Hakim MK: UU Cipta Kerja Tidak Bisa Dibatalkan Mendadak

Hakim MK menyebut UU Cipta Kerja punya implikasi besar karena sudah banyak regulasi turunan yang dijalankan.
Image title
3 Desember 2021, 14:57
Saldi Isra saat sidang pendahuluan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang diajukan pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat (17/6). 
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Saldi Isra saat sidang pendahuluan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang diajukan pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat (17/6). 

Mahkamah Konstitusi menyebut UU Cipta Kerja tidak bisa dibatalkan secara mendadak sehingga Majelis Hakim memberi waktu dua tahun untuk diperbaiki.

Hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengatakan majelis hakim memiliki berbagai pertimbangan untuk tidak membatalkan UU Cipta Kerja secara mendadak meskipun telah dinyatakan cacat formil.

Saldi menyebut pembatalan secara mendadak akan memberi implikasi besar bagi tatanan hukum di Indonesia. Pasalnya, UU Cipta Kerja telah memiliki berbagai peraturan turunan yang berlaku dan menjadi acuan bagi nyaris seluruh elemen masyarakat.

“Harus ada peralihan, harus ada transisi, dan sebagainya. Kalau ada orang berdebat, ya silakanlah,” katanya, dalam kuliah umum bertajuk “Peran dan Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Hukum dan Politik Demokratis”, Jumat (3/12). 

Advertisement

Saldi mengakui pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan undang-undang. Beberapa yang dilanggar misalnya tidak melibatkan partisipasi publik yang luas, serta perubahan norma UU setelah ditetapkan bersama oleh DPR dan Pemerintah.

“Satu saja terbukti, itu cacat formil. Ini sudah empat,” ia menambahkan.

Saldi menyebut pemerintah dan DPR punya pekerjaan besar untuk merevisi UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, majelis hakim memberikan waktu selama dua tahun untuk memperbaiki peraturan tersebut. 

Ia juga menjelaskan bahwa, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, trdapat signal implisit untuk para pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, agar kembali melihat substansi dari undang-undang tersebut.



Reporter: Rezza Aji Pratama
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait