• Setidaknya 15 orang kepala daerah di Jawa Timur tersangkut kasus korupsi dalam empat tahun terakhir.
  • Di Kota Malang, kasus korupsi massal menyeret walikota dan 41 anggota DPRD pada 2018, hingga menyisakan empat orang saja di parlemen.
  • Politik dinasti dan biaya politik ditenggarai menjadi faktor pendorong kasus korupsi.

 

Delapan belas tahun politik dinasti Hasan Aminudin di Probolinggo, Jawa Timur runtuh dalam satu malam. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Sang Wakil Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus istrinya Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari pada 30 Agustus 2021. Keduanya diduga terlibat kasus jual beli jabatan kepala desa yang melibatkan puluhan orang. KPK juga menetapkan 20 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

Hasan Aminudin bukan nama baru di dunia politik. Ia memimpin Probolinggo selama dua periode sejak 2003-2013. Ketika masa jabatannya habis, giliran istrinya yang maju menjadi bupati. Hasan sendiri beralih ke parlemen. Ia mewakili Partai Nasdem sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024. 

Meskipun tak lagi aktif di lingkup pemerintahan Probolinggo, Hasan masih punya pengaruh besar. Parafnya saja bernilai Rp 20 juta. Mereka yang ingin menjadi kades harus mendapat persetujuan Hasan dan menyetor segepok uang. Kasus inilah yang akhirnya mengantarkan Hasan dan istrinya menjadi pesakitan KPK. 

Penangkapan pasangan Hasan dan Puput menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Timur yang tersandung kasus korupsi. Dalam empat tahun terakhir, setidaknya 15 orang pemimpin kabupaten/kota di provinsi ini diamankan KPK. Sebelum Puput, modus jual beli jabatan sudah dilakukan oleh Bupati Nganjuk Novi Rachman Hidayat. Ia ditangkap pada Mei 2021 dan kini kasusnya sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Kasus korupsi dengan nilai paling besar dilakukan oleh Bupati Malang Rendra Kresna. Ia menerima suap terkait proyek di Dinas Pendidikan Pemkab Malang senilai Rp 3,45 miliar. Rendra juga mengantongi gratifikasi Rp 3,55 miliar dari pengusaha Eryck Armando. Ia divonis enam tahun penjara dan dijebloskan ke LP Klas I Surabaya pada Juni 2021.

Di Kota Malang, kasus korupsi melibatkan walikota dan puluhan anggota DPRD. Walikota Malang Moch Anton divonis dua tahun penjara setelah terbukti menyuap anggota DRPD Kota dalam perkara APBD. Sebanyak 18 orang anggota DPRD juga terseret kasus ini.

Tidak berhenti di kasus ini, kasus pengelolaan sampah dan gratifikasi akhirnya menyeret puluhan orang lain. Pada Desember 2018, hanya tersisa empat orang anggota DPRD dari 45 anggota di parlemen Kota Malang. Saking kosongnya Gedung DPRD kota, Gubernur Jawa Timur saat itu Soekarwo sampai harus menggelar pergantian antar waktu (PAW) massal demi mencegah pemerintahan kota lumpuh. 

Korupsi yang melibatkan kepala daerah nampaknya sudah jadi hal biasa. Data KPK menunjukkan dalam kurun 2010-2018 ada 253 kepala daerah jadi tersangka kasus rasuah. Di Jawa Timur, kasus-kasus ini erat kaitannya dengan politik dinasti.

Dosen Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Martien Hernie Susanti mendefinisikan politik dinasti sebagai proses mengarahkan regenerasi kekuasaan kepada keluarga elite. Tujuannya jelas untuk melanggengkan kekuasaan. 

Infografik Kontroversi vonis untuk koruptor
Infografik Kontroversi vonis untuk koruptor (Katadata)
 
 

 

Politik dinasti dilakukan dengan mendorong anggota keluarga untuk menduduki jabatan politik. Dalam kasus Probolinggo, Hasan yang sudah dua periode menjadi bupati tidak bisa lagi menempati jabatan tersebut. Maka ia pun mendorong sang istri Puput maju di pilkada.

Mesin politik yang sudah dilumasi bertahun-tahun sukses mengantarkan Puput menduduki kursi Probolinggo 1. Ia dan pasangannya Timbul Prihanjoko meraup 40,7% suara pada Pilkada 2013, menjadikannya salah satu bupati wanita termuda dengan usia 30 tahun saat dilantik. 

Modus serupa juga dilakukan oleh mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Ia memimpin Banyuwangi sejak 2010. Ketika lengser, giliran sang istri Ipuk Fiestiandani yang naik menggantikan dirinya. Ia dilantik pada 26 Februari 2021 dan melanggengkan dinasti Anas di Banyuwangi. kpk

Bupati Probolinggo Puput Tantriana dan suaminya Hasan Aminudin ditangkap KPK (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.) 

Rivalitas Politik

Pengamat Politik Universitas Brawijaya Wawan Sobari mengatakan hal yang berbahaya dari politik dinasti adalah ketiadaan penyeimbang. Politik dinasti sukses sebab berhasil meredam barisan oposisi dan memperkuat otot-otot politik dengan berbagai cara. “Mereka punya basis pendukung yang loyal. Hubungannya bukan lagi antara pemilih dan calon kepala daerah,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Selasa (7/9).

Celakanya, ongkos memelihara politik dinasti sangat mahal. Inilah yang menurut Wawan menjadi faktor utama kasus-kasus korupsi di banyak daerah, termasuk di Jawa Timur. Beberapa tahun lalu, Wawan pernah melakukan penelitian di empat daerah; Trenggalek, Blitar, Kota Probolinggo, dan Kota Madiun. Dalam disertasinya itu ia mengajukan pertanyaan sederhana, mengapa seorang petahana bisa sukses atau gagal dalam pemilu?

“Saya menemukan ada tiga faktor utama yang menentukan kesuksesan seorang petahana. Tangibility, popularitas, dan rivalitas politik,” Wawan menambahkan.

Tangibility mengacu pada kemampuan kepala daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terukur. Ini misalnya pembangunan infrastruktur atau bagi-bagi sembako. Popularitas berkaitan dengan strategi komunikasi kepala daerah untuk mencitrakan diri dekat dengan rakyat. Kedua faktor ini bisa dimiliki hampir semua orang. Namun, faktor ketiga yakni rivalitas politik agak lebih rumit.

Barang Bukti dalam Penangkapan OTT Bupati Probolinggo
Barang Bukti dalam Penangkapan OTT Bupati Probolinggo (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.)
 

Rivalitas mengacu pada kemampuan petahana mengelola dukungan dan oposisi. Ini jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Menurut Wawan, inilah yang membuat banyak kepala daerah akhirnya mengakali peraturan agar bisa membiayai mesin-mesin politiknya. “Biaya politik ini tidak selalu terkait dengan Pilkada saja. Tetapi bagaimana bisa memelihara pendukung-pendukungnya,” ujarnya.

Wawan mencontohkan, seorang kepala daerah akan selalu dirongrong orang-orang yang merasa pernah berjasa. Mulai dari mengajukan proposal hingga minta dimudahkan dalam segala urusan. “Jadi mereka harus selalu punya dana taktis, sementara tidak mungkin memenuhinya hanya dari APBD” ujarnya.

Praktik banal semacam ini sebenarnya bukan cuma terjadi di Jawa Timur. Sejumlah kasus diduga kuat melibatkan pembiayaan politik demi melanggengkan kekuasaan. Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Almas Ghalia pernah menyebut kasus yang melibatkan Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra menjadi contoh nyata soal korupsi yang berkaitan dengan pembiayaan politik.

Pada kasus yang mencuat pada 2018 itu, Adriatma meminta Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah untuk membantu kampanye Asrun di Pilkada Gubernur Sulawesi Tenggara. Asrun adalah ayah Adriatma sekaligus Walikota Kendari sebelumnya. Hasmun bersedia menyetor Rp 2,8 miliar kepada pasangan ayah-anak itu sebab saat Asrun masih menjabat, perusahaannya sering mendapat jatah proyek. 

Menurut Wawan, biaya politik yang besar ini bisa jadi dipicu oleh pembangunan yang tidak merata di setiap daerah. Masyarakat yang sudah merasakan dampak pembangunan infrastruktur biasanya akan lebih loyal. Sebaliknya, bagi daerah yang belum terbangun akan merasa jauh dari sang pemimpin. Akibatnya, kepala daerah harus mengeluarkan ongkos tambahan agar bisa tetap menjaga pengaruh. 

Melihat tren dinasti politik di Jawa Timur, kasus korupsi yang menyeret kepala daerah nampaknya tidak akan berhenti di Probolinggo. Ini mengkhawatirkan sebab seperti yang diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani, indikator kesejahteraan di Probolinggo masih buruk. Tingkat kemiskinan di wilayah itu mencapai 18,61% pada 2019, jauh lebih tinggi dari angka rata-rata nasional di kisaran 9,78%. Bahkan juga lebih tinggi ketimbang angka rata-rata di Provinsi Jawa Timur 11,09%.

Lebih lanjut, Menkeu juga menyebut indeks pembangunan manusia (IPM) Probolinggo hanya 66,07%, jauh dari angka nasional yang mencaai 71,94%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tahun ini naik dari 2,89% tahun 2015 menjadi 4,86% tahun ini.

Dari sisi indikator kesehatan, Sri Mulyani juga menyoroti anak usia di bawah dua tahun yang kekurangan gizi alias stunting di Probolinggo. Angkanya terus naik sepanjang 2015-2019. Pada 2015, terdapat 21,99% anak-anak di Probolinggo mengalami stunting, kemudian naik menjadi 34,04% tahun 2019. Artinya, 3,5 anak dari 10 anak di Probolinggo kekurangan gizi.

"Korupsi adalah musuh utama dan musuh bersama dalam mencapai tujuan kemakmuran yang berkeadilan," tulis Sri Mulyani di akun Instagramnya, Senin (6/9).

Penyumbang Bahan: Mela Syaharani

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.