Ekonomi Hijau: Energi Baru: Kapan Sektor Energi dan Lingkungan Bisa Akur di Indonesia?

METI menilai pengembangan energi baru terbarukan atau EBT masih menemui sejumlah persoalan. Akses pembiayaan salah satunya.

RUU EBT sebaiknya fokus pada energi terbarukan. Masuknya nuklir dinilai sebagai langkah kontraproduktif dengan asas ketahanan, keberlanjutan, kedaulatan, dan kemandirian energi.

Persaingan menuju energi baru terbarukan menjadi ketat setelah sejumlah perusahaan migas internasional berkomitmen mengurangi produksi bahan bakar fosilnya. Pertamina juga melakukan upaya serupa.

Inisiatif dari Deloitte, EY, PricewaterhouseCoopers (PwC), dan KPMG ini diperkirakan mendorong lebih banyak investor untuk menanamkan uangnya ke sektor ESG.

Airbus menargetkan pesawat berbahan bakar hidrogen buatannya dapat mulai beroperasi pada 2035.

Selain insentif jangka panjang, Kadin juga mengusulkan pembentukan badan pengelola energi terbarukan. Nuklir tidak termasuk di dalamnya.

Kelompok para CEO AS berpendapat, tanpa harga karbon, modal akan terus mengalir ke arah yang salah dan tidak mempercepat langkah pencegahan perubahan iklim.

Program langit biru untuk turut menekan efek gas rumah kaca dicanangkan sejak 24 tahun lalu. Pemerintah didorong lebih konsisten menerapkannya.

Secara global, pandemi telah mempercepat peralihan energi fosil ke energi terbarukan, khususnya untuk pembangkit listrik. Namun, hal itu belum terjadi di Indonesia.

Google akan berinvestasi US$ 5 miliar untuk lima giga Watt pembangkit listrik tenaga angin, matahari, nuklir, dan proyek bebas karbon lainnya.

Target ambisius Uni Eropa ini dalam rangka nol emisi pada 2050 dan memperkuat statusnya sebagai pemimpin global dalam upaya mencegah perubahan iklim.