Anggaran PEN Tahun Depan Rp 414 Triliun, Sebagian Besar untuk Bansos
Kementerian Keuangan memastikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih akan dilanjutkan tahun depan di tengah masih tingginya ketidakpastian pandemi Covid-19.
Anggaran PEN tahun 2022 akan dialokasikan sebesar Rp 414 triliun, sebagian dipakai untuk melanjutkan lima bantuan sosial (bansos) yang ada saat ini.
Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan yang dialokasikan pada tahun 2022 sebesar Rp 744,77 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran PEN tersebut merupakan tagging atas program existing dari kementerian dan lembaga. Nilai tersebut masih bisa berubah dan akan disesuaikan dengan perkembangan penanganan Covid.
"Kita tentu tidak mengharapkan Covid-nya meningkat, namun kalau ternyata Covid-nya meningkat maka kita harus memiliki kesiapsiagaan sektor kesehatan, protokol kesehatan, dan juga vaksinasi yang kita lanjutkan,” kata Suahasil dalam keterangan resminya, Rabu (1/12).
Program PEN tahun depan akan lebih ramping dibanding tahun ini yang memiliki lima klaster.
Untuk programPEN tahun depan hanya ada tiga klaster, yakni belanja kesehatan sebesar Rp 117,9 triliun, perlindungan sosial Rp 154,8 triliun dan penguatan pemulihan ekonomi Rp 141,4 triliun.
Suahasil merincikan, pada bidang kesehatan masih akan difokuskan pada optimalisasi 3T (testing, tracing dan treatment), perawatan pasien Covid-19, pengadaan obat, pembayaran insentif tenaga kesehatan.
Selain itu, anggaran kesehatan dalam program PEN juga masih akan dipakai untuk vaksinasi, mulai dari pengadaan, insentif perpajakan dan penangana kesehatan lainnya.
"Pada bidang perlindungan sosial, perkiraan pemanfaatan anggaran PEN 2022 akan digunakan untuk program keluarga harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa," kata Suahasil.
Di klaster ketiga, bidang penguatan pemulihan ekonomi akan ditujukan pada berbagai kegiatan terkait dengan infrastruktur konektivitas, pariwisata/ekonomi kreatif, ketahanan pangan, ICT, Kawasan industri.
Dukungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) dan korproasi masih akan dilanjutkan. Program investasi pemerintah dan insentif perpajakan bagi dunia usaha juga masuk klaster ini.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata pekan lalu mengatakan anggaran PEN yang disiapkan saat ini belum final. Pihaknya masih akan terus mengidentifikais beberapa keperluan sehingga ada kemungkinan nilainya akan bertambah.
"Termasuk kami akan mengidentfiiaksi kegiatan yang bisa ditimbulkan oleh transfer ke daerah," kata Isa dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi November.
Adapun pemerintah menyediakan anggaran PEN tahun ini sebesar Rp 744,77 triliun. Hingga 26 November 2021, realisasinya baru mencapai Rp 501,97 triliun atau 67,4% dari pagu.
Pemerintah masih punya tugas untuk memaksimalkan lebih dari Rp 240 triliun anggaran PEN di sisa satu bulan terakhir tahun anggaran 2021.
Dari realisasi tersebut, lima klaster sudah terserap di atas 50%. Kendati demikian realisasi anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi baru terealisasi Rp 82,99 triliun atau 50,7% dari pagu.
Realisasi belanja kesehatan baru terserap Rp 136,8 triliun atau 63,8% dari pagu.
Anggaran untuk program perioritas terealisasi 66,1% dari pagu atau Rp 77,9 triliun. Klaster perlindungan sosial terpakai Rp 141,37 triliun atau 75,7% dari pagu. Klaster insentif dunia usaha satu-satunya yang sudah mencapai pagu yakni Rp 63,52 triliun atau 101,1% dari pagu.
