Jokowi Belum Puas dengan Kenaikan Peringkat Kemudahan Usaha

“Sekali lagi Bapak Presiden tetap belum puas, sehingga ditugaskan kepada Pak Menko (Perekonomian) untuk menyampaikan ini sekaligus untuk melakukan beberapa perbaikan"
Safrezi Fitra
Oleh Safrezi Fitra
27 Oktober 2016, 10:21
Jokowi
Cahyo | Biro Pers Sekretariat Kepresidenan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum puas dengan peringkat kemudahan usaha dalam Ease of Doing Business (EODB) 2017 yang dirilis Bank Dunia beberapa waktu lalu. Padahal dalam laporan tersebut, peringkat Indonesia sudah naik 15 level ke posisi 91 dari 189 negara.

“Sekali lagi Bapak Presiden tetap belum puas, sehingga ditugaskan kepada Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution) untuk menyampaikan ini sekaligus untuk melakukan beberapa perbaikan,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dalam keterangannya di Jakarta, Rabu petang (26/10).

(Baca: Naik 15 Peringkat, Kemudahan Berbisnis di Indonesia Posisi 91 Dunia)

Ketidakpuasan ini lantaran capaian tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkannya. Jokowi telah menginstruksikan kepada kabinetnya untuk berupaya meningkatkan peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business (EODB) ke posisi 40.

Pramono mengakui pemerintah memang sudah berupaya melakukan beberapa pembenahan dan perbaikan dalam hal kemudahan usaha. Namun, perubahan ini memang tidak bisa dilakukan secara cepat, dampaknya pun belum bisa dirasakan langsung.

Makanya Presiden Jokowi masih tetap meminta kabinetnya terus berupaya untuk mengejar target hingga peringkat Indonesia berada di level 40. Selain kepada Darmin, permintaan Jokowi ini juga ditujukan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan semua menteri dan kepala lembaga terkait, untuk terus melakukan perbaikan.

(Baca: Kumpulkan Gubernur, Jokowi Minta Pangkas Perizinan Daerah)

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik peringkat EODB Indonesia yang naik. Meski kenaikannya belum sesuai harapan, tapi hal ini tidak lepas dari program reformasi pemerintah mengenai kemudahan berinvestasi.

"Itu bagus, karena perizinan dan berbagai reformasi yang dilakukan pemerintah," ujar Sri usai Sidang Paripurna penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017, di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (26/10).

Kenaikan peringkat ini, kata Sri, menunjukkan kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hasil ini juga memberikan kepercayaan diri bagi pemerintah untuk terus berupaya dalam memberikan kemudahan bagi investasi. Harapannya agar semakin banyak investor yang berinvestasi di Indonesia, sehingga perekonomian bisa tumbuh di atas 5 persen.

Seperti diketahui, Selasa (25/10) kemarin World Bank merilis laporan tahunannya Doing Business 2017. Dalam laporan tersebut Bank Dunia Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat 91 dunia dalam soal kemudahan berbisnis. Posisi ini naik 15 peringkat dibandingkan pencapaian tahun lalu yang berada di posisi 106.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengatakan penilaian kemudahan usaha ini diukur dari beberapa hal. Indikatornya adalah kemudahan memulai usaha, memperoleh sambungan listrik, pendaftaran properti, memperoleh pinjaman, pembayaran pajak, perdagangan lintas batas, dan penegakan kontrak. Di Indonesia, Bank Dunia mengukur indikator-indikator tersebut di dua kota, yaitu Surabaya dan Jakarta.

“Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan mutu lingkungan usaha bagi sektor swasta, khususnya dalam tiga tahun terakhir,” ujarnya. (Baca: Pemerintah Klaim Peringkat Kemudahan Usaha Naik ke Posisi 53)

Meski iklim usaha di Indonesia membaik, Rodrigo mengingatkan masih ada sederet hal yang perlu diperbaiki. Pemerintah masih harus menyederhanakan berbagai prosedur bisnis, mengurangi waktu dan biaya untuk memulai usaha, serta perbaikan dalam pendaftaran properti dan implementasi kontrak.

Video Pilihan

Artikel Terkait