Pemimpin Politik Jadi Aktor Utama Pendorong Toleransi

Kolaborasi antara pemerintah daerah menjadi modal penting mengawal isu toleransi.
Image title
8 Oktober 2021, 18:43
Relawan Pemuda Lintas Agama membagikan takjil dengan membawa poster ucapan selamat Ramadhan dan Lebaran kepada umat Muslim di Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (7/5/2021). Aksi tersebut sebagai wujud persatuan dan kesatuan serta mengingatka
ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/hp.
Relawan Pemuda Lintas Agama membagikan takjil dengan membawa poster ucapan selamat Ramadhan dan Lebaran kepada umat Muslim di Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (7/5/2021). Aksi tersebut sebagai wujud persatuan dan kesatuan serta mengingatkan pentingnya menjaga toleransi antar umat beragama.

Pemimpin daerah dinilai menjadi faktor yang sangat penting untuk mendorong toleransi di suatu daerah. 

Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan mengatakan pemimpin daerah bisa meninkatkan toleransi melalui kebijakan dan aktivitas sehari-hari. Dalam mengukur tingkat toleransi,  Halili mengatakan pihaknya menggunakan delapan poin pendekatan. Mulai dari perencanaan pembangunan, kebijakan diskriminatif, pejabat setempat,  kebijakan sosial. Faktor lainnya adalah aksi nyata, dinamika masyarakat sipil, inklusi kelompok sosial dan keberagaman religi. 

"Beberapa kota seperti Bandung atau Bogor, inisiatifnya cukup menjanjikan," ujarnya, dalam webinar, Jumat (18/10). 

Hali menjelaskan di ketua kota tersebut pemimpin daerah menjadi aktor utama yang mengangat isu toleransi. Namun, ada juga peran tokoh masyarakat sipil untuk mengawal kebijakan oleh pemerintah kota.  Ia juga melihat antusiasme dari beberapa daerah untuk menerapkan isu toleransi di wilayahnya. 

Asisten Koordinasi Sekretariat United Cities and Local Goverments (UCLG) CISDP Jaume Puigpinos menegaskan pihaknya ingin mempromosikan toleransi hak asasi manusia di lebih banyak kota di Indonesia. Ia menilai pemimpin daerah perlu menerapkan inovasi untuk menjaga toleransi. Ini bisa dilakukan lewat kebijakan-kebijakan, terutama dalam kaitannya dengan tantangan inklusi sosial. 

"Ini merupakan suatu aksi jangka panjang yang harus dilakukan," ujarnya, Jumat (8/10). 

Tantangan baru dari inklusi sosial ini adalah bagaimana pemerintah daerah mengambil tindakan-tindakan afirmatif. Ini misalnya dengan mendorong pembentukan berbagai institusi HAM untuk memantau dan melaporkan perilaku intoleransi. Pemimpin lokal juga perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah lain untuk membangun kultur toleransi. 

Reporter: Nuhansa Mikrefin
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait