Tak Cukup Bukti, MK Tolak Seluruh Dalil Gugatan Prabowo
Oleh Yosepha Pusparisa, 29 Juni 2019
MK menyatakan tidak memiliki wewenang menangani pelanggaran administrasi pilpres yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Mahkamah Konstitusi
-
[Video] Sidang MK Selesai: Jokowi Jadi Presiden, Prabowo Kecewa
Seluruh dalil gugatan yang diajukan kubu Prabowo Subianto ditolak majelis hakim karena dinilai tidak relevan dan tidak memenuhi bukti.
-
[Video] Jokowi: Tak Ada Lagi 01 dan 02, yang Ada Persatuan Indonesia
Jokowi mengajak rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun, menjaga persatuan walau pilihan politik berbeda.
- Nasional
Momen MK Ketuk Palu Tolak Gugatan Prabowo
- Nasional
Kecewa dengan Putusan MK, Prabowo Ajak Pendukung Tak Berhenti Berjuang
-
27 Jun 2019
NasionalMK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo dalam Sengketa Pilpres 2019 Majelis Hakim MK menolak semua permohonan Prabowo-Sandiaga.
-
27 Jun 2019
NasionalJokowi dan Ma'ruf Beri Pernyataan Hasil Putusan MK di Bandara Halim Jokowi menjemput Ma'ruf Amin di kediamannya.
-
27 Jun 2019
Nasional[Video] Soal Kecurangan "TSM", MK Sebut Ini Wewenang Bawaslu Hakim Konstitusi Manahan Sitompul mengatakan, dalil yang diajukan kubu Prabowo mengandung kekeliruan dalam penyusunan premis argumentasi.
-
-
27 Jun 2019
NasionalMK Sebut Dugaan Pengerahan Intelijen untuk Jokowi sebagai Mengada-ada Hakim juga menilai tindakan Presiden Jokowi yang mengimbau personel TNI-Polri menyosialisasikan program pemerintah bukanlah sebuah pelanggaran.
-
27 Jun 2019
NasionalTitiek Soeharto Ikut Demonstrasi Minta MK Menimbang Bukti Kecurangan Titiek menyinggung dugaan bukti kecurangan yang telah diajukan oleh kubu pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
-
27 Jun 2019
NasionalSidang Putusan, MK Tak Tangani Pelanggaran TSM & Diskualifikasi Capres Hakim konstitusi Manahan MP Sitompul menyatakan kewenangan MK sesuai undang-undang yakni menangani perselisihan hasil penghitungan suara.
-
27 Jun 2019
NasionalMK Tolak Dalil Prabowo-Sandiaga Soal Praktik Vote Buying MK juga mengatakan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga tidak bisa membuktikan pengaruh vote buying terhadap perolehan suara.
