Sejarah Pos Indonesia dari Era Kolonial hingga Digital
Kantor pos Indonesia pertama berada di Batavia (sekarang Jakarta) pada 1746. Gubernur Jendral G.W Baron van Imhoff memerintahkan pembentukan kantor tersebut untuk menjamin keamanan surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dengan Belanda.
Di abad berikutnya, keberadaan pos semakin berkembang dengan adanya Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan. Jalan ini menghubungkan Pulau Jawa dari barat hingga timur.
Perintah pembangunan mega proyek sepanjang seribu kilometer itu berasal dari Gubernur Jendral Herman Willem Daendels (1808-1811). Jalan ini menghubungkan banyak kota di Jawa yang belum terhubung.
Selain itu, keberadaannya membuka wilayah pedalam Jawa yang sebelumnya tidak tersentuh. “Pada 1809 terlaksana pembangunan Jalan Raya Pos, Jalan Daendels, Anyer-Panarukan, sekitar seribu kilometer, dalam waktu satu tahun. Satu rekor dunia pada masanya,” tulis sastrawan Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya berjudul Jalan Raya Pos, Jalan Daendels (2006).
Dengan jalan tersebut, lanjut Pramoedya, Anyer-Batavia yang pernah ditempuhnya selama 4 hari, menjadi hanya dalam 1 hari. Jalan Raya Pos juga memungkinkan pengantaran surat yang lebih cepat dan luas.
Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, pos era kolonial diambil alih oleh pemerintah pada 27 Desember 1945. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai hari bakti PTT atau Hari Bakti Postel.
Pada 1961, perusahaan pos menjadi badan usaha milik negara (BUMN). Namanya berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel).
Empat tahun kemudian, dengan semakin pesatnya teknologi, PN Postel berubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro). Berubah lagi pada 1978, ketika Suharto berkuasa, status perusahaan negara berubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro.
Terakhir, pada 20 Juni 1995 status perusahaan umum pos dan giro kembali berubah menjadi perseroan terbatas (PT). Status ini tak berubah hingga sekarang.
Perkembangan Pos Indonesia di Era Digital
Pada 1978 menjadi awal keemasan PT Pos Indonesia yang waktu itu masih menjadi Perum. Selama 17 tahun perusahaan menerima keistimewaan. Pemerintah Indonesia menunjuk Pos Indonesia sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giropos, baik hubungan dalam negeri maupun luar negeri.
