Masyarakat Sipil Dorong Transparansi Pembahasan Transisi Energi JETP
Organisasi masyarakat sipil mendorong transparansi terkait rencana pendanaan dan investasi program Just Energy Transition Partnership (JETP) yang kini sudah memiliki sekretariat.
Ahmad Ashov Birry, Direktur Program Trend Asia, mengatakan prinsip keadilan adalah hal paling fundamental dalam transisi energi. Proses ini harus berlandaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi, perlindungan hak asasi manusia, keadilan ekologis dan ekonomi, serta upaya transformatif.
“Bukan sekadar transisi teknologi tetapi harus mendorong transformasi pembangunan ekonomi dari ekonomi ekstraktif dan sentralistik ke ekonomi yang regeneratif dan demokratis,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (4/3).
Ashov menitikberatkan upaya transisi ke empat langkah strategis. Pertama, percepatan pensiun dini PLTU. Kedua, meninggalkan solusi palsu transisi energi. Ketiga, reformasi PLN dan kebijakan publik. Keempat, melibatkan publik untuk merancang transisi energi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL Indonesia Torry Kuswardono mengatakan transisi energi tidak hanya berpatokan pada target penurunan emisi semata. Ia mencontohkan pemerintah perlu melakukan asesmen kebijakan kendaraan listrik untuk mengukur dampak pertambangan nikel bagi masyarakat sekitar.
"Jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan dalam bertransisi dan berujung pada ketidakadilan,“ tuturnya.
Terhadap target energi terbarukan, untuk transisi energi, Tommy Pratama, Direktur Eksekutif Traction Energy Asia berpandangan, angka 23% untuk dicapai di 2025 kurang realistis. Pasalnya, pemerintah masih bertumpu pada sektor bioenergi yaitu biofuel atau bahan bakar nabati dan biomassa yang digunakan PLTU co-firing dengan batu bara.
