MK: Berita Mahkamah Konstitusi RI Terkini - MKRI Hari ini

Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025 segera diumumkan. MK meminta pasal pengupahan mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarga secara wajar, termasuk rekreasi dan jaminan hari tua.

Berikut ini ulasan lengkap mengenai daftar 21 poin penting putusan mk soal uji materi uu cipta kerja yang bisa disimak.

MK mengabulkan sebagian gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja, termasuk memperketat aturan PHK.

MK mengabulkan sebagian gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja, salah satunya aturan enam hari kerja satu hari libur dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

MK memutuskan untuk mengabulkan 21 gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja, yang antara lain mengatur tenaga kerja asing, PKWT, alih daya, waktu kerja, PHK, hingga uang pesangon.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan perlu ada aturan baru lantaran sektor tersebut saat ini diatur oleh dua aturan, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

"UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, sudah lumpuh mulai hari ini," ujar Presiden KSPI Said Iqbal.

"Berdasarkan hal tersebut, Pasal 92 dan Pasal 81 Angka 33 UU Cipta Kerja tidak memberikan jaminan hak pekerja atas penghidupan layak," kata Hakim Konstitusi Guntur Hamzah

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan jumlah peserta demonstrasi tersebut lebih dari 1.000 buruh dari 60 federasi serikat pekerja.

Dua pasal dalam UU Tipikor digugat ke Mahkamah Konstitusi lantaran dinilai tidak adil dalam pemberantasan korupsi.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan orang tua kandung yang mengambil anak secara paksa tanpa hak atau izin dapat dipidana. MK menilai tindakan tersebut termasuk dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP

Dua Pasal dalam Undang-Undang Undang-undang Nomor 31/1999 juncto Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) digugat ke MK. Apa saja poin yang disorot?

KPU akan berkonsultasi dengan DPR terkait putusan MK pada Senin (26/8).

KPU akan mengikuti putusan MK, namun tetap berkonsultasi dengan DPR. Apa alasannya?

Situs web DPR dan Mahkamah Konstitusi sempat down. Ahli IT menduga ada upaya peretasan.