Cara BTN Perbesar Modal: Tak Bagikan Dividen dan Rencana Rights Issue
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) memutuskan tidak membagikan dividen dari hasil laba bersih 2020 yang senilai Rp 1,6 triliun. Alasannya, karena BTN ingin mempertebal modal inti. Hingga akhir 2020 modal inti BTN tercatat Rp 17,62 triliun atau dengan rasio 13,64%.
Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan ditargetkan rasio modal inti BTN bisa secara bertahap hingga di atas 17%. Dengan naiknya rasio modal inti tersebut, manajemen berharap pemeringkatan (rating) BTN bisa lebih baik dari saat ini.
"BTN memang ingin memperkuat tier 1 capital karena termasuk yang paling rendah di antara bank BUMN," kata Nixon dalam konferensi pers terkait rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), Rabu (10/3).
Untuk mempertebal modal inti, BTN juga berencana untuk melakukan penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) pada 2022. Nixon mengatakan kebutuhan modal tambahan dari pemegang saham mencapai Rp 5 triliun.
Saat ini, manajemen BTN tengah berdiskusi dengan pemegang saham yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN selaku pengelola perusahaan pelat merah. Diskusi tersebut diharapkan bisa menemukan muara sebelum pertengahan Agustus 2021.
Nixon mengatakan pemerintah selaku pemegang 60% saham BTN kemungkinan mendapatkan hak untuk mengeksekusi Rp 3 triliun dari kebutuhan dana BTN tersebut. Sementara, Rp 2 triliun dari pemegang saham publik yang secara total memiliki 40 saham BTN.
"Tentu saja kami harap pemerintah tetap mengambil opsi memesan efek terlebih dahulu tetap dilakukan pemerintah sehingga saham pemerintah bisa dipertahankan 60% sebagai pemegang saham mayoritas," kata Nixon.
Peningkatan modal inti dinilai penting karena BTN harus mendorong program 1 juta rumah tahap kedua yang dibuat pemerintah. Jika modal inti tidak dipertebal, maka permodalan atau CAR BTN akan terbatas yang menyebabkan ekspansi program tersebut sulit tercapai.
Jika dalam satu satu program tersebut menyalurkan 350 ribu rumah, maka BTN akan kesulitan permodalan mulai tahun ketiga. "Kami berharap sudah antisipasi demi ekspansi membangun program sejuta rumah," kata Nixon menambahkan.
BTN juga punya inisiatif untuk memperkuat akuisisi secara non-organik. Beberapa perusahaan yang tengah diincar oleh BTN adalah asuransi jiwa, perusahaan modal ventura, dan manajer investasi untuk mendukung bisnis BTN dengan Tapera.
Mengganti Direksi
Selain memutuskan untuk tidak membagikan dividen, dalam RUPST tersebut, Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Erick Thohir menugaskan Mantan Direktur Keuangan BRI, Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Utama BTN. Posisi direktur utama kosong setelah Pahala Nugraha Mansury diangkat menjadi Wakil Menteri BUMN pada akhir tahun lalu.
Selain mengangkat Haru, pemegang saham juga mengangkat Nofry Rony Poetra sebagai Direktur Finance, Planning, and Treasury dan Eko Waluyo selaku Direktur Compliance and Legal. RUPST Bank BTN juga mengangkat Iqbal Latanro sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.
Berikut susunan Komisaris dan Direksi baru Bank BTN:
- Komisaris Utama: Chandra Hamzah
- Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Iqbal Latanro
- Komisaris: Eko Djoeli Heripoerwanto
- Komisaris: Heru Budi Hartono
- Komisaris: Andin Hadiyanto
- Komisaris: Armand Bachtiar Arief
- Komisaris Independen: Ahdi Jumhari Luddin
- Direktur Utama: Haru Koesmahargyo
- Wakil Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu
- Direktur Consumer and Commercial Lending: Hirwandi Gafar
- Direktur Finance, Planning, and Treasury: Nofry Rony Poetra
- Direktur Compliance and Legal: Eko Waluyo
- Direktur Wholesale Risk and Asset Management: Elisabeth Novie Riswanti
- Direktur Operation, IT, and Digital Banking: Andi Nirwoto
- Direktur Distribution and Retail Funding: Jasmin
- Direktur Risk Management and Transformation: Setiyo Wibowo
“Kami optimistis jajaran baru ini juga akan solid membawa BTN mendukung program pemerintah yakni Sejuta Rumah dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” kata Sekretaris Perusahaan BTN Ari Kurniaman.
Dia mengatakan BTN akan terus berinovasi agar dapat meningkatkan pembiayaan di sektor perumahan. Apalagi, sektor perumahan memiliki multiplier effect terhadap 174 sektor lainnya, sehingga dapat menjadi lokomotif pendorong perbaikan ekonomi nasional.