"Berdasarkan hal tersebut, Pasal 92 dan Pasal 81 Angka 33 UU Cipta Kerja tidak memberikan jaminan hak pekerja atas penghidupan layak," kata Hakim Konstitusi Guntur Hamzah
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan orang tua kandung yang mengambil anak secara paksa tanpa hak atau izin dapat dipidana. MK menilai tindakan tersebut termasuk dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP
Dua Pasal dalam Undang-Undang Undang-undang Nomor 31/1999 juncto Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) digugat ke MK. Apa saja poin yang disorot?
Putusan MK yang merevisi UU Pilkada menyulut reaksi politikus di DPR. Mereka bersiasat menganulir putusan tersebut, meskipun menurut konstitusi putusan MK bersifat final.
Beberapa guru besar, aktivis 1998, hingga anggota organisasi nirlaba menyambangi Mahkamah Konstitusi atau MK hari ini, Kamis (22/8). Mereka datang mengapresiasi MK yang dinilai menjunjung demokrasi.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan terbaru yang mengatur syarat pencalonan kepala daerah di pemilihan kepala daerah. Dalam putusan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 dibacakan Selasa (20/8)