Proyeksi Energi: Pandemi Covid-19 Percepat Peralihan ke Energi Hijau
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, konsumsi bahan bakar fosil bakal menyusut karena kebijakan pencegahan perubahan iklim di berbagai negara. Di saat yang sama, pandemi Covid-19 telah memukul permintaan energi yang berkepanjangan secara global. Dunia diprediksi akan mengalami peningkatan pemakaian energi baru terbarukan.
Laporan BP Energy Outlook 2020 menyebut aktivitas ekonomi baru akan pulih sebagian dalam beberapa tahun ke depan. Pembatasan perjalanan akan melonggar. Namun, pertumbuhan konsumsi energi tetap akan melambat, imbas tingkat aktivitas masyarakat yang menurun selama pandemi corona.
Dalam laporannya, BP mengeksplorasi transisi energi pada 2050 dengan tiga skenario utama, yaitu rapid (cepat), net zero (konsumsi nol karbon), dan business as usual (bisnis seperti biasa). Skenario ini terbagi berdasarkan asumsi kebijakan pemerintah setiap negara untuk memenuhi Kesepakatan Paris yang membatasi pemanasan global.
Poin utama kesepakatan tersebut adalah menghentikan suhu pemanasan bumi tidak lebih dari dua derajat Celcius. Untuk mencapainya, setiap negara, termasuk Indonesia, berkomitmen menurunkan emisi karbon.
Nah, dalam setiap skenario yang BP buat, permintaan batu bara, minyak, dan gas alam akan menurun secara dramatis. Pada saat yang sama, pangsa pasar energi terbarukan akan tumbuh lebih cepat daripada bahan bakar manapun sepanjang sejarah.
Bahkan, dengan permintaan energi yang naik karena pertumbuhan populasi dan ekonomi global, sumber energi terbarukan akan naik drastis. “Energi terbarukan akan terdongkrak dari pemakaian pembangkit listrik,” kata Pemimpin Ekonom BP, Spencer Dale, dalam presentasi virtualnya semalam, Senin (14/9).
Pangsa pasar bahan bakar fosil akan turun, dari 85% pada 2018 menjadi antara 20% sampai 65% pada 2050, menurut tiga skenario itu. Sebaliknya, pangsa pasar energi terbarukan naik dari 5% menjadi 60%.
Spencer mengatakan pertumbuhan aktivitas ekonomi global bakal melambat signifikan dalam 30 tahun ke depan dibandingkan 20 tahun terakhir. Efek pandemi akan bertahan lama, disertai pula dengan dampak perubahan iklim yang menurunkan aktivitas ekonomi, khususnya kawasan Afrika dan Amerika Latin.
Dampak Pandemi Terhadap Transisi Energi di Indonesia
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai perkembangan energi terbarukan di banyak negara sangat cepat sebelum pandemi terjadi. Dalam lima tahun terakhir, investasi energi terbarukan untuk pembangkit listrik telah mengalahkan pembangkit fosil.
Namun, hal tersebut tak terjadi di Indonesia. Walaupun wacana transisi energi sudah mulai diterima, tapi realisasinya belum terlihat. Pemerintah dan PLN masih mengandalkan pembangkit berbahan bakar batu bara. “Pertumbuhan pembangkit listrik energi terbarukan hanya 300 sampai 400 mega Watt (MW) per tahun. Padahal, untuk mencapai target 23% pada 2025 seharusnya dibangun 3 ribu hingga 4 ribu MW,” ujar Fabby ketika dihubungi Katadata.co.id pagi tadi.
Pandemi juga semakin memperburuk keadaan. Permintaan listrik menurun, PLN justru membatalkan atau menunda pembangunan pembangkit ramah lingkungan dengan alasan stok berlebih. Pada kondisi ini terlihat tidak ada upaya untuk meredam laju pembangunan pembangkit listrik tenaga uap alias berbahan bakar batu bara.
Dengan kondisi tersebut, Fabby menyebut Indonesia belum mampu menangkap momentum percepatan transisi energi bersih. “Semoga ada perbaikan regulasi untuk mengakselerasinya pasca-pandemi,” katanya.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Asosisasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Mosche Rizal Husin berharap proses peralihan ke energi bersih dapat cepat terealisasi. Kendala soal harga listrik selama ini selalu menjadi hambatan pengembangan energi baru terbarukan alias EBT di Indonesia.
Pemerintah harus menyediakan listrik dengan harga terjangaku untuk masyarakat. Tapi di sisi lain, investor butuh harga keekonomian yang wajar untuk proyek EBT. “Untuk Indonesia, pandemi corona tidak banyak akan mengubah transisi bila pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah atau dilema ini,” ujarnya.
Mosche mendorong pemerintah dapat menciptakan keseimbangan dan memberikan subsidi silang. Misalnya, menjalankan program-program survei geothermal atau panas bumi untuk meningkatkan jumlah data dan mempermudah investor melakukan evaluasi.
Selain itu, untuk mendorong EBT, pemerintah juga harus menyelesaikan masalah perizinan, terutama yang berhubungan dengan pemerintah daerah. Pada tahap ini, investor kerap menghadapi kendala dan memperlambat realiasi proyek. “Belum lagi masalah pembebasan lahan,” ucapnya.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028, pemerintah menargetkan energi baru terbarukan untuk pembangkit meningkat menjadi sebesar 23,2% pada 2028 atau dua kali lipat dari 11,4% pada 2019.
Sementara bauran energi pembangkit listrik dari batu bara turun menjadi 54,45% pada 2028 dari 62,7% pada 2019. Demikian pula bauran energi Bahan Bakar Minyak (BBM) turun menjadi 0,4% dari sebelumnya 4% tahun ini, seperti terlihat pada grafik Databoks di bawah ini.
Upaya Pemerintah Genjot EBT
Pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang pembelian tenaga Listrik energi baru terbarukan oleh PLN. Beleid ini ditujukan agar investasi di sektor EBT lebih bergairah.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pandemi Covid-19 telah berimbas pada permintaan sektor energi khususnya bahan bakar fosil. Karena itu, sumber energi terbarukan merupakan kunci yang tepat untuk dikembangkan di tengah kondisi saat ini.
Adapun berdasarkan data Kementerian ESDM, total potensi EBT di Indonesia mencapai 417,8 gigawatt (GW). Namun, hingga saat ini total pemanfaatanya baru mencapai 10,4 GW atau 2,5%. "Kita bisa memanfaatkan EBT dan mengurangi energi fosil, meski tidak semua bisa dihapus," ujar Arifin dalam diskusi Primetime News Metro TV, kemarin.
Proses penyusunan Perpres EBT diharapkan dapat rampung dalam waktu dekat ini. Adapun dalam draf aturan itu, salah satu insentif yang diberikan pemerintah yakni terkait penggatian biaya eksplorasi bagi pelaku usaha di sektor panas bumi.
Pertamina saat ini pun sedang berusaha mengakselerasi bisnisnya ke produk ramah lingkungan. Sebagai BUMN energi, pengembangan yang dikerjakan seperti panas bumi, bioenergy, pemanfaatan gas, dan pengembangan baterai mobil listrik.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pada tahun depan Pertamina bakal mengembangkan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP hingga 1.100 mega Watt (MW). Selain itu, perusahaan juga berkomitmen untuk memproduksi D100 atau green diesel (solar hijau).
Tahun depan, perusahaan berencana menambah produksi bahan bakar ramah lingkungan itu di Kilang Cilacap hingga mencapai 6 ribu barel per hari (BPH) dan Kilang Plaju 2 ribu BPH. Pertamina juga berupaya menggenjot pengembangan dari produksi gas bumi. Hal ini mengingat gas dapat dimanfaatkan sebagai opsi transisi menuju energi bersih.
Lebih Nicke mengatakan Pertamina bakal mencari sumber cadangan gas baru dari wilayah kerja Blok Mahakam. Salah satunya caranya dengan tetap melakukan kegiatan eksplorasi sumur di blok itu setiap tiga hari sekali. "Pilar terakhir ada baterai mobil listrik bekerja sama dengan Inalum dan PLN," ujarnya.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai pihaknya saat ini juga tengah melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) secara intens. Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam menggenjot target bauran EBT sebesar 23% pada 2025 sesuai Kesepakatan paris. "Kemarin sore telah disetujui anggaran APBN 2021 Rp 1 triliun untuk EBT," katanya.
Pemerintah menargetkan bauran EBT akan meningkat menjadi 31% pada 2050. Untuk pemakaian energi minyak bumi akan menurun menjadi sekitar 20% pada 2050. Peningkatan itu dengan cara pemakaian pembangkit tenaga energi panas bumi, tenaga surya, bioenergi, tenaga air dan tenaga angin. Pemerintah juga melakukan kebijakan penggunaan biofuel, campuran bahan bakar mesin diesel dengan minyak sawit, untuk mengurangi penggunaan energi fosil.
