Pemimpin Politik Jadi Aktor Utama Pendorong Toleransi
Pemimpin daerah dinilai menjadi faktor yang sangat penting untuk mendorong toleransi di suatu daerah.
Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan mengatakan pemimpin daerah bisa meninkatkan toleransi melalui kebijakan dan aktivitas sehari-hari. Dalam mengukur tingkat toleransi, Halili mengatakan pihaknya menggunakan delapan poin pendekatan. Mulai dari perencanaan pembangunan, kebijakan diskriminatif, pejabat setempat, kebijakan sosial. Faktor lainnya adalah aksi nyata, dinamika masyarakat sipil, inklusi kelompok sosial dan keberagaman religi.
"Beberapa kota seperti Bandung atau Bogor, inisiatifnya cukup menjanjikan," ujarnya, dalam webinar, Jumat (18/10).
Hali menjelaskan di ketua kota tersebut pemimpin daerah menjadi aktor utama yang mengangat isu toleransi. Namun, ada juga peran tokoh masyarakat sipil untuk mengawal kebijakan oleh pemerintah kota. Ia juga melihat antusiasme dari beberapa daerah untuk menerapkan isu toleransi di wilayahnya.
Asisten Koordinasi Sekretariat United Cities and Local Goverments (UCLG) CISDP Jaume Puigpinos menegaskan pihaknya ingin mempromosikan toleransi hak asasi manusia di lebih banyak kota di Indonesia. Ia menilai pemimpin daerah perlu menerapkan inovasi untuk menjaga toleransi. Ini bisa dilakukan lewat kebijakan-kebijakan, terutama dalam kaitannya dengan tantangan inklusi sosial.
"Ini merupakan suatu aksi jangka panjang yang harus dilakukan," ujarnya, Jumat (8/10).
Tantangan baru dari inklusi sosial ini adalah bagaimana pemerintah daerah mengambil tindakan-tindakan afirmatif. Ini misalnya dengan mendorong pembentukan berbagai institusi HAM untuk memantau dan melaporkan perilaku intoleransi. Pemimpin lokal juga perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah lain untuk membangun kultur toleransi.
