Tersisa Dua Bulan, Anggaran PEN Belum Terserap Rp 316 T
Pemerintah mencatat, realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 hingga 15 Oktober baru mencapai Rp 428,21 triliun atau 57,5% dari pagu Rp 744,77 triliun. Masih ada sisa anggaran Rp 316,5 triliun yang harus diserap dalam waktu dua bulan ke depan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi anggaran terendah dicatatkan pada pos anggaran dukungan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan korporasi yang baru mencapai Rp 62,6 triliun atau 38,5% dari pagu Rp 162,4 triliun. Anggaran yang sudah terealisasi dimanfaatkan dalam bentuk Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk 2,71 juta usaha, IJP untuk 2,24 juta UMKM dan 36 korporasi, juga penempatan dana di perbankan.
Pos anggaran ini juga digunakan untuk memberi subsidi bunga KUR kepada 5,61 juta debitur dan non-KUR 7,2 juta debitur, PMN untuk sejumlah BUMN, dan bantuan kepada 311 ribu PKL.
Sementara itu, Sri Mulyani mencatat, anggaran pada empat pos belanja program PEN lainnya sudah terpakai separuhnya. Anggaran kesehatan terealisasi sebesar Rp 115,84 triliun, atau 53,9% dari pagu Rp 214,96 triliun. Anggaran tersebut terutama dipakai untuk pembangunan fasilitas kesehatan darurat.
"Waktu terjadinya lonjakan varian Delta, kita harus membangun berbagai RS darurat, seperti mengkonversi asrama-asrama haji dan membangun berbagai fasilitas isolasi mandiri," kata Sri Mulyani dalam webinar Sinergi Pengawasan Program PC-PEN 2021, Kamis (21/10).
Belanja kesehatan tersebut juga digunakan untuk biaya perawatan 580 ribu pasien, pembayaran insentif kepada 1,26 juta tenaga kesehatan pusat, dan santunan kematian untuk 446 nakes. Selain itu, anggaran juga diberikan untuk pengadaan 121 juta dosis vaksin, serta membayar bantuan iuran JKN untuk 34,71 juta orang.
Anggaran untuk program perlindungan sosial (Perlinsos) dilaporkan sudah terpakai Rp 122,47 triliun atau 65,6% dari pagu Rp 186,64 triliun.
"Anggaran Perlinsos 2021 cukup besar terutama dibayarkan pada Juli dan Agustus saat varian Delta mengalami puncaknya. Beberapa program tahun lalu sebenarnya rencananya akan diberhentikan, tetapi terjadinya lonjakan Juli lalu sehingga program itu diaktifkan kembali," ujar Sri Mulyani.
