Trump Cabut Perlakuan Khusus untuk Hong Kong, Apa Dampak Ekonominya?

“Hong Kong kini diperlakukan sama seperti Tiongkok daratan," kata Presiden AS Donald Trump.
Sorta Tobing
16 Juli 2020, 13:29
trump, hong kong, hak istimewa hong kong, tiongkok
ANTARA FOTO/REUTERS/Jonathan Ernst/aww/cf
Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani perintah untuk mengakhiri perlakuan khusus kepada Hong Kong.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani perintah untuk mengakhiri perlakuan khusus kepada Hong Kong. Langkah ini sebagai respon AS atas undang-undang keamanan yang dikeluarkan Tiongkok atas kota tersebut pada dua pekan lalu.

Trump berpendapat undang-undang itu merupakan bentuk penindasan terhadap masyarakat Hong Kong. Karena itu, ia juga meneken undang-undang bipartisan yang menerapkan sanksi kepada pejabat Beijing yang memberangus kebebasan di kota itu.

“Tidak ada hak istimewa, tidak ada perlakuan ekonomi spesial, dan tidak ada ekspor teknologi sensitif,” katanya kepada wartawan di Gedung Putih, Rabu (15/7), dilansir dari BBC. “Hong Kong kini diperlakukan sama seperti Tiongkok daratan.”

Situasi bertambah runyam karena Trump tidak berencana untuk berbicara dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Beijing kemarin pun mengatakan untuk mengambil tindakan balasan kuat dan memberikan sanksi kepada pejabat dan entitas AS atas hukum Hong Kong.

Advertisement

(Baca: Akun Twitter Obama, Bill Gates hingga Apple Diretas, Cuit soal Bitcoin)

Tiongkok, melansir dari Bloomberg, mendesak Washington untuk memperbaiki kesalahan dan berhenti mencampuri urusan Hong Kong. “Jika AS melanjutkan tindakan itu, Tiongkok dengan tegas mengambil tindakan balasan,” tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying menyebut undang-undang AS mengotori hukum keamanan nasional Hong Kong.

Apa Isi UU soal Hong Kong yang Dikeluarkan Trump?

Bloomberg melaporkan, di bawah aturan yang baru, bank AS diberi semacam tenggang waktu selama setahun untuk berhenti melakukan bisnis dengan entitas dan individu yang Departemen Luar Negeri AS tentukan sebagai pelanggar utama otonomi Hong Kong. Sampai saat ini, baik Trump maupun pemerintahannya belum menentukan pejabat Tiongkok mana yang bakal dikenai sanksi.

“Langkah-langkah tersebut, menempatkan Hong Kong di garis paling depan ketegangan hubungan antara AS dan Tiongkok,” ujar Antony Dapiran, seorang pengacara yang berbasis di Hong Kong.

Pasar modal Hong Kong  kemarin pagi turun 0,5% menuju penutupan terendah sejak 2 Juli lalu. Perusahaan teknologi Tiongkok memimpin kerugian, bersama dengan pengembang properti di sana.

(Baca: Tiongkok Siap Balas AS Usai Trump Jatuhi Sanksi terkait Hong Kong )

Anggota parlemen Hong Kong Regina Ip berpendapat langkah Trump hanya akan mengurangi pengaruh AS di kotanya. “Ini akan mendorong lebih banyak orang Hong Kong semakin bergantung pada daratan Tiongkok untuk mendukung kesejahteraan dan stabilitas kita,” katanya.

Ip juga mengatakan undang-undang Trump tidak akan mempengaruhi fondasi kesuksesan Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional. Pasalnya, kebijakan sanksi itu hanya dikenakan pada individu dan entitas yang diidentifikasi dalam undang-undang dan jumlahnya tidak sebesar yang diprediksi banyak orang.

Di bawah Undang-Undang Kebijakan AS-Hong Kong pada 1992, Washington memberi perlakuan khusus untuk kota itu baik soal perdagangan, keuangan, dan bidang lainnya. Untungnya Trump menentang langkah ekstrem, yaitu merusak patokan dolar Hong Kong dengan greenback yang sudah terjadi sejak 1983.

HONGKONG-PROTESTS/ANNIVERSARY
Protes warga Hong Kong atas undang-undang keamanan yang dikeluarkan Tiongkok. (ANTARA FOTO/REUTERS/Tyrone Siu/aww/cf)

Apa Dampak Pencabutan Hak Istimewa Hong Kong?

Pemegang paspor Hong Kong, melansir dari Washingtong Post, akan kehilangan keistimewaan khusus. Warga kota itu harus melalui sejumlah syarat ketat, seperti penduduk Tiongkok daratan, ketika melakukan perjalanan ke AS. Warga AS pun tak bisa lagi menikmat bebas visa ke Hong Kong.

Hong Kong pun akan kehilangan sejumlah manfaat untuk melakukan ekspor ke AS. Tapi belum ada detail spesifik soal ini, apakah berdampak pula ke industri keuangan di kota bekas koloni Inggris itu.

(Baca: Presiden AS Trump Akui Dibalik Keputusan Inggris Blokir 5G Huawei)

Sebelumnya, pemerintah AS telah mengumumkan pembatasan visa terhadap pejabat Tiongkok. Selain itu, AS akan berhenti menjual peralatan pertahanan ke Hong Kong. Semua hal itu memberi konsekuensi ekonomi ke kedua negara. Apalagi Trump sampai sekarang belum menemui kesepakatan terkait perdagangan AS-Tiongkok.

Hong Kong selama ini menjadi pintu gerbang Tiongkok ke seluruh dunia. Pada 2019, sebesar 12% ekspor Tiongkok melalui Hong Kong, turun dari 45% pada 1992.

Tapi Hong Kong tetap berada di posisi penting karena kota ini menerapkan standar tata kelola internasional yang tidak tertandingi oleh kota di daratan Tiongkok mana pun. Posisi ini yang membuat banyak bank dan perusahaan dagang internasional membuka kantornya di sana.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait