Bangun Bandara hingga Pelabuhan, Kemenhub Alokasikan Rp 21,6 Triliun
Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 21,6 triliun dalam pagu anggaran tahun 2022 untuk membangun infrastruktur konektivitas di Tanah Air. Infrastruktur yang akan dibangun di antaranya bandara, terminal, hingga pelabuhan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan infrastruktur konektivitas tersebut merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Secara rinci, infrastruktur yang akan dibangun antara lain pembangunan enam bandara baru, tiga pelabuhan baru, tiga terminal baru penumpang tipe A, dan empat terminal barang internasional.
"Kami melanjutkan pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, serta memprioritaskan kegiatan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat," katanya saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.
Kementerian Perhubungan memiliki target untuk mencapai Key Performance Indicator (KPI) pada tahun 2022, di antaranya optimalisasi Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Kuala Tanjung, Bandara Kertajati, penyelesaian Kereta Api Makassar Pare-Pare, pembangunan Pelabuhan New Ambon serta New Palembang.
"Menyelesaikan KPI itu yang penting, kami membangun konektivitas untuk menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain agar mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar," ujar Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II tersebut.
Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 disebutkan pemerintah mengajukan anggaran infrastruktur 2022 sebesar Rp 384,8 triliun atau 14,2% dari total belanja pemerintah.
Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan lokomotif dari pembangunan infrastrukur di Indonesia.
Besarnya anggaran infrastruktur untuk tahun depan mencerminkan niat kembali pemerintah untuk bergerak aktif menggerakan pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 meskipun kemungkinan pandemi Covid-19 masih ada pada tahun depan.
Ajak Swasta Mengelola Terminal
Pada kesempatan yang sama, Budi Karya mempersilakan pihak swasta untuk mengelola terminal bus. Keterlibatan swasta dalam pengelolaan terminal akan lebih menghemat anggaran belanja kementerian sekaligus menghindari penyimpangan.
Saat ini banyak penyimpangan yang terjadi di terminal. Salah satunya adalah keberangkatan bus yang dimulai dari pool-nya masing-masing tidak melalui terminal. Jika terminal dikelola oleh swasta diharapkan keberangkatan bus akan terpusat di terminal.
"Tapi pagi kami rapat dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda), kita banyak terminal, silakan anggota Organda mengelola, agar APBN yang dikeluarkan setiap terminal dipikul mereka," kata mantan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol tersebut.
Sebelumnya, Kemenhub pernah membuka usulan ini pada Desember 2020 lalu dengan menawarkan pengelolaan enam Terminal Tipe A di Indonesia kepada pihak swasta.
Sebagai informasi, Terminal penumpang Tipe A berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam propinasi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES).
Enam terminal yang ditawarkan Kemenhub untuk dikelola pada waktu itu yakni, Terminal Penumpang Tipe A Entrop di Jayapura, Anak Air di Padang, Guntur Melati di Garut, Bulupitu di Purwokerto, Mangkang di Semarang, dan Tirtonadi di Solo.
“Keterlibatan swasta kami lakukan untuk semakin meningkatkan pelayanan transportasi darat. Selain itu, juga dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan memberikan perhatian khusus pada aspek pembukaan lapangan kerja, serta mendorong usaha mikro, kecil, menengah dan besar untuk bangkit dan bergerak,” kata Budi dalam keterangan resminya, Selasa (1/12) lalu.
