Paripurna DPR Hari Ini Akan Sahkan Revisi UU PPP terkait Cipta Kerja

Revisi UU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan menjadi salah satu keputusan penting yang akan menentukan nasib Undang-Undang Cipta Kerja.
Image title
8 Februari 2022, 14:13
Suasana Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2021). Rapat paripurna tersebut beragendakan penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi-Fraksi atas RUU tent
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Suasana Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2021).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (UU PPP) dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (8/2).

Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan selain mengesahkan revisi UU PPP sebagai usul inisiatif DPR, rapat paripurna juga akan melakukan beberapa agenda lain seperti mendengar laporan dari Komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya.

"Laporan dari beberapa Komisi atau AKD terkait masa perpanjangan waktu dari pembahasan undang-undang," ujar Dasco di Kompleks Parlemen pada Selasa (8/2).

Selain itu rapat paripurna hari ini juga akan mengambil keputusan terkait lima RUU lainnya sebagai usul DPR. Lima RUU tersebut adalah RUU Tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, RUU Tentang Pembentukan Provinsi Riau, RUU Tentang Pembentukan Provinsi Jambi, RUU Tentang Pembentukan Provinsi Provinsi NTB, dan RUU Tentang Pembentukan Provinsi Provinsi NTT.

Advertisement

DPR juga akan menerima laporan Komisi XI DPR RI Atas Hasil Uji Kelayakan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Yang Diajukan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Dan Kementerian Keuangan. Setelahnya akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

Kemudian terdapat agenda laporan Komisi I DPR atas Penjualan Barang Milik Negara berupa kapal KRI Teluk Mandar-514 dan kapal KRI Teluk Penyu-513 oleh Kementerian Pertahanan yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Agenda akan dilanjutkan dengan laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Sebelumnya, DPR telah menyetujui 15 poin perubahan revisi UU PPP pada 7 Februari 2022. Adapun poin tersebut antara lain terkait dengan definisi metode dan penggunaan omnibus law,  serta pengaturan mengenai penanganan pengujian terhadap UU di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh DPR dan Pemerintah.

Reporter: Nuhansa Mikrefin
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait