Kritik Ahok Soal Utang Pertamina hingga Pembubaran Kementerian BUMN

Pingit Aria
17 September 2020, 11:53
Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019). Kehadiran Ahok di Kementerian BUMN untuk menerima surat keputusan (SK) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Pers
ANTARA FOTO/Hiro
Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019). Kehadiran Ahok di Kementerian BUMN untuk menerima surat keputusan (SK) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali menyita perhatian publik. Ahok yang menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina sejak 22 November 2019 bicara blak-blakan perihal masalah tata kelola perusahaan pelat merah itu.

“Saya ini eksekutor, bukan pengawas sebenarnya. Komisaris di BUMN itu sebetulnya itu ibarat neraka lewat, surga belum masuk,” kata Ahok dalam sebuah video yang diunggah melalui channel Youtube POIN.

Advertisement

Pertama-tama, Ahok menyoroti praktik lobi para direksi ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan. Kita harus bangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation.”

Menurut Ahok, model tata kelola Kementerian BUMN tidak transparan dalam mengangkat direksi di perusahaan-perusahaan negara. “Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke Menteri, karena yang menentukan Menteri,” tuturnya.

Kemudian, terkait dengan pejabat non-job, Ahok menyoroti gaji yang tetap dibayarkan. “Orang dicopot dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misal gaji Rp 100 juta lebih. Masak (sudah) dicopot, gajinya masih sama?”  

Masalahnya, saat ada upaya efisiensi, termasuk dengan pengadaan tanda tangan digital, masalah lain muncul. Ahok menyebut Perum Peruri meminta pembayaran jumbo. “Masak minta Rp 500 miliar untuk proses paperless di Kantor Pertamina. Itu BUMN juga,” katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian menyoroti utang Pertamina yang disiebutnya mencapai US$ 16 miliar. Menurutnya, Pertamina seharusnya mengutamakan eksplorasi 12 cekungan minyak dan gas di dalam negeri ketimbang berhutang untuk mengakuisisi sumur minyak di luar negeri. “Setiap kali otaknya pinjam duit saja ini. Saya sudah kesal ini.”

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mencatatkan rugi bersih sebesar US$ 767,9 juta atau sekitar Rp 11,3 triliun (asumsi kurs Rp 14.755 per dolar Amerika Serikat). Angka ini turun drastis dibandingkan pencapaian semester I-2019 yang berhasil mencatatkan laba bersih sebesar US$ 660 juta. Berikut grafiknya di Databoks:

Halaman:
Reporter: Antara, Ihya Ulum Aldin
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement