MK: Berita Mahkamah Konstitusi RI Terkini - MKRI Hari ini: Istana: Pemberian Gelar oleh Jokowi Tak Akan Kurangi Independensi MK

Gugatan RCTI-iNews ke MK dinilai berpotensi merugikan publik dan bikin tumpang tindih aturan. Selain itu, erat dengan kepentingan bisnis.

UU Minerba dianggap menegasikan kewenangan pemeritahan daerah karena seluruh kewenangan pertambangan ditarik ke pemerintah pusat.

Sejumlah pihak dari pemerindah daerah, LSM, hingga anggota DPD mengajukan uji formil untuk membatalkan UU Minerba.

Sejumlah akademisi menilai keputusan MA tak mengubah kemenangan Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019.

Pertimbangan MK soal tidak ada pemisahan antara pembuat regulasi dengan pelaksana akan menjadi tantangan berat tim perumus RUU Migas dan RUU Cipta Karya.

Manahan Sitompul resmi kembali menjabat sebagai Hakim Konstitusi untuk periode kedua 2020-2024.

Seluruh sidang pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi, baik sidang pleno maupun sidang panel akan ditiadakan sementara untuk cegah corona.

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyebut ketidakpatuhan terhadap putusan MK merupakan pembangkangan terhadap konstitusi.

Jokowi melantik Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan petahana Suhartoyo.

Hakim MK juga meminta pemohon menyertakan bukti kuat terkait argumen pemohon.

Tim kuasa hukum KPK juga menyoroti 180 anggota DPR yang menitipkan presensi atau kehadiran saat sidang paripurna pengesahan UU KPK.

Sikap MK yang tetap memberikan putusan terhadap permohonan uji materi yang telah dicabut.

Pemohon uji materi UU KPK mengatakan gugatan sudah dua kali dicabut namun Mahkamah Konstitusi tetap memutus perkara tersebut.

Pemohon mengajukan objek gugatan yang salah yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

MK dinilai inkonsisten dalam menangani uji materi UU KPK yang baru.