KPU Berencana Laporkan Hoaks Pemilu ke Penegak Hukum
Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana melaporkan berbagai hoaks terkait Pemilu 2019 kepada aparat penegak hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat serangan hoaks terhadap KPU meningkat dalam sebulan terakhir.
"Ada beberapa hal (hoaks) yang nanti kami pilah, cukup dilakukan klarifikasi saja atau karena itu cukup membahayakan, serius, berdampak masif, kami ambil sikap sampai dengan melaporkan hingga ke aparat penegak hukum," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (20/4).
Dia menuturkan, ada hoaks tentang serangan server hingga proses penghitungan dan perolehan suara Pemilu 2019. "Setiap hoaks yang sampai ke kami, apapun itu, pasti kami klasifikasi," ujarnya.
(Baca juga: KPU Buka Layanan Pengaduan Penghitungan Suara Pemilu Lewat WhatsApp)
Lebih lanjut, Arief Budiman meminta masyarakat untuk sabar menanti hasil akhir penghitungan perolehan suara yang akan ditetapkan KPU RI berdasakan rekapitulasi fisik berjenjang. Ia juga meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang menyebar di internet maupun media sosial.
Hal senada dinyatakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. "Meskipun pemilu sudah selesai, tapi kami mengidentifikasi masih ada hoaks yang berkaitan dengan Pilpres," ujar Rudiantara.
Ia membandingkan data pada 17 hari pertama bulan Maret 2019 dengan 17 hari pertama April 2019. Menurut dia, kasus penyebaran hoaks paling banyak terjadi bulan April, saat mendekati Pemilu 2019.
"Kita jaga sama-sama, jangan kirimkan hoaks terutama yang ditujukan kepada KPU. Kita jaga sama-sama KPU untuk melakukan perhitungan," ujarnya.
(Baca juga: Dukung Real Count, PLN Tambah Daya Listrik Server KPU)
