Jangan Salah Kaprah, Ini Bedanya UMR, UMK, UMP, UMSP dan UMSK

Istilah UMR, UMK, UMP masih sering digunakan masyarakat ketika membahas upah minimum pekerja di Indonesia. Padahal, berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, istilah UMR atau Upah Minimum Regional sudah tidak lagi digunakan dalam sistem pengupahan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa istilah tersebut telah diganti sejak tahun 2000 melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

Perubahan istilah ini dilakukan untuk menyesuaikan sistem pengupahan dengan struktur pemerintahan daerah. Saat ini, penetapan upah minimum dilakukan oleh gubernur setiap tahun dan berlaku di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi acuan bagi perusahaan dalam menentukan upah pekerja.

Meski demikian, penyebutan UMR masih banyak ditemukan dalam percakapan sehari-hari, pemberitaan, hingga informasi lowongan pekerjaan. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat menganggap UMR, UMP, dan UMK memiliki arti yang sama, padahal ketiganya memiliki perbedaan dari sisi istilah, cakupan wilayah, hingga dasar hukum.

Selain UMP dan UMK, terdapat pula Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Kedua istilah ini digunakan untuk sektor usaha tertentu yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sektor lainnya.

Lantas, apa perbedaan masing-masing istilah tersebut dan bagaimana penerapannya dalam sistem pengupahan di Indonesia?

Perbedaan UMR, UMK, UMP Dalam Sistem Pengupahan

Pemahaman mengenai istilah upah minimum penting karena berkaitan langsung dengan hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja. Setiap istilah memiliki fungsi dan dasar hukum yang berbeda dalam sistem pengupahan nasional.

Berikut perbedaan utama antara UMR, UMP, dan UMK:

• UMR (Upah Minimum Regional) merupakan istilah lama yang digunakan sebelum tahun 2000 dan kini sudah tidak berlaku secara resmi dalam regulasi ketenagakerjaan.

• UMP (Upah Minimum Provinsi) adalah upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur dan berlaku untuk seluruh wilayah provinsi, terutama bagi daerah yang belum memiliki UMK.

• UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) adalah upah minimum yang berlaku di tingkat kabupaten atau kota dan biasanya memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan UMP karena mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah.

UMP dan UMK ditetapkan setiap tahun oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan serta mempertimbangkan indikator ekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, istilah UMR tidak lagi digunakan dalam penetapan upah minimum secara resmi.

Mengenal UMSP Dan UMSK

UMR, UMK, UMP (Katadata)

Selain upah minimum berdasarkan wilayah administratif, pemerintah juga menetapkan upah minimum sektoral untuk sektor usaha tertentu. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor.

Berikut penjelasan mengenai UMSP dan UMSK:

• UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) adalah upah minimum yang berlaku untuk sektor tertentu di tingkat provinsi dan ditetapkan oleh gubernur berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja.

• UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota) adalah upah minimum sektoral yang berlaku di tingkat kabupaten atau kota dengan mempertimbangkan kondisi sektor usaha di daerah tersebut.

Tidak semua daerah menetapkan UMSP dan UMSK karena penerapannya bergantung pada kesepakatan antara pelaku usaha dan pekerja serta kondisi sektor industri di wilayah tersebut.

Mengapa Istilah UMR Masih Sering Digunakan?

Meskipun sudah tidak berlaku secara resmi, istilah UMR tetap populer di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena istilah tersebut telah digunakan dalam waktu yang cukup lama sebelum adanya perubahan regulasi pengupahan di Indonesia.

Melansir dari CNN Indonesia, penggunaan istilah UMR masih sering ditemukan karena faktor kebiasaan yang sudah mengakar di masyarakat. Istilah ini telah digunakan sejak lama sebelum pemerintah menggantinya dengan UMP dan UMK melalui kebijakan terbaru. Selain itu, penggunaan istilah UMR juga masih banyak ditemukan dalam iklan lowongan kerja maupun informasi terkait ketenagakerjaan karena dianggap lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Selain faktor kebiasaan, kurangnya sosialisasi mengenai perubahan istilah dalam sistem pengupahan juga menjadi penyebab istilah UMR tetap digunakan. Tidak semua masyarakat memahami bahwa secara hukum istilah tersebut sudah tidak berlaku dan telah digantikan dengan istilah baru yang lebih sesuai dengan struktur administrasi wilayah.

Padahal, secara hukum, pemerintah hanya menggunakan istilah UMP, UMK, serta upah minimum sektoral. Oleh karena itu, penting untuk memahami istilah yang benar agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca informasi terkait upah minimum.

Bagaimana Penetapan Upah Minimum Dilakukan?

Penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun oleh gubernur sebagai bagian dari kebijakan pengupahan nasional. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk dewan pengupahan, pemerintah daerah, serta perwakilan pekerja dan pengusaha.

Penetapan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Indikator tersebut meliputi tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, serta kondisi pasar tenaga kerja di masing-masing daerah. Seluruh faktor tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran upah minimum yang dinilai layak bagi pekerja sekaligus tetap mempertimbangkan kemampuan dunia usaha.

Dalam praktiknya, dewan pengupahan daerah akan memberikan rekomendasi kepada gubernur berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Rekomendasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi gubernur dalam menetapkan UMP maupun UMK setiap tahunnya.

Tujuan penetapan upah minimum adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha. Dengan sistem ini, pemerintah berupaya memastikan pekerja memperoleh upah yang layak sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Dengan memahami perbedaan istilah tersebut, masyarakat tidak lagi keliru menggunakan UMR sebagai istilah resmi. Saat ini, istilah yang berlaku dalam regulasi ketenagakerjaan adalah UMP, UMK, UMSP, dan UMSK, sementara UMR hanya digunakan secara umum dalam percakapan sehari-hari. Memahami perbedaan UMR, UMK, UMP juga penting agar informasi mengenai upah minimum dapat dipahami secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku.