760 Perkebunan Sawit Telah Bersertifikat ISPO, Baru 35% dari Target

Lahan sawit yang mendapatkan sertifikasi ISPO hingga Juni 2021 mencapai 5,8 juta hektare.
Image title
22 September 2021, 13:55
sawit, ISPO
ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww.
Pekerja memanen tandan buah segar kelapa sawit saat panen di Desa Jalin, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Senin (23/8/2021). Pemerintah Aceh sejak tahun 2018-2020 telah menerima dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Dirjen Perkebunan (Dirjenbun) Kemeterian Pertanian (Kementan) sebesar Rp 793 miliar, dan untuk tahun 2021 kembali mendapatkan bantuan tersebut sekitar Rp615 miliar. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww.

Lahan sawit yang mendapatkan sertifikasi melalui Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) hingga Juni 2021 mencapai 5,8 juta hektare. Adapun jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 760 yang terdiri dari 746 perusahaan, 10 koperasi swadaya, dan 4 Koperasi Unit Desa (KUD) plasma.

“Kita lihat pencapaiannya semakin maju dan baik, bahkan sebanyak 139 sertifikat diterbitkan selama pandemi,” kata Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) Achmad Mangga Barani dalam sebuah webinar, Rabu (22/9).

Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), luasan lahan yang ditargetkan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO adalah sebesar 16,38 juta hektar. Artinya, hingga Juni, jumlah lahan yang disertiikasi baru 35,4% dari target.

Sementara itu, jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit nasional  yang ditargetkan mendapatkan sertifikasi adalah sebanyak 2.056.

 Terbitnya sertifikasi ISPO dibagi berdasarkan tiga periode. Pertama, periode 2011-2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.19 Tahun 2011 dengan jumlah sertifikat ISPO untuk 127 perusahaan.

Kemudian, periode 2016-2019 berdasarkan Permentan No.11 Tahun 2015 sebanyak 494 sertifikat. Serta periode 2016-2019 berdasarkan Permentan No. 38 Tahun 2020 sebanyak 139 sertifikat.

Achmad Mangga berharap adanya percepatan implementasi sertifikasi ISPO bagi para pekebun dengan meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha perkebunan, menyegerakan terbentuknya sekretariat komite ISPO, penyediaan dana untuk kegiatan penetapan kelas kebun bagi perusahaan dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) bagi perkebunan rakyat, serta penyediaan tenaga pendamping pekebun.

"Pembentukan sekretariat komite ISPO sebagai pelaksana harian ini sangat dibutuhkan, kalau bisa disegerakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini harus menjadi prioritas kalau kita ingin mewujudkan percepatan sertifikasi ISPO,” kata dia.

 Sementara itu, ketua umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan bahwa Gapki sebelumnya menargetkan seluruh anggotanya sudah tersertifikasi ISPO pada akhir 2020, namun terhambat karena adanya pandemi, dan adanya transisi sistem sertifikasi ISPO.

Joko menyebut, saat ini sudah 496 anggota Gapki yang menerima sertifikasi ISPO dan akan didorong upaya percepatan sertifikasi para anggota Gapki untuk mewujudkan target 100% anggota tersertifikasi ISPO.

Upaya yang dilakukan pun beragam, seperti melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai ISPO kepada anggota, bahkan Gapki membentuk satu komite khusus yang membidangi implementasi ISPO.

“Kita tidak ada target lain selain seluruh anggota harus 100% tersertifikasi ISPO. Kita sudah lakukan apa yang bisa kita lakukan, ini tinggal masalah waktu saja,” katanya.

 Sebagai informasi, ISPO merupakan sertifikat yang mendukung perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Ada empat kategori yang menjadi kriteria ISPO dan RSPO. Pertama, aspek hukum yang mewajibkan pelaku industri sawit menegakkan transparansi, termasuk pada rantai pasok.

Kedua, pelaku industri sawit harus menerapkan ekonomi jangka panjang. Ketiga, aspek sosial yang menekankan penerapan relasi yang adil dan transparan antara perusahaan dengan petani.

Keempat,  aspek lingkungan yang dilihat dari kemampuan perusahaan menjaga lingkungan dan melakukan konservasi sumber daya lingkungan.

Reporter: Cahya Puteri Abdi Rabbi
Editor: Maesaroh
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait