MK: Berita Mahkamah Konstitusi RI Terkini - MKRI Hari ini

Mahkamah Konstitusi menegaskan hanya BPK yang berwenang mengaudit dan menetapkan besaran kerugian keuangan negara dalam berbagai perkara.

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengaudit dan menetapkan kerugian negara.

MK menyatakan pensiun seumur hidup anggota DPR inkonstitusional karena dinilai tidak adil dan membebani keuangan negara, serta memerintahkan pembuatan regulasi baru dalam dua tahun.

Pers kerap disebut sebagai pilar demokrasi. Namun pilar hanya bermakna jika dirawat dan dilindungi. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menyediakan payung konstitusi.

Tanpa pengawas independen, akuntabilitas hanya menjadi slogan administratif, dan profesionalisme ASN berubah menjadi formalitas birokratis tanpa jiwa.

Pasangan suami istri yang bekerja sebagai pengemudi taksi online dan pedagang online mengajukan gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi atau MK terkait praktik kuota internet hangus.

Kalangan civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan bagi pimpinan dan anggota lembaga seperti DPR.

MK memutuskan masyarakat adat tidak memerlukan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, jika ingin berkebun di kawasan hutan, sepanjang tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Persidangan uji materiil dan formil UU TNI di Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilihat secara normatif, tetapi sebagai bentuk memperjuangkan supremasi sipil.

MK menolak untuk membubarkan Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional. Berikut alasannya.

MK memutuskan untuk melarang pimpinan organisasi advokat merangkap menjadi pejabat negara. Berikut alasannya.

Selama ini, tumpang tindih batas antara hutan negara, hutan hak, dan hutan ulayat milik masyarakat adat telah menjadi pemicu utama konflik agraria di sektor kehutanan.

MK memberikan penegasan hukum mengenai larangan rangkap jabatan pejabat negara, termasuk sebagai komisaris BUMN.

Kekhawatiran rusaknya tonggak demokrasi dikaitkan dengan berbagai kasus kegagalan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara.

Mahkamah Konstitusi menilai, pemilu nasional dan daerah yang dilakukan bersamaan menimbulkan sejumlah persoalan.