Kasus Dugaan Korupsi Whoosh Kini Telah Memasuki Tahap Penyelidikan
Membuat ringkasan dengan AI Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi Whoosh, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung secara terbuka dan adil. Langkah tersebut dianggap krusial guna menanggapi kekhawatiran publik terkait kemungkinan pembengkakan anggaran dalam proyek strategis nasional tersebut.
Salah satu dukungan terhadap KPK disampaikan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah. Ia menegaskan bahwa penyelidikan yang dilakukan KPK sangat penting untuk menjamin pengelolaan dana negara dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan.
“KPK harus berani dan tidak gentar dalam menangani kasus ini. Dugaan adanya pembengkakan anggaran dalam proyek kereta cepat perlu diinvestigasi secara menyeluruh dan transparan,” ujar Abdullah di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mulai menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Proses penanganan kasus dugaan korupsi Whoosh telah memasuki tahap penyelidikan.
“Benar, saat ini sudah berada pada tahap penyelidikan” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat dikonfirmasi pada Senin, 27 Oktober 2025.
Dugaan Korupsi Whoosh
Abdullah berharap, penyelidikan terhadap dugaan korupsi Whoosh, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) harus dilakukan secara profesional dan independen agar hasilnya dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik dari pihak pemerintah, BUMN, maupun pihak swasta, harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu.
“KPK harus bertindak tegas. Jika dinyatakan unsur pidana, pelakunya wajib dibawa ke ranah hukum,” ujar Abdullah.
Menurutnya, proyek Kereta Cepat Whoosh seharusnya menjadi simbol kebanggaan nasional, bukan justru menimbulkan masalah penyimpangan akibat anggaran. Oleh karena itu, ia mendukung penuh langkah KPK untuk menuntaskan penyelidikan secara transparan demi menjaga kepercayaan publik.
Proyek KCJB telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak tahun 2016 dengan total investasi mencapai 7,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp118,37 triliun (kurs Rp16.283 per dolar AS), termasuk pembengkakan biaya sekitar 1,2 miliar dolar AS dari perkiraan awal. Sebagian besar pendanaan besar proyek ini berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar 75 persen, sementara sisanya berasal dari modal para pemegang saham.
Pembangunan dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia dan Tiongkok. Dari sisi kepemilikan, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) menguasai 60 persen saham dan Beijing Yawan HSR Co Ltd memiliki 40 persen. PSBI sendiri beranggotakan empat BUMN: PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya (WIKA), PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara VIII, dengan KAI sebagai pemegang saham terbesar sebesar 58,5 persen.
Penjelasan Jokowi Soal Whoosh
Mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi, akhirnya memberikan tanggapan terkait proyek Kereta Cepat Whoosh yang disebut-sebut menimbulkan kerugian besar. Menurutnya, Whoosh merupakan bentuk investasi jangka panjang, bukan proyek yang semata-mata diukur dari keuntungan finansial. Ia menjelaskan bahwa pembangunan kereta cepat dilakukan untuk mengatasi kemacetan parah di Jakarta dan sekitarnya yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Selain Whoosh, pemerintah juga mengembangkan moda transportasi massal lainnya seperti MRT, LRT, KRL, dan kereta bandara untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Ia menegaskan bahwa kemacetan di kawasan Jabodetabek dan Bandung menyebabkan kerugian ekonomi besar, bahkan mencapai sekitar Rp100 triliun per tahun.
“Transportasi massal seperti kereta cepat, MRT, LRT, KRL, dan kereta bandara dibangun agar kerugian akibat kemacetan bisa ditekan. Prinsip dasarnya, transportasi umum adalah layanan publik, bukan untuk mencari keuntungan,” ujar Jokowi di kawasan Kottabarat, Senin (27/10/2025).
Ia menambahkan bahwa keberadaan transportasi massal juga mampu meningkatkan produktivitas masyarakat serta menurunkan tingkat polusi udara.
“Itu bentuk keuntungan sosial yang muncul dari pembangunan transportasi massal. Oleh karena itu, jika ada subsidi yang diberikan, hal itu seharusnya dianggap sebagai investasi, bukan kerugian. Contohnya seperti MRT, di mana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi sekitar Rp800 miliar per tahun hanya untuk jalur dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Nantinya, jika seluruh rute telah beroperasi, subsidi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp4,5 triliun, berdasarkan perhitungan yang dilakukan sekitar 12 tahun lalu”.
Saat ditanya apakah dirinya pernah memprediksi potensi kerugian proyek Whoosh, Jokowi tidak memberikan jawaban secara langsung. Ia justru menekankan bahwa nilai Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi (EBITDA) kini menunjukkan tren yang semakin positif.
Menurutnya, saat ini jumlah penumpang Whoosh sudah mencapai sekitar 19.000 orang per hari. Jika jumlah pengguna terus meningkat setiap tahunnya, maka kerugian akan menurun.
Ia menambahkan bahwa proyek ini baru berjalan pada tahun pertamanya, dan perkiraan EBITDA sudah berada di level positif. Dalam enam tahun ke depan, nilai-nilai tersebut diyakini akan semakin membaik, tergantung pada seberapa besar pelestarian masyarakat dari transportasi pribadi ke transportasi massal.
Pemerintah dan lembaga penegak hukum nasional diharapkan dapat menelusuri secara menyeluruh dugaan korupsi Whoosh agar kepercayaan masyarakat terhadap strategi infrastruktur proyek tetap terjaga, serta memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan berkelanjutan.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
