar-benar menempatkan perlindungan hak serta kesejahteraan pekerja sebagai prioritas utama, bukan sekadar memberi keuntungan bagi pengusaha atau kelompok tertentu. 

Mereka juga menaruh harapan besar agar regulasi yang dihasilkan nantinya bersifat adil, mampu memperkuat perlindungan hukum, menjamin akses terhadap jaminan sosial, serta memastikan terjaminnya hak-hak dasar pekerja.

4. Menuntut Kenaikan Upah Minimum Tahun 2026 Sebesar 8,5% hingga 10,5%

Para pekerja mendesak adanya penyesuaian upah minimum tahun 2026 dengan kenaikan berkisar antara 8,5% hingga 10,5%. Tuntutan tersebut didasarkan pada perhitungan inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, serta berbagai indikator pendukung lainnya. Peningkatan ini dinilai penting agar pendapatan pekerja mampu menyeimbangkan peningkatan biaya hidup sekaligus memenuhi kebutuhan dasar, sehingga taraf kesejahteraan buruh dapat lebih terjamin dan mendukung terpenuhinya standar hidup layak.

Demo buruh hari ini 30 September 2025 menjadi momentum penting bagi pekerja untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait kenaikan upah minimum, persetujuan sistem outsourcing, hingga perbaikan regulasi ketenagakerjaan. Sebanyak 50 delegasi dari Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB) akan bertemu dengan pimpinan DPR RI siang hari ini.