Foto: Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR

Sejumlah mahasiswa dari  berbagai perguruan tinggi melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Selasa (28/6). Dalam demonstrasi ini, massa aksi menolak RKUHP yang dianggap tidak transparan dan minim partisipasi masyarakat. 

Mereka juga meminta agar Presiden Joko Widodo dan anggota dewan untuk membahas pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP.  Para mahasiswa berpendapat, ada pasal yang berpotensi membatasi ruang-ruang publik, mendelegitimasi demokrasi, dan melanggar hak asasi manusia.

Ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa menyampaikan pendapatnya secara bergantian dan meminta Ketua DPR Puan Maharani menemui mereka. Salah satu permintaannya adalah membuka naskah RKUHP yang hingga kini belum dibuka untuk publik. Padahal, sosialisasinya sudah berlangsung sejak 2021 dan rapat terakhir pada akhir Mei lalu.

Dalam orasinya, massa aksi meyampaikan RKUHP merupakan upaya membuka gerbang Indonesia dari negara demokrasi menjadi kekuasaan. Pemerintah dan DPR dinilai tidak transparan dalam proses rancangannya. Padahal,  merujuk  salah satu pasal dalam Peraturan Pembetukan Perundang-undangan, seluruh proses tidak boleh melupakan prinsip meaningful participation.