Kementerian PUPR Akan Libatkan Swasta Garap Jalan Trans Papua
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengkaji untuk melibatkan swasta dalam menggarap proyek jalan Trans Papua. Caranya dengan menggunakan skema Availibility Payment. Dengan skema ini nantinya swasta akan membangun jalan tersebut terlebih dahulu baru kemudian diganti melalui anggaran Kementerian PUPR.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie S. Moerwanto mengatakan rencananya proyek Trans Papua yang akan menggunakan skema ini adalah ruas Kenyam - Mamugu. Saat ini rencana tersebut telah disampaikan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
"Saya harus izin pak Menteri PUPR, baru dapat clearance Kementerian Keuangan," kata Arie di kantornya, Jakarta, Kamis (8/2). (Baca: Kementerian PUPR Klaim 91,8% Jalan Trans Papua Sudah Terbangun)
Pelibatan swasta dengan menawarkan skema Availability Payment dilakukan agar pekerjaan proyek Trans Papua tidak lagi bergantung pada ketersediaan anggaran Kementerian PUPR dalam tahun anggaran berjalan. Dengan begitu proyek ini bisa tetap berjalan sesuai target dan tidak terlalu membebani keuangan negara.
Arie berharap rencana ini bisa disetujui dan ditargetkan proses lelangnya bisa selesai akhir tahun ini. "Kami akan lihat nanti. Penyedia jasa katakan dia harus (selesai) membangun dalam dua tahun," kata dia.
Sebelumnya, Kementerian PUPR mengungkapkan hingga akhir tahun 2017, sudah 3.976 kilometer (km) jalan Trans Papua yang telah terbangun. Hal ini setara dengan 91,8 persen progres pembangunan jalan yang selesai dari total panjang jalan Trans Papua 4.330 km.
(Baca: Pemerintah Akan Bangun Jalan, Jembatan, hingga Sanitasi Air di Asmat)
Terbukanya jalan di Pulau Papua terutama di daerah pegunungan akan membuka keterisolasian wilayah, menurunkan harga barang-barang dan mengurangi kesenjangan wilayah. Basuki sempat mengatakan masyarakat sudah mulai merasakan manfaat keberadaan Jalan Trans Papua dan Jalan Perbatasan Papua.
Saat ini kendaraan yang melintasi jalur Trans Papua memang masih sedikit. Namun, penduduk yang sebelumnya berjalan kaki melalui medan yang sulit dan memakan waktu lama, kini sudah bisa melewati jalur tersebut dengan mudah dan bisa memangkas waktu perjalanan mereka.
Sisa proyek jalan nasional di Papua sepanjang 353,7 km yang belum selesai, akan dilanjutkan tahun ini dan tahun depan. Kementerian infrastruktur tersebut tahun ini akan menangani 197,9 kilometer tambahan jalan, sedangkan 155,7 kilometer sisanya akan dirampungkan pada 2019.
"Kami targetkan pada tahun 2019 akan tersambung keseluruhan," kata Basuki dalam keterangan resmi Kementerian PUPR, beberapa waktu lalu.
