Tersisa Dua Bulan, Anggaran PEN Belum Terserap Rp 316 T

Realisasi anggaran PEN 2021 hingga 15 Oktober baru mencapai Rp 428,21 triliun atau 57,5% dari pagu Rp 744,77 triliun.
Image title
21 Oktober 2021, 12:06
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021). Raker tersebut membahas evaluasi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan triwulan I tahun 2021. ANTARA FOTO/Apr
Antara/Aprillio Akbar
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021). Raker tersebut membahas evaluasi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan triwulan I tahun 2021. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Pemerintah mencatat, realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 hingga 15 Oktober baru mencapai Rp 428,21 triliun atau 57,5% dari pagu Rp 744,77 triliun. Masih ada sisa anggaran Rp 316,5 triliun yang harus diserap dalam waktu dua bulan ke depan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi anggaran terendah dicatatkan pada pos anggaran dukungan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan korporasi yang baru mencapai Rp 62,6 triliun atau 38,5% dari pagu Rp 162,4 triliun. Anggaran yang sudah terealisasi dimanfaatkan dalam bentuk Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk 2,71 juta usaha, IJP untuk 2,24 juta UMKM dan 36 korporasi, juga penempatan dana di perbankan.

Pos anggaran ini  juga digunakan untuk memberi subsidi bunga KUR kepada 5,61 juta debitur dan non-KUR 7,2 juta debitur, PMN untuk sejumlah BUMN, dan bantuan kepada 311 ribu PKL.

Sementara itu, Sri Mulyani mencatat, anggaran pada empat pos belanja program PEN lainnya sudah terpakai separuhnya. Anggaran kesehatan terealisasi sebesar Rp 115,84 triliun, atau 53,9% dari pagu Rp 214,96 triliun. Anggaran tersebut terutama dipakai untuk pembangunan fasilitas kesehatan darurat.

"Waktu terjadinya lonjakan varian Delta, kita harus membangun berbagai RS darurat, seperti mengkonversi asrama-asrama haji dan membangun berbagai fasilitas isolasi mandiri," kata Sri Mulyani dalam webinar Sinergi Pengawasan Program PC-PEN 2021, Kamis (21/10). 

Belanja kesehatan tersebut juga digunakan untuk biaya perawatan 580 ribu pasien, pembayaran insentif kepada 1,26 juta tenaga kesehatan pusat, dan santunan kematian untuk 446 nakes. Selain itu, anggaran juga diberikan untuk pengadaan 121 juta dosis vaksin, serta membayar bantuan iuran JKN untuk 34,71 juta orang.

Anggaran untuk program perlindungan sosial (Perlinsos) dilaporkan sudah terpakai Rp 122,47 triliun atau 65,6% dari pagu Rp 186,64 triliun.

"Anggaran Perlinsos 2021 cukup besar terutama dibayarkan pada Juli dan Agustus saat varian Delta mengalami puncaknya. Beberapa program tahun lalu sebenarnya rencananya akan diberhentikan, tetapi terjadinya lonjakan Juli lalu sehingga program itu diaktifkan kembali," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran perlinsos terutama digunakan untuk menyalurkan program PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako kepada 17,2 juta KPM, bansos tunai untuk 9,99 juta KPM. Bantuan subsidi upah (BSU) sudah disalurkan kepada 6,65 juta.

Kartu pra-kerja sudah disalurkan kepada 5,9 juta penerima, bantuan kuota internet untuk 26,1 juta penerima, bantuan uang kuliah tunggal (UKT) kepada 120,9 ribu mahasiswa, subsidi listrik bagi 60,19 juta penerima, bantuan beras untuk 28,8 juta penerima, serta sembako PPKM untuk 2,39 juta penerima.

Klaster program prioritas yang bulan lalu belum terserap separuhnya juga kini sudah terealisasi 56,8%. Pemerintah menyediakan anggaran untuk program ini sebesar Rp 117,94 triliun dengan nilai yang sudah terpakai Rp 67 triliun.

Sri Mulyani memerinci, anggaran program prioritas sudah dipakai untuk mendukung proyek padat karya Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menyerap 1,23 juta tenaga kerja. Anggaran juga dipakai untuk dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pariwisata, serta sertifikasi CHSE. Ini termasuk mendukung program ketahanan pangan lewat pembangunan bendungan dan food estate.

Sementara klaster PEN yang realisasinya paling cepat yakni insentif usaha. Anggaran yang sudah terpakai sebesar Rp 60,31 triliun, atau 96% dari pagu Ro 62,83 triliun.

Klaster ini terutama diberikan melalui insentif perpajakan bagi dunia usaha. Subsidi PPh 21 telah dimanfaatkan lebih dari 81 ribu pemberi kerja, ada lebih dari 124 ribu UMKM memanfaatkan PPh final, pembebasan PPh 22 impor untuk 9 ribu wajib pajak.

Selain itu, anggaran ini juga dipakai oleh 57 ribu lebih wajib pajak yang memperoleh manfaat pengurngan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN untuk lebih dari 2 ribu wajib pajak, penurunan tarif PPh badan. PPN 0% untuk properti sudah dimanfaatkan oleh 768 penjual, insentif PPnBM mobil oleh 6 produsen, subsidi bea masuk mencapai Rp 2,28 triliun.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait